Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Tujuh perusahaan di Kalimantan Barat masuk dalam daftar penertiban Hak Guna Usaha (HGU) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait dugaan keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penanganan tersebut mencakup pencabutan HGU secara keseluruhan maupun sebagian, penghentian perpanjangan hak, hingga penolakan penerbitan HGU baru. Sejumlah perusahaan juga masih menjalani pendalaman sebelum keputusan administratif ditetapkan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, terdapat 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan Kabareskrim Polri untuk ditertibkan. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
"Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini," ujar Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dari tujuh perusahaan yang berada di Kalbar, tiga di antaranya masuk kategori pencabutan HGU secara keseluruhan. Ketiganya adalah PT RKA di Kabupaten Melawi dengan luas 11.558,11 hektare, serta PT SKM di Kabupaten Ketapang yang memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan terbakar yang melebihi 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan karhutla, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Sementara itu, PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya masuk kategori kedua. Perusahaan tersebut memiliki eks HGU seluas 2.300 hektare yang masa berlakunya telah berakhir pada 2020. Pemerintah memastikan hak tersebut tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali.
Kategori berikutnya mencakup tiga perusahaan yang belum memperoleh HGU, yakni PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
ATR/BPN memutuskan tidak menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Kementerian juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunannya.
Adapun PT SAE di Kabupaten Landak masuk kategori pencabutan sebagian HGU. Perusahaan tersebut memiliki lahan seluas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya, luas lahan yang terbakar tidak lebih dari 50 persen, tetapi ditemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Selain tujuh perusahaan di Kalbar tersebut, ATR/BPN juga mendalami tiga perusahaan lainnya, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS. Pendalaman dilakukan untuk menentukan apakah HGU masing-masing perusahaan akan dicabut seluruhnya atau sebagian.
Menteri Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Proses penertiban juga melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.
Nusron menyebutkan, hasil penanganan tersebut telah disampaikan dan saat ini memasuki tahap penyusunan draf surat keputusan (SK).
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkapnya.
KALBARONLINE.com – Tujuh perusahaan di Kalimantan Barat masuk dalam daftar penertiban Hak Guna Usaha (HGU) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait dugaan keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penanganan tersebut mencakup pencabutan HGU secara keseluruhan maupun sebagian, penghentian perpanjangan hak, hingga penolakan penerbitan HGU baru. Sejumlah perusahaan juga masih menjalani pendalaman sebelum keputusan administratif ditetapkan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, terdapat 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan Kabareskrim Polri untuk ditertibkan. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
"Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini," ujar Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dari tujuh perusahaan yang berada di Kalbar, tiga di antaranya masuk kategori pencabutan HGU secara keseluruhan. Ketiganya adalah PT RKA di Kabupaten Melawi dengan luas 11.558,11 hektare, serta PT SKM di Kabupaten Ketapang yang memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan terbakar yang melebihi 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan karhutla, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Sementara itu, PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya masuk kategori kedua. Perusahaan tersebut memiliki eks HGU seluas 2.300 hektare yang masa berlakunya telah berakhir pada 2020. Pemerintah memastikan hak tersebut tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali.
Kategori berikutnya mencakup tiga perusahaan yang belum memperoleh HGU, yakni PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
ATR/BPN memutuskan tidak menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Kementerian juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunannya.
Adapun PT SAE di Kabupaten Landak masuk kategori pencabutan sebagian HGU. Perusahaan tersebut memiliki lahan seluas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya, luas lahan yang terbakar tidak lebih dari 50 persen, tetapi ditemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Selain tujuh perusahaan di Kalbar tersebut, ATR/BPN juga mendalami tiga perusahaan lainnya, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS. Pendalaman dilakukan untuk menentukan apakah HGU masing-masing perusahaan akan dicabut seluruhnya atau sebagian.
Menteri Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Proses penertiban juga melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.
Nusron menyebutkan, hasil penanganan tersebut telah disampaikan dan saat ini memasuki tahap penyusunan draf surat keputusan (SK).
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkapnya.
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Sutarmidji Minta Uber Pelaku Karhutla dan Perusahaan yang Tak Kantongi HGU
Thursday, 06 July 2023
Sutarmidji Minta Uber Pelaku Karhutla dan Perusahaan yang Tak Kantongi HGU
Thursday, 06 July 2023
Sutarmidji Minta Uber Pelaku Karhutla dan Perusahaan yang Tak Kantongi HGU
Thursday, 06 July 2023
Hadapi Karhutla, Bupati Melawi Minta Perusahaan Pemegang HGU Siaga dan Bergerak Cepat
Tuesday, 08 September 2026
Menteri LH Hanif Faisol Ungkap Ada Tujuh Perusahaan di Kalbar Dalam Proses Hukum Karhutla
Thursday, 16 April 2026
Bupati Sintang Membuka Rakor HGU Perusahaan Perkebunan
Wednesday, 26 April 2017
Persulit Wartawan, Rapat Permohonan HGU Perusahaan di Sekadau Dilakukan Tertutup
Friday, 18 May 2018
Lima Perusahaan Perkebunan Sawit Terindikasi Beroperasi Diluar HGU
Wednesday, 29 August 2018
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
