Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 01 November 2018 |
KalbarOnline,
Pontianak – Anggota Komisi VII DPR-RI, Maman Abdurahman menanggapi tajam
pemaparan Direktur Bisnis PLN Regional Kalimantan, Machnizon pada pertemuan Komisi
VII DPR RI dengan Gubernur Kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar,
Kamis (1/11/2018).
Maman menyatakan bahwa persoalan kelistrikan di Kalimantan
Barat masih jauh dari harapan, sekalipun kata dia, pihak PLN menyebut
elektrifikasi listrik di Kalbar telah mencapai 85 persen serta adanya surplus
listrik.
Data yang disampaikan PLN, ditegaskan Maman sangat kontradiktif
dengan realita di lapangan. Maman menilai data tersebut hanya untuk menutupi
buruknya kinerja PLN.
“Yang bapak sampaikan tadi, ada 1400-an desa yang sudah
teraliri listrik oleh PLN. Yang non PLN kurang lebih 600 desa. Tapi saya
bingung, setiap turun ke daerah pemilihan di pedalaman itu semuanya komplain
masalah listrik. Jadi agak aneh, kontradiktif dengan kenyataan yang ada,” ujar
Maman.
Namun, anggota DPR Dapil Kalbar ini menyebut hal itu tak
dapat dijadikan tolak ukur, sebab sesuai realita yang dirasakan masyarakat,
masih banyak daerah yang belum benar-benar bisa menikmati listrik khusunya di
pedalaman Kalbar.
Maman menegaskan bahwa listrik di Kalimantan Barat merupakan
persoalan serius. Oleh karenanya, anggota DPR RI PAW dari anggota DPR RI
sebelumnya asal Kalbar yakni, Zulfadli dari partai Golkar daerah pemilihan
Kalimantan Barat ini tidak mau bermain-main dalam menyelesaikan masalah klasik
ini.
“Untuk masalah listrik ini saya tak main-main, karena
masalah listrik ini udah dari tahun ke tahun. Dari saya kecil hingga umur saya
37 tahun sekarang masalahnya masih soal listrik,” tegas Maman.
Selaku wakil rakyat yang membidangi urusan listrik, dirinya merasa
wajar mengkritik PLN atas kinerja buruknya.
“Kita tunggu bahwa pada tahun 2020 itu harus program
interkoneksi di Kalimantan Barat, kami tidak mau tau. Besok, tolong jelaskan
kepada kami mengapa listrik masih susah. Sederhananya seperti itu. Lebih baik
saya memarahi bapak daripada saya dimarahi masyarakat, saya minta semua pelaku
usaha PLTU yang sekarang sedang investasi di Kalimantan Barat turut diundang
juga, wajib. Karena saya akan meminta semua data-datanya, progress report
project mereka sudah sampai mana, jadi biar kita kroscek silang,” tegas Maman.
Diketahui bahwa Komisi VII dengan PLN Wilayah Kalbar
dijadwalkan melakukan pertemuan internal dalam rangka kunjungan kerja Komisi
VII DPR-RI ke Kalbar pada Jumat 2 November besok.
Maman juga menegaskan kritikannya ini bukan untuk
menyudutkan pihak PLN namun dirinya meminta agar persoalan ini menjadi
perhatian serius PLN. Ia juga meminta agar PLN dalam mensukseskan target kerja
ada indikator yang jelas sehingga tak hanya sekedar program semata namun harus
ada tolak ukur keberhasilan dari program yang dilaksanakan tersebut.
“Agar parameter keberhasilannya jelas. Karena ini menyangkut
hajat hidup orang banyak. Ini menyangkut kurang lebih satu juta masyarakat
Kalimantan Barat yang belum menikmati listrik secara utuh. Bahwa ada yang masih
bisa menikmati itu, saya pikir hanya dari jam sekian sampai jam sekian biasanya
jam 4 sore ke atas. Ini adalah kondisi masyarakat di daerah pedalaman dan ini
merupakan tugas pokok PLN sebagai ujung tombak dan kita semua yang ada disini,”
tandasnya. (Fat)
KalbarOnline,
Pontianak – Anggota Komisi VII DPR-RI, Maman Abdurahman menanggapi tajam
pemaparan Direktur Bisnis PLN Regional Kalimantan, Machnizon pada pertemuan Komisi
VII DPR RI dengan Gubernur Kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar,
Kamis (1/11/2018).
Maman menyatakan bahwa persoalan kelistrikan di Kalimantan
Barat masih jauh dari harapan, sekalipun kata dia, pihak PLN menyebut
elektrifikasi listrik di Kalbar telah mencapai 85 persen serta adanya surplus
listrik.
Data yang disampaikan PLN, ditegaskan Maman sangat kontradiktif
dengan realita di lapangan. Maman menilai data tersebut hanya untuk menutupi
buruknya kinerja PLN.
“Yang bapak sampaikan tadi, ada 1400-an desa yang sudah
teraliri listrik oleh PLN. Yang non PLN kurang lebih 600 desa. Tapi saya
bingung, setiap turun ke daerah pemilihan di pedalaman itu semuanya komplain
masalah listrik. Jadi agak aneh, kontradiktif dengan kenyataan yang ada,” ujar
Maman.
Namun, anggota DPR Dapil Kalbar ini menyebut hal itu tak
dapat dijadikan tolak ukur, sebab sesuai realita yang dirasakan masyarakat,
masih banyak daerah yang belum benar-benar bisa menikmati listrik khusunya di
pedalaman Kalbar.
Maman menegaskan bahwa listrik di Kalimantan Barat merupakan
persoalan serius. Oleh karenanya, anggota DPR RI PAW dari anggota DPR RI
sebelumnya asal Kalbar yakni, Zulfadli dari partai Golkar daerah pemilihan
Kalimantan Barat ini tidak mau bermain-main dalam menyelesaikan masalah klasik
ini.
“Untuk masalah listrik ini saya tak main-main, karena
masalah listrik ini udah dari tahun ke tahun. Dari saya kecil hingga umur saya
37 tahun sekarang masalahnya masih soal listrik,” tegas Maman.
Selaku wakil rakyat yang membidangi urusan listrik, dirinya merasa
wajar mengkritik PLN atas kinerja buruknya.
“Kita tunggu bahwa pada tahun 2020 itu harus program
interkoneksi di Kalimantan Barat, kami tidak mau tau. Besok, tolong jelaskan
kepada kami mengapa listrik masih susah. Sederhananya seperti itu. Lebih baik
saya memarahi bapak daripada saya dimarahi masyarakat, saya minta semua pelaku
usaha PLTU yang sekarang sedang investasi di Kalimantan Barat turut diundang
juga, wajib. Karena saya akan meminta semua data-datanya, progress report
project mereka sudah sampai mana, jadi biar kita kroscek silang,” tegas Maman.
Diketahui bahwa Komisi VII dengan PLN Wilayah Kalbar
dijadwalkan melakukan pertemuan internal dalam rangka kunjungan kerja Komisi
VII DPR-RI ke Kalbar pada Jumat 2 November besok.
Maman juga menegaskan kritikannya ini bukan untuk
menyudutkan pihak PLN namun dirinya meminta agar persoalan ini menjadi
perhatian serius PLN. Ia juga meminta agar PLN dalam mensukseskan target kerja
ada indikator yang jelas sehingga tak hanya sekedar program semata namun harus
ada tolak ukur keberhasilan dari program yang dilaksanakan tersebut.
“Agar parameter keberhasilannya jelas. Karena ini menyangkut
hajat hidup orang banyak. Ini menyangkut kurang lebih satu juta masyarakat
Kalimantan Barat yang belum menikmati listrik secara utuh. Bahwa ada yang masih
bisa menikmati itu, saya pikir hanya dari jam sekian sampai jam sekian biasanya
jam 4 sore ke atas. Ini adalah kondisi masyarakat di daerah pedalaman dan ini
merupakan tugas pokok PLN sebagai ujung tombak dan kita semua yang ada disini,”
tandasnya. (Fat)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini