KALBARONLINE.com – Pengamat kebijakan publik, Dr. Herman Hofi, menyoroti sikap pimpinan Bea Cukai yang dinilainya terlalu pasif dalam menyikapi insiden keributan antara warga dan petugas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Menurut Herman, sikap diam institusi tersebut dapat berdampak terhadap perlindungan hukum bagi petugas sekaligus mengganggu pelaksanaan pengawasan di kawasan perbatasan.
Ia mengatakan, Bea Cukai sebagai institusi negara semestinya menunjukkan sikap tegas ketika petugasnya menghadapi persoalan saat menjalankan tugas. Perlindungan terhadap pegawai yang bertugas di lapangan, menurutnya, harus menjadi perhatian pimpinan.
"Bea Cukai terlalu pasif. Mestinya Bea Cukai ada sikap. Ini institusi negara. Pertama terkait tenaga atau pegawainya yang bertugas di sana, seolah-olah tidak ada perlindungan hukum kepada petugas mereka sendiri," kata Herman, Kamis (12/11/2026).
Herman khawatir kondisi tersebut dapat memengaruhi keberanian petugas dalam menjalankan kewenangannya. Jika merasa tidak mendapatkan perlindungan dari institusi sendiri, petugas dikhawatirkan enggan mengambil risiko ketika menghadapi persoalan di lapangan.
"Petugas pasti tidak akan berani ambil risiko kalau begini ceritanya. Makanya kita kesal dengan pimpinan Bea Cukai di sini, kok diam-diam saja, tidak ada sikap apa-apa," ujarnya.
Menurut Herman, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai insiden di PLBN Aruk. Dampaknya berpotensi meluas terhadap pelaksanaan tugas jajaran Bea Cukai, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengamanan di kawasan perbatasan.
"Ini akan berdampak terhadap pengamanan di daerah perbatasan, akan melemahkan semua komponen yang ada di Bea Cukai, bukan hanya dalam konteks Aruk saja, tapi semuanya. Itu berbahaya sekali. Mereka harus bersikap. Perlindungan hukum terhadap aparat itu harus jelas," tegasnya.
Herman juga meminta penghentian sementara pelayanan operasional PLBN Aruk tidak berlangsung berlarut-larut. Menurutnya, persoalan antara warga dan petugas harus diselesaikan tanpa mengorbankan pelayanan lintas batas yang menyangkut kepentingan masyarakat dan negara.
"Aruk itu harus segera dibuka. Tidak ada alasan ditutup sebenarnya. Ini kepentingan negara, ini perbatasan, ini beranda Republik. Kalau sampai penutupan, itu tidak rasional," ucapnya.
Ia mengingatkan, penutupan PLBN dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha yang bergantung pada akses lintas negara. Kondisi tersebut juga dinilainya berpotensi memengaruhi kepercayaan negara tetangga terhadap pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia.
"Memalukan di dunia internasional. Kita berbatasan dengan negara tetangga, jadi ini menjadi perhatian negara tetangga dan bisa menjalar ke negara lain. Ini menunjukkan betapa lemahnya kita dalam menjaga perbatasan. Jangankan pengamanan dari luar, pengamanan internal saja tidak benar," katanya.
Selain mengkritik sikap Bea Cukai, Herman meminta insiden di PLBN Aruk diusut secara menyeluruh. Ia mempertanyakan peristiwa yang memperlihatkan petugas Bea Cukai dibawa oleh sekelompok warga sebagaimana terlihat dalam video yang beredar.
Ia juga menyoroti keberadaan aparat keamanan saat kejadian tersebut berlangsung. Menurutnya, perlu ada penjelasan mengenai langkah pengamanan ketika petugas Bea Cukai dibawa dari lokasi.
"Kenapa dibiarkan petugas Bea Cukai dibawa atau digelandang? Mereka itu aparat negara yang sedang melakukan tugas. Kenapa dibiarkan digelandang dengan cara yang tidak hormat seperti yang kita lihat di video yang beredar? Sementara polisi dan tentara ada di sana, kenapa diam? Ada apa?" ujarnya.
Herman meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui rangkaian kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya kelalaian dalam pengamanan. Ia juga mendorong evaluasi terhadap personel yang bertugas di kawasan tersebut.
"Kalau memang Bea Cukai sudah melapor, pihak kepolisian harus segera mengambil sikap. Kita harus mengasah tingkat kebenarannya seperti apa. Jangan sampai isu berkembang ke mana-mana yang justru menimbulkan kontraproduktif terhadap masyarakat Kalbar," tuturnya.
Ia juga meminta Polda Kalbar memberikan kejelasan mengenai proses penanganan perkara tersebut. Menurutnya, benar atau tidaknya dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum.
Sementara itu, sejumlah awak media telah mendatangi Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat untuk meminta keterangan terkait insiden tersebut. Namun, saat awak media datang, tidak ada pejabat maupun pihak humas yang dapat ditemui.
