Oleh: Syarif Usmulyadi
Abstraksi
KONTROVERSI rencana pengadaan mobil dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih membuka perdebatan yang jauh melampaui soal teknis logistik. Ia menyeret isu yang lebih mendasar: arah kebijakan ekonomi kerakyatan, konsistensi strategi industrialisasi nasional, serta integritas tata kelola kelembagaan desa.
Polemik ini menjadi semakin kompleks ketika muncul sorotan publik mengenai indikasi kepengurusan koperasi di sejumlah daerah yang diduga beririsan dengan jaringan politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
Dengan demikian, perdebatan tidak lagi semata tentang kebutuhan kendaraan operasional, melainkan tentang relasi antara kebijakan publik, kekuasaan politik, dan institusi ekonomi komunitas.
Simbolisme Kebijakan dan Rasionalitas Kebutuhan
Program Koperasi Desa Merah Putih sejak awal dirancang sebagai kebijakan struktural, bukan populis. Ia bertujuan memperkuat basis produksi lokal dan menggerakkan ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi. Namun kebijakan struktural justru menuntut presisi tinggi dalam pemilihan instrumen.
Pertanyaan utama yang semestinya dijawab adalah: apakah kendaraan operasional merupakan kebutuhan mendesak bagi mayoritas koperasi desa? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan utama koperasi sering kali bukan distribusi fisik, melainkan kapasitas manajemen, akses pasar, dan permodalan berkelanjutan.
Dalam kerangka kebijakan publik, pengadaan aset fisik tanpa analisis kebutuhan yang spesifik berisiko jatuh pada policy symbolism—kebijakan yang kuat sebagai pesan politik tetapi lemah dalam dampak ekonomi nyata. Mobil bisa menjadi simbol modernisasi koperasi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas jika fungsi ekonominya tidak jelas.
Paradoks Industrialisasi: Impor di Tengah Agenda Kemandirian
Dimensi lain yang memicu kritik adalah pilihan impor. Indonesia memiliki ekosistem industri otomotif yang relatif mapan, mulai dari perakitan hingga jaringan pemasok komponen. Dalam konteks ini, belanja publik skala besar semestinya dapat berfungsi sebagai instrumen penguatan industri domestik.
Paradoks muncul ketika program pemberdayaan ekonomi rakyat justru menciptakan kebocoran nilai tambah ke luar negeri. Secara ekonomi politik, pengadaan kendaraan dalam negeri berpotensi menghasilkan efek pengganda: penyerapan tenaga kerja, peningkatan permintaan komponen lokal, serta transfer teknologi.
Sebaliknya, impor mungkin menawarkan efisiensi harga jangka pendek, tetapi mengurangi peluang pembelajaran industri dalam jangka panjang. Inilah dilema klasik pembangunan: memilih efisiensi statis atau kapasitas ekonomi masa depan.
Koperasi dan Bayang-bayang Politik
Kontroversi semakin sensitif ketika muncul dugaan keterlibatan figur yang berafiliasi dengan partai dalam struktur kepengurusan koperasi di sejumlah daerah. Dalam literatur ekonomi politik, fenomena ini dikenal sebagai political embeddedness of cooperatives—
ketika organisasi ekonomi komunitas tidak sepenuhnya otonom karena berkelindan dengan jaringan kekuasaan.
Jika persepsi politisasi ini menguat, ada dua implikasi serius. Pertama, distorsi tujuan kelembagaan. Koperasi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan anggota berpotensi berubah menjadi kanal distribusi sumber daya berbasis kedekatan politik. Kedua, menurunnya kepercayaan publik. Program yang tidak populis sangat bergantung pada legitimasi berbasis integritas; tanpa itu, dukungan sosial mudah tergerus.
Dalam kerangka patronase politik, distribusi posisi dalam organisasi ekonomi sering menjadi instrumen konsolidasi jaringan kekuasaan di tingkat lokal. Jika terjadi, pola ini berpotensi melahirkan praktik rent-seeking, di mana program publik dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan efisiensi ekonomi.
Kinerja Ekonomi dan Risiko Tata Kelola
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa organisasi ekonomi yang dipimpin oleh elite politik tanpa mekanisme akuntabilitas kuat cenderung menghadapi persoalan serius: keputusan investasi yang tidak berbasis kebutuhan usaha, rendahnya transparansi keuangan, dan minimnya partisipasi anggota.
Dalam konteks ini, polemik mobil impor dan komposisi kepengurusan sebenarnya saling berkaitan. Aset bernilai besar seperti kendaraan operasional akan lebih rentan menjadi simbol distribusi patronase jika tidak disertai mekanisme tata kelola yang transparan.
Karena itu, isu yang sesungguhnya bukan sekadar apakah mobil diperlukan, tetapi apakah kelembagaan koperasi cukup kuat untuk memastikan aset tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan ekonomi anggota.
Legitimasi Kebijakan dan Persepsi Publik
Program Koperasi Desa Merah Putih tidak menawarkan manfaat instan yang mudah dirasakan publik luas. Ia adalah kebijakan jangka panjang yang legitimasi politiknya sangat bergantung pada persepsi keadilan dan profesionalisme.
Dalam politik kebijakan, persepsi sering kali sama pentingnya dengan realitas. Bahkan jika keterlibatan figur politik tidak dominan, kurangnya transparansi dapat memicu asumsi publik bahwa program dijalankan dalam logika patronase.
Jika persepsi ini tidak dikelola, kebijakan berisiko kehilangan dukungan sosial sebelum sempat menunjukkan hasil ekonominya.
Memisahkan Ekonomi Komunitas dari Logika Kekuasaan
Agar program tetap kredibel sebagai agenda ekonomi kerakyatan, penguatan tata kelola menjadi prasyarat mutlak. Beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan.
Pertama, depolitisasi kelembagaan melalui aturan konflik kepentingan yang tegas. Kedua, rekrutmen pengurus berbasis kompetensi dan partisipasi anggota. Ketiga, transparansi publik atas struktur organisasi dan kinerja koperasi. Keempat, audit independen berkala untuk memastikan akuntabilitas.
Langkah-langkah ini penting bukan hanya untuk menjaga integritas program, tetapi juga untuk membangun koperasi sebagai institusi ekonomi yang benar-benar dimiliki masyarakat, bukan sekadar perpanjangan jaringan kekuasaan.
Ujian Konsistensi Ekonomi Kerakyatan
Pada akhirnya, polemik mobil impor, paradoks industri otomotif, dan dugaan politisasi kepengurusan bermuara pada satu pertanyaan fundamental: apakah Koperasi Desa Merah Putih akan tumbuh sebagai institusi ekonomi komunitas yang otonom, atau menjadi instrumen kebijakan yang sarat simbol tetapi lemah dalam transformasi struktural.
Kebijakan pemberdayaan desa selalu berada di wilayah sensitif karena menyangkut distribusi sumber daya sekaligus pengaruh politik. Justru karena itu, integritas desain kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan.
Program ini berpotensi menjadi fondasi penting transformasi ekonomi desa jika dikelola secara profesional, transparan, dan konsisten dengan agenda kemandirian nasional. Sebaliknya, tanpa demonstrasi akuntabilitas yang kuat, ia berisiko dipersepsikan sebagai kebijakan yang tidak sepenuhnya otonom dari logika kekuasaan.
Keberhasilan sejati tidak diukur dari jumlah koperasi yang berdiri atau aset yang dibagikan, melainkan dari sejauh mana ia mampu membangun institusi ekonomi yang dipercaya masyarakat. Dan kepercayaan publik hanya lahir dari konsistensi antara narasi ekonomi kerakyatan dan praktik tata kelola yang bersih. (**)
**Penulis merupakan pengamat sosial politik dan dosen senior Ilmu Politik di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat.
