KALBARONLINE.com – Pengamat kebijakan publik, Dr. Herman Hofi, menyoroti sikap pimpinan Bea Cukai yang dinilainya terlalu pasif dalam menyikapi insiden keributan antara warga dan petugas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Menurut Herman, sikap diam institusi tersebut dapat berdampak terhadap perlindungan hukum bagi petugas sekaligus mengganggu pelaksanaan pengawasan di kawasan perbatasan.

Ia mengatakan, Bea Cukai sebagai institusi negara semestinya menunjukkan sikap tegas ketika petugasnya menghadapi persoalan saat menjalankan tugas. Perlindungan terhadap pegawai yang bertugas di lapangan, menurutnya, harus menjadi perhatian pimpinan.

"Bea Cukai terlalu pasif. Mestinya Bea Cukai ada sikap. Ini institusi negara. Pertama terkait tenaga atau pegawainya yang bertugas di sana, seolah-olah tidak ada perlindungan hukum kepada petugas mereka sendiri," kata Herman, Kamis (12/11/2026).

Herman khawatir kondisi tersebut dapat memengaruhi keberanian petugas dalam menjalankan kewenangannya. Jika merasa tidak mendapatkan perlindungan dari institusi sendiri, petugas dikhawatirkan enggan mengambil risiko ketika menghadapi persoalan di lapangan.

"Petugas pasti tidak akan berani ambil risiko kalau begini ceritanya. Makanya kita kesal dengan pimpinan Bea Cukai di sini, kok diam-diam saja, tidak ada sikap apa-apa," ujarnya.

Menurut Herman, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai insiden di PLBN Aruk. Dampaknya berpotensi meluas terhadap pelaksanaan tugas jajaran Bea Cukai, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengamanan di kawasan perbatasan.

"Ini akan berdampak terhadap pengamanan di daerah perbatasan, akan melemahkan semua komponen yang ada di Bea Cukai, bukan hanya dalam konteks Aruk saja, tapi semuanya. Itu berbahaya sekali. Mereka harus bersikap. Perlindungan hukum terhadap aparat itu harus jelas," tegasnya.

Herman juga meminta penghentian sementara pelayanan operasional PLBN Aruk tidak berlangsung berlarut-larut. Menurutnya, persoalan antara warga dan petugas harus diselesaikan tanpa mengorbankan pelayanan lintas batas yang menyangkut kepentingan masyarakat dan negara.

"Aruk itu harus segera dibuka. Tidak ada alasan ditutup sebenarnya. Ini kepentingan negara, ini perbatasan, ini beranda Republik. Kalau sampai penutupan, itu tidak rasional," ucapnya.

Ia mengingatkan, penutupan PLBN dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha yang bergantung pada akses lintas negara. Kondisi tersebut juga dinilainya berpotensi memengaruhi kepercayaan negara tetangga terhadap pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia.

"Memalukan di dunia internasional. Kita berbatasan dengan negara tetangga, jadi ini menjadi perhatian negara tetangga dan bisa menjalar ke negara lain. Ini menunjukkan betapa lemahnya kita dalam menjaga perbatasan. Jangankan pengamanan dari luar, pengamanan internal saja tidak benar," katanya.

Selain mengkritik sikap Bea Cukai, Herman meminta insiden di PLBN Aruk diusut secara menyeluruh. Ia mempertanyakan peristiwa yang memperlihatkan petugas Bea Cukai dibawa oleh sekelompok warga sebagaimana terlihat dalam video yang beredar.

Ia juga menyoroti keberadaan aparat keamanan saat kejadian tersebut berlangsung. Menurutnya, perlu ada penjelasan mengenai langkah pengamanan ketika petugas Bea Cukai dibawa dari lokasi.

"Kenapa dibiarkan petugas Bea Cukai dibawa atau digelandang? Mereka itu aparat negara yang sedang melakukan tugas. Kenapa dibiarkan digelandang dengan cara yang tidak hormat seperti yang kita lihat di video yang beredar? Sementara polisi dan tentara ada di sana, kenapa diam? Ada apa?" ujarnya.

Herman meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui rangkaian kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya kelalaian dalam pengamanan. Ia juga mendorong evaluasi terhadap personel yang bertugas di kawasan tersebut.

"Kalau memang Bea Cukai sudah melapor, pihak kepolisian harus segera mengambil sikap. Kita harus mengasah tingkat kebenarannya seperti apa. Jangan sampai isu berkembang ke mana-mana yang justru menimbulkan kontraproduktif terhadap masyarakat Kalbar," tuturnya.

Ia juga meminta Polda Kalbar memberikan kejelasan mengenai proses penanganan perkara tersebut. Menurutnya, benar atau tidaknya dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum.

Sementara itu, sejumlah awak media telah mendatangi Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat untuk meminta keterangan terkait insiden tersebut. Namun, saat awak media datang, tidak ada pejabat maupun pihak humas yang dapat ditemui.

KALBARONLINE.com – Penetapan sanksi adat senilai Rp655 juta terhadap pihak Bea Cukai dalam polemik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terus menuai perhatian.

Kali ini, sorotan datang dari Robinto, orang muda Dayak asal Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak, yang kini tinggal di Jerman. Ia mempertanyakan dasar hukum adat, mekanisme persidangan, hingga pihak yang bertanggung jawab dalam penetapan sanksi tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Robinto melalui akun Instagram pribadinya, @robianbento.

Robinto mengaku tetap mengikuti perkembangan berbagai isu di Kalimantan Barat, khususnya yang berkaitan dengan komunitas Dayak, meskipun saat ini tinggal di luar negeri.

Menurutnya, besaran sanksi adat yang mencapai lebih dari Rp600 juta bukan persoalan kecil. Karena berkaitan langsung dengan hukum dan budaya Dayak, proses penetapannya perlu dijelaskan secara terbuka.

"Saya benar-benar ingin mempertanyakan apa landasan hukum adat atau denda adat yang diberikan kepada oknum Bea Cukai yang ada di PLBN Aruk tersebut," ungkapnya.

Ia mempertanyakan kapan sidang adat dilaksanakan, kapan keputusan dijatuhkan, serta lembaga adat mana yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.

Robinto juga meminta penjelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan dasar perhitungan besaran sanksi adat.

"Bagaimana proses peradilan adat dilaksanakan? Siapa yang terlibat? Apa landasan hukum adat dan pertimbangan dalam menentukan besaran sanksi tersebut?" ujarnya.

Ia menegaskan, pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kewibawaan pemangku adat. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan dan kehormatan hukum adat Dayak.

Menurutnya, setiap penyelesaian persoalan melalui hukum adat harus mengedepankan keadilan, musyawarah, kebijaksanaan, serta pemulihan keseimbangan.

"Hukum adat bukan sekadar persoalan besarnya sanksi, tetapi juga tentang keadilan, musyawarah, kebijaksanaan, dan pemulihan keseimbangan," tegasnya.

Robinto meminta Dewan Adat Dayak Nasional dan para pemangku adat terkait memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Ia berharap ada keterbukaan mengenai aturan dan prosedur yang menjadi dasar penjatuhan sanksi.

Ia juga mengingatkan agar hukum adat tidak diperlakukan secara sembarangan tanpa landasan dan mekanisme yang jelas.

"Jangan sampai hukum adat dan kearifan yang ada di Kalimantan Barat menjadi sesuatu yang bisa dipermainkan tanpa ada asal-usul yang jelas, tanpa ada fondasi yang tepat, kemudian tiba-tiba dijatuhi hukuman atau diberikan denda adat sebesar itu," ungkapnya.

Menurut Robinto, mempertanyakan proses bukan berarti menentang adat. Justru transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar masyarakat tetap percaya terhadap lembaga adat dan keputusan yang dihasilkan.

"Saya berharap Dewan Adat Dayak Nasional dan pemangku adat terkait dapat mendorong keterbukaan informasi agar tidak muncul kesalahpahaman yang justru mengurangi kepercayaan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, polemik antara warga dan petugas Bea Cukai di PLBN Aruk diselesaikan melalui mekanisme adat di Kabupaten Bengkayang pada Selasa (3/11/2026). Dalam dokumen penyelesaian adat yang beredar, tercantum nilai kewajiban sebesar Rp655 juta, terdiri atas Rp155 juta untuk sanksi adat dan Rp500 juta untuk biaya kemanusiaan.

Robinto berharap persoalan tersebut menjadi perhatian bersama, terutama para pemangku kepentingan adat, agar penerapan hukum adat tetap berjalan sesuai norma dan mekanisme yang berlaku serta tidak mencederai marwah budaya Dayak.

KALBARONLINE.com – Kesepakatan denda adat sebesar Rp655 juta terhadap pihak Bea Cukai buntut keributan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menuai kritik. Tokoh Dayak nasional mempertanyakan dasar penetapan sanksi, rincian biaya kemanusiaan, hingga kewenangan wilayah adat yang menangani perselisihan tersebut.

Kritik itu disampaikan Ketua Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP), Bruder Stepanus Paiman, yang juga merupakan anggota Dewan Majelis Hukum Adat Dayak Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat.

Ia mengaku heran dengan besarnya nilai sanksi yang disepakati dalam mediasi antara petugas Bea Cukai dan warga di Kabupaten Bengkayang pada Selasa (3/11/2026).

Bruder Stepanus mempertanyakan dasar hukum adat yang digunakan untuk menetapkan sanksi tersebut, termasuk pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan perhitungan nilai adat yang dibebankan.

"Kasus ini menjadi aneh menurutku. Pertama, katakanlah oknum Bea Cukai diberi sanksi adat Dayak. Apa bunyi dasar sanksi adat tersebut, siapa yang menjatuhkan sanksi adatnya dan berapa tail? Rinciannya apa, lalu ada pembayaran untuk kemanusiaan ini belum pernah saya dengar dan jumlahnya juga luar biasa Rp500 juta. Adat dari mana itu?" kata Bruder Stepanus dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Ia mengaku belum pernah mengetahui adanya ketentuan sanksi adat dengan skema pembayaran biaya kemanusiaan sebesar Rp500 juta seperti yang tercantum dalam kesepakatan tersebut.

Menurutnya, penetapan sanksi adat harus memiliki dasar dan mekanisme yang jelas. Apalagi, dalam dokumen kesepakatan, nilai yang dibebankan terdiri dari Rp155 juta untuk sanksi adat dan Rp500 juta untuk biaya kemanusiaan.

Tak hanya mempersoalkan nominal, Bruder Stepanus juga menyoroti aspek kewenangan wilayah adat yang menangani perselisihan tersebut.

Ia menilai, karena peristiwa terjadi di wilayah Kabupaten Sambas, penyelesaian secara adat semestinya memperhatikan kewenangan masyarakat adat setempat, yakni hukum adat Dayak Selako.

"Hal lain, karena kasus terjadi di wilayah hukum adat Kabupaten Sambas, seharusnya kasus ditangani dengan hukum adat Dayak Selako, kecuali ada komunikasi pengurus adat Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang," ujarnya.

Ingatkan Hukum Adat Tak Hapus Hukum Negara

Bruder Stepanus juga mengingatkan bahwa penyelesaian melalui mekanisme adat tidak serta-merta menghapus penerapan hukum positif di Indonesia.

Menurutnya, hukum adat merupakan bagian dari kearifan lokal yang harus dihormati. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Yang jelas, kita hargai hukum adat sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Karena kita hidup di Negara Republik Indonesia, maka ada hukum positif yang harus ditaati dan dilaksanakan," tegasnya.

Ia menilai penyelesaian adat dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses hukum formal, tetapi tidak otomatis menggantikan mekanisme peradilan negara.

"Hukum adat tidak menghilangkan hukum positif, tetapi dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan putusan hukum positif, tergantung Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut," pungkasnya.

Latar Belakang Denda Adat Rp655 Juta

Perselisihan antara warga dan petugas Bea Cukai di PLBN Aruk sebelumnya bermula dari pemeriksaan barang bawaan empat warga negara Indonesia (WNI) yang hendak menyeberang ke Malaysia pada Senin (2/11/2026).

Protes terhadap proses pemeriksaan kemudian berkembang menjadi keributan. Massa yang diperkirakan mencapai 100 orang mendatangi kawasan PLBN Aruk dan mencari petugas Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan.

Dalam peristiwa tersebut, lima petugas Bea Cukai dibawa massa ke Kabupaten Bengkayang. Persoalan kemudian diselesaikan melalui mediasi di Kantor Bupati Bengkayang pada Selasa (3/11/2026).

Mediasi menghasilkan kesepakatan penyelesaian melalui mekanisme adat. Berdasarkan berita acara penyelesaian adat, total nilai sanksi dan biaya kemanusiaan mencapai Rp655 juta, terdiri dari Rp155 juta sanksi adat dan Rp500 juta biaya kemanusiaan.

Dokumen tersebut mencantumkan kewajiban pembayaran paling lambat dua minggu sejak kesepakatan ditandatangani pada 3 November 2026. Apabila pihak pertama tidak memenuhi tenggat pembayaran, terdapat klausul denda menjadi dua kali lipat.

KALBARONLINE.com – Pelayanan operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dihentikan sementara pada Rabu (4/11/2026). Penghentian ini terjadi sehari setelah perselisihan antara warga dan petugas Bea Cukai diselesaikan melalui mekanisme adat di Kabupaten Bengkayang.

Pengumuman penghentian pelayanan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi PLBN Aruk. Dalam keterangannya, pengelola menyebut keputusan itu diambil sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini.

“Pelayanan Operasional di PLBN Aruk pada Rabu, 4 November 2026 untuk sementara DITIADAKAN,” demikian tertulis dalam pengumuman tersebut.

Pihak pengelola belum dapat memastikan kapan pelayanan akan kembali dibuka. Masyarakat, pelintas batas, dan pengguna layanan diminta menyesuaikan rencana perjalanan serta aktivitas masing-masing.

Melalui kolom komentar, pengelola PLBN Aruk juga menyampaikan bahwa penghentian pelayanan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Masyarakat diminta menunggu informasi lebih lanjut melalui akun media sosial resmi PLBN Aruk.

Sebelumnya, lima petugas Bea Cukai yang bertugas di PLBN Aruk sempat dibawa sekelompok warga ke Kabupaten Bengkayang pada Senin (2/11/2026) malam.

Peristiwa tersebut dipicu protes sejumlah warga terkait pemeriksaan barang bawaan saat hendak menyeberang ke Malaysia.

Perselisihan itu kemudian diselesaikan melalui mediasi di Kabupaten Bengkayang pada Selasa (3/11/2026). Kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan melalui mekanisme adat dengan kewajiban pembayaran sanksi adat dan biaya kemanusiaan sebesar Rp655 juta.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara penyelesaian adat yang ditandatangani oleh kedua pihak dalam proses mediasi.

Meski kelima petugas Bea Cukai telah dipulangkan setelah mediasi, pelayanan operasional PLBN Aruk kini justru dihentikan sementara. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan situasi yang menjadi dasar penghentian pelayanan tersebut. (Lid)

KALBARONLINE.com – Lima petugas Bea Cukai yang dibawa sekelompok warga dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, ke Kabupaten Bengkayang akhirnya dipulangkan setelah kedua pihak sepakat berdamai melalui mekanisme adat.

Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo mengatakan, kesepakatan damai tersebut dicapai antara warga dan pihak Bea Cukai Aruk melalui proses mediasi di Kabupaten Bengkayang.

“Sudah berdamai. Sudah dipulangkan,” kata Sanny, Selasa (3/11/2026).

Sebagai bagian dari penyelesaian secara adat, kedua pihak nantinya akan menggelar upacara adat di PLBN Aruk. Namun, waktu pelaksanaannya belum ditentukan.

“Ada (upacara adat) di Aruk. Tapi belum tahu kapan,” ujarnya.

Sebelumnya, mediasi antara pihak Bea Cukai dan warga telah berlangsung di Kabupaten Bengkayang pada Senin (2/11/2026) pagi. Proses mediasi berjalan kondusif dan berakhir dengan kesepakatan pembayaran denda adat sebesar Rp655 juta oleh pihak Bea Cukai.

Kesepakatan tersebut menjadi jalan penyelesaian setelah lima petugas Bea Cukai dibawa sekelompok warga dari PLBN Aruk menuju Kabupaten Bengkayang pada Senin (2/11/2026) malam.

Peristiwa itu dipicu protes tiga dari empat warga negara Indonesia (WNI) yang menolak pemeriksaan barang bawaan saat hendak menyeberang ke Malaysia.

Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo sebelumnya menjelaskan, insiden tersebut bermula dari kesalahpahaman antara warga dan petugas Bea Cukai. Warga menilai petugas terlalu keras saat melakukan pemeriksaan.

“Salah paham saja sama Bea Cukai terkait pemeriksaan. Mereka anggap Bea Cukai terlalu keras,” kata Sanny.

Ia juga membantah kelima petugas tersebut disandera. Menurutnya, mereka dibawa warga untuk menjalani mediasi.

“Nggak disandera. Dibawa biar mau dimediasi saja,” ujarnya.

Kronologi Insiden di PLBN Aruk

Insiden bermula pada Senin (2/11/2026) sekitar pukul 14.30 WIB, ketika empat WNI tiba di PLBN Aruk untuk menyeberang ke Malaysia.

Setelah melewati pemeriksaan imigrasi, mereka diarahkan menjalani pemeriksaan barang bawaan oleh petugas Bea Cukai.

Namun, setelah satu orang bernama Michael menjalani pemeriksaan dan tidak ditemukan barang terlarang, tiga orang lainnya menolak diperiksa dan memprotes petugas.

Keempatnya kemudian membatalkan perjalanan ke Malaysia dan meninggalkan kawasan PLBN Aruk.

Sekitar pukul 17.00 WIB, sejumlah orang yang disebut berasal dari kelompok Michael mulai berdatangan. Aparat kepolisian bersama personel Brimob dan TNI AD disiagakan untuk mengantisipasi perkembangan situasi.

Ketegangan meningkat sekitar pukul 18.30 WIB ketika massa yang diperkirakan berjumlah 100 orang tiba di PLBN Aruk.

Massa kemudian memasuki Wisma Nusantara dan menyisir lokasi untuk mencari petugas Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan sebelumnya.

Karena tidak menemukan petugas yang dicari, situasi semakin memanas. Lima petugas Bea Cukai yang masih berada di lokasi akhirnya dibawa ke Kabupaten Bengkayang sekitar pukul 19.45 WIB.

Kelima petugas tersebut masing-masing Boy Haris Bambang Purwadi, Reza Rizki Wahyu Pradana, Pillar Pitoyo, Kiki Shihabudin Marshanda, dan Sulistyo Wahyu Tri Atmojo.

Personel Polres Sambas yang dipimpin langsung Kapolres Sambas tiba di PLBN Aruk setelah massa meninggalkan lokasi. Jarak dari Polres Sambas menuju PLBN Aruk sekitar 90 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih dua jam.

Dengan tercapainya kesepakatan damai dan dipulangkannya kelima petugas tersebut, penyelesaian melalui mekanisme adat menjadi bagian penting dari perkembangan penanganan insiden di perbatasan Sambas-Bengkayang. (*)