Nasional    

Gibran Dikabarkan Sudah Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Prabowo

Oleh : Redaksi KalbarOnline
Wednesday, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Sudah Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Prabowo
Potret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Foto: istimewa)
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026) sore.

Kabar tersebut disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Ia membenarkan bahwa Gibran mengajukan pengunduran diri kepada Presiden.

"Betul (Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden)," kata Budi Arie dalam pesan singkat, Rabu (11/11/2026).

Budi Arie juga menyebut Gibran langsung menemui Prabowo setelah Presiden tiba di Jakarta seusai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.

Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Pertemuan yang berlangsung selama sekitar dua jam itu membahas dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran.

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.

Prasetyo juga membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak pengunduran diri Gibran.

Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi yang memastikan tahapan administrasi dan proses konstitusional pengunduran diri tersebut telah selesai.

120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat

Di tengah dinamika tersebut, sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026) turut mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.

Pengajuan HMP tersebut menjadi bagian dari perkembangan politik di DPR yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden maupun Wakil Presiden.

Namun, pengajuan hak tersebut tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya. Prosesnya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku. (*)

Artikel Selanjutnya
Kirim 959 Atlet dan Ofisial, Pontianak Target Pertahankan Juara Umum Porprov Kalbar 2026
Wednesday, 11 November 2026
Artikel Sebelumnya
Kirim 959 Atlet dan Ofisial, Pontianak Target Pertahankan Juara Umum Porprov Kalbar 2026
Wednesday, 11 November 2026

Berita terkait