Melawi    

Target PAD Tak Tercapai, TPP ASN Melawi Terancam Dibayar 50 Persen

Oleh : Redaksi KalbarOnline
Monday, 09 November 2026
Target PAD Tak Tercapai, TPP ASN Melawi Terancam Dibayar 50 Persen
TPP ASN Melawi periode Juni-Desember 2026 terancam dibayar 50 persen jika target PAD sebesar Rp107,71 miliar tidak tercapai (Foto: Istimewa)
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi untuk periode Juni hingga Desember 2026 bergantung pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jika target PAD tidak tercapai, pemerintah daerah akan menyesuaikan pembayaran TPP menjadi 50 persen dari nilai yang seharusnya diterima ASN.

Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa mengatakan, TPP ASN untuk periode Januari hingga Mei 2026 telah dibayarkan. Sementara itu, pembayaran untuk tujuh bulan berikutnya masih mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terutama realisasi PAD tahun anggaran 2026.

“Apabila PAD tidak memenuhi target, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap TPP dengan membayar 50 persen dari angka seutuhnya,” kata Dadi saat membuka puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Kabupaten Melawi di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Jumat (6/11/2026).

Ia mengungkapkan, hingga 31 Oktober 2026, realisasi PAD Kabupaten Melawi baru mencapai Rp74,47 miliar dari target sebesar Rp107,71 miliar.

Artinya, pemerintah daerah masih harus mengejar kekurangan sekitar Rp33,24 miliar dalam waktu dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Dadi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang memiliki kewenangan mengelola sumber-sumber PAD, mengoptimalkan upaya peningkatan pendapatan hingga akhir tahun. Pencapaian target tersebut dinilai penting agar pembayaran TPP ASN dapat direalisasikan secara penuh.

Menurutnya, salah satu potensi pendapatan yang diharapkan dapat membantu mendongkrak PAD berasal dari kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait Hak Guna Usaha (HGU) yang hingga kini masih menunggak. Nilainya diperkirakan mencapai Rp15 miliar.

Dadi secara khusus meminta OPD yang menangani pendapatan dari sektor kewajiban HGU perkebunan kelapa sawit untuk terus mengoptimalkan penagihan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ia berharap tunggakan tersebut dapat direalisasikan pada tahun ini sehingga membantu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menjaga pembayaran hak tambahan penghasilan ASN.

“Jika ini terealisasi tahun ini, capaian target PAD kita prediksi tercapai dan tunggakan TPP ASN selama tujuh bulan akan dibayar 100 persen di bulan Desember,” pungkasnya.

Artikel Selanjutnya
Bupati Melawi Ajak Pelajar Biasakan Menabung dan Cerdas Mengelola Keuangan
Thursday, 05 November 2026
Artikel Sebelumnya
Bupati Melawi Ajak Pelajar Biasakan Menabung dan Cerdas Mengelola Keuangan
Thursday, 05 November 2026

Berita terkait