KalbarOnline, Pontianak
– Selama tiga hari sejak Senin (7/10/2018) hingga Rabu (10/10/2018) Gubernur
Kalbar, Sutarmidji didemo sekelompok massa yang menamakan diri sebagai aliansi
rakyat penegak demokrasi.
Setidaknya ada tujuh poin tuntutan massa ini, namun yang menjadi
atensi massa ini ada dua poin diantaranya mengenai dinonaktifkannya M Zeet
Hamdy Assovie sebagai Sekda Kalbar dan penundaan sejumlah proyek pembangunan di
Kabupaten Landak dan Bengkayang yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar
lantaran mengalami defisit anggaran sehingga Gubernur Kalbar, Sutarmidji
dihadapkan pada dua pilihan.
Baca Juga: Inilah
Daftar Paket Proyek yang Ditunda Pemprov Kalbar untuk Landak di Tahun Anggaran
2018
Baca Juga : Aliansi
Rakyat Penegak Demokrasi Datangi DPRD Kalbar, Ini Jawaban Para Dewan
Pilihan tersebut yakni apakah melanjutkan proyek pembangunan yang sudah direncanakan atau menunda membayarkan dana hasil bagi pajak ke Kabupaten dan Kota se-Kalbar sebesar kurang lebih Rp600 miliar.
Sutarmidji dalam hal ini berdasarkan analisa dan kajiannya lebih mengutamakan membayar dana hasil pajak ke Kabupaten dan Kota se-Kalbar dengan berbagai alasan yang rasional. Simak penjelasan Gubernur Sutarmidji selengkapnya di video berikut.
