Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Wednesday, 11 November 2026 |
KALBARONLINE.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026) sore.
Kabar tersebut disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Ia membenarkan bahwa Gibran mengajukan pengunduran diri kepada Presiden.
"Betul (Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden)," kata Budi Arie dalam pesan singkat, Rabu (11/11/2026).
Budi Arie juga menyebut Gibran langsung menemui Prabowo setelah Presiden tiba di Jakarta seusai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.
Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Pertemuan yang berlangsung selama sekitar dua jam itu membahas dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran.
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.
Prasetyo juga membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak pengunduran diri Gibran.
Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi yang memastikan tahapan administrasi dan proses konstitusional pengunduran diri tersebut telah selesai.
120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah dinamika tersebut, sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026) turut mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.
Pengajuan HMP tersebut menjadi bagian dari perkembangan politik di DPR yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden maupun Wakil Presiden.
Namun, pengajuan hak tersebut tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya. Prosesnya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku. (*)
KALBARONLINE.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026) sore.
Kabar tersebut disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Ia membenarkan bahwa Gibran mengajukan pengunduran diri kepada Presiden.
"Betul (Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden)," kata Budi Arie dalam pesan singkat, Rabu (11/11/2026).
Budi Arie juga menyebut Gibran langsung menemui Prabowo setelah Presiden tiba di Jakarta seusai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.
Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Pertemuan yang berlangsung selama sekitar dua jam itu membahas dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran.
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.
Prasetyo juga membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak pengunduran diri Gibran.
Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi yang memastikan tahapan administrasi dan proses konstitusional pengunduran diri tersebut telah selesai.
120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah dinamika tersebut, sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026) turut mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.
Pengajuan HMP tersebut menjadi bagian dari perkembangan politik di DPR yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden maupun Wakil Presiden.
Namun, pengajuan hak tersebut tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya. Prosesnya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku. (*)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini