KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji terperanjat dan tampak berang usai
mendengar pemaparan pihak PLN yang menyatakan persentase keteraliran listrik di
Kalbar telah mencapai 100 persen. Bahkan ia menyebut apa yang disampaikan pihak
PLN dalam pertemuan itu seperti peribahasa indah kabar dari rupa.
“Saya ucapkan terima kasih dengan Pak Maman dan Ibu
Katherina Oendoen yang sudah mengkritik PLN. Karena yang disampaikan itu
mungkin 10 tahun lagi tak seperti yang diomongkan. Indah kabar dari rupa,
karena yang disampaikan yang bagus-bagus semua, realisasinya tidak, lamban,”
ketus orang nomor satu di Bumi Tanjungpura itu dihadapan manajer PLN Wilayah
Kalimantan Barat dalam pertemuan antara Komisi VII DPR RI bersama Gubernur
Kalbar yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis
(1/11/2018).
Gubernur yang akrab disapa Bang Midji ini meminta PLN lebih
baik menyampaikan sesuatu apa adanya ketimbang hanya memberi harapan-harapan
kepada masyarakat.
“Lebih bagus yang kita sampaikan itu yang pahit-pahit tapi
realisasinya bagus dari pada masyarakat diberi harapan,” ucapnya.
Jika klaim suatu desa sudah teraliri listrik didasarkan pada
kondisi dimana dalam satu desa ada lima atau enam rumah menggunakan solar cell
dianggap sudah teraliri listrik, maka menurut Midji, klaim tersebut sebagai
akal-akalan.
“Masa satu desa yang hanya teraliri solar cell lalu disebut
sudah dialiri listrik, ini kan orang jadi ketawa nanti,” ucapnya lagi.
Dalam pertemuan itu, Midji bahkan sempat menegur Machnizon
yang ditemuinya tampak asik bermain handphone.
Midji mengaku dirinya sebagai Gubernur sangat serius dalam
menangani persoalan listrik di Kalbar. Sebab ia menilai hal ini akan berdampak
para IPM Kalbar. Tentu sebagai Gubernur, ditegaskannya, ia tak ingin selama
masa kepemimpinnya IPM Kalbar terus berada di angka 29 nasional, daya saing
berada di angka 28 dan kesejahteraan berada di angka 33 sebagaimana kondisi
saat ini.
“Makanya siapapun yang ada disini baik vertikal atau BUMN
harus bisa memberikan pelayanan yang baik. Kendala apapun yang dihadapi
pemerintah daerah harus bisa meberikan pelayanan yang baik. Kendala apapun yang
dihadapi pemerintah daerah akan bantu,” tegasnya.
Tak selesai disitu, Sutarmidji yang dikenal doyan ‘ngomel’
ini mencontohkan buruk dan bobroknya cara kerja PLN. Misalnya kata dia,
Pemerintah Kota hendak membangun jembatan Landak dan ditengahnya ada trafo.
Untuk memindahkan trafo tersebut, diungkapkan Midji, dibebankan kepada
pemerintah dengan biaya Rp350 juta.
“Kemudian misalnya saat pemerintah daerah melakukan
pelebaran jalan dan ditengahnya ada tiang listrik maka untuk memindahkan per
tiang tersebut dibebankan kepada pemerintah daerah dengan biaya sebesar Rp6
juta. Bayangkan kalau ada 1.000 tiang yang harus dipindahkan, berapa biayanya.
Terus apakah tiang itu bisa kita ambil, tidak. Karena harus dihibahkan kepada
mereka (PLN), karena tiang itu milik PLN, kan mereka (PLN) yang nyaman,” cecar
Midji.
Namun hal itu, kata dia, akan cepat diatasi apabila Presiden
berkunjung ke Pontianak.
“Kita atur saja, Presiden kunjungannya melalui jalan ini
atau jalan itu. Lalu Presiden lihat ada tiang listrik di tengah jalan yang baru
kita bangun tersebut. Hari ini kita sampaikan, besok sudah selesai di pindah ke
pinggir semua tanpa biaya sepeserpun, suke saye kalau Presiden datang,”
singgungnya.
Di Pontianak timur itu, kata dia, saat itu ada banyak tiang
listrik di tengah jalan, tapi ketika Presiden datang, dalam tiga hari kemudian
posisi tiangnya sudah berada di pinggir semua.
“Itulah kerjaan PLN, saya sampaikan apa adanya. Bapak jangan
bantah, memang faktanya seperti itu. Saya setuju kalau besok semua yang
berminat investasi di bidang kelistrikan di undang semua karena mereka (PLN)
selalu bilang mau, tapi ada jaminan atau tidak PLN beli,” pungkasnya. (Fat)
