Nasional

Budi Arie Sebut Gibran Mundur sebagai Wapres, 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Wednesday, 11 November 2026

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Foto: istimewa)

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Mas Gibran sudah mengundurkan diri," ujar Budi Arie seperti dikutip kalbaronline.com dari Metro TV, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang berujung pada putusan Mahkamah Agung (MA) serta meningkatnya desakan politik di DPR.

Meski demikian, belum ada kepastian mengenai penyelesaian proses formal pengunduran diri tersebut. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Polemik ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menyinggung persoalan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Selain itu, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan pada Pemilu 2024.

Putusan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya juga memicu perdebatan mengenai aturan batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Di tengah perkembangan tersebut, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi secara resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, jumlah pengusul tersebut telah memenuhi persyaratan minimal untuk mengajukan hak konstitusional DPR.

"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Adapun rincian pengusul terdiri atas 14 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 19 anggota NasDem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, dan 18 anggota Demokrat.

Saan menjelaskan, usulan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3 mengenai hak DPR menyatakan pendapat atas dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara tersebut.

Selanjutnya, usulan itu akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR. Agenda pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dijadwalkan masuk dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Dengan demikian, perkembangan mengenai pengunduran diri Gibran dan usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR menjadi dua dinamika politik yang saling berkaitan di tengah polemik dokumen pendidikannya.