KalbarOnline,
Pontianak – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat menggelar kegiatan Pakta
Integritas Panitia dan Peserta Seleksi Pendidikan Alih Golongan dari Bintara ke
Perwira Polisi tahun anggaran 2018, baru-baru ini. Kegiatan tersebut dihadiri
langsung oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs. Didi Haryono, SH., MH.
“Dalam program membangun kualitas sumber daya manusia Polri,
peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri dilakukan dengan proses
rekrutmen, seleksi pendidikan, serta mutasi jabatan,” kata Kapolda.
Kapolda menjelaskan agar menghasilkan anggota Polri yang
memiliki dedikasi dan kualitas yang tinggi, maka proses tersebut harus
dilakukan secara bersih, transparan, akuntabel, humanis dan profesional serta
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Itu salah satu bentuk seleksi pendidikan tersebut adalah
seleksi promoter,” ujar Kapolda.
Jenderal bintang dua itu berujar, pendidikan alih golongan
dari Bintara ke Perwira Polisi seperti yang Polda Kalbar laksanakan saat ini.
“Target kita dalam seleksi ini adalah memperoleh calon
Perwira Polri yang berkualitas, tanggap, tangguh dan sehat jasmani serta
rohani, bersumber dari personel polri yang memiliki pengalaman tugas yang
banyak,” imbuhnya.
Sedangkan penandatanganan pakta integritas ini dimaksudkan
sebagai sarana kontrol dan pengawasan melekat terhadap proses seleksi
pendidikan Polri. Tujuanya, agar tetap memenuhi prinsip bersih, transparan,
akuntabel, dan humanis, serta clear and clean atau bersih dan tanpa masalah.
“Oleh karena itu, pada kesempatan penandatanganan pakta
integritas pada hari ini, saya selaku pimpinan Polda Kalbar sekaligus sebagai
penanggung jawab dalam proses seleksi pendidikan alih golongan dari Bintara ke
Perwira Polisi tahun anggaran 2018 pada Polda Kalbar, menekankan beberapa hal
untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh panitia, dan peserta,” kata dia.
Pakta integritas ini pada hakikatnya merupakan pernyataan
kesiapan dan kesanggupan dengan menjunjung tinggi sumpah jabatan di hadapan
Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga diharapkan tidak hanya sebagai formalitas semata,
namun benar-benar diterapkan selama proses seleksi pendidikan alih golongan
dari Bintara ke Perwira ini.
“Kepada panitia seleksi serta pengawas internal, agar
menyelenggarakan seleksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
Tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang. Apabila ada oknum yang terbukti
melakukan pelanggaran, kita tidak segan-segan memberikan sanksi dan pasti akan
diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya mengingatkan.
Kepada para peserta, agar mengikuti seleksi ini dengan baik,
serta tidak berupaya untuk melakukan kecurangan atau KKN. Jangan percaya kepada
pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan.
“Apabila ada peserta yang terbukti melakukan kecurangan,
maka secara langsung akan digugurkan atau dianulir kelulusannya,” tandasnya. (*/Fai)
