KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta pengerjaan
seluruh proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBD Provinsi dikerjakan
sesuai spesifikasi.
“Saya minta dikerjakan
sesuai spek. Kalau tidak, saya suruh bongkar, saya pastikan akan awasi langsung
di lapangan. Termasuk UPJJ (Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan),” ujarnya
saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Kalbar,
beberapa waktu lalu.
Jika ditemukan penyimpangan,
dirinya akan menyerahkan hal itu ke penegak hukum dan menyilahkan para wartawan
untuk mengawal pembangunan di Kalbar.
“Kalau ada
penyimpangan saya akan serahkan ke penegak hukum dan saya pastikan wartawan
silahkan kawal. Jadi jangan ada yang dikerjakan tak sesuai dengan spek,
sedikitpun,” tegasnya.
Sutarmidji mencotohkan,
misalnya pembangunan jalan, jika ketebalan lapis pondasi agrerat (LPA) 30
centimeter, maka harus dikerjakan dengan sesuai.
“Kita akan kerjasama
dengan tim dari Untan Pontianak untuk mengeceknya. Kalau betonnya harus K350
maka harus K350. Kita akan uji betonnya,” ujarnya.
Orang nomor satu di
Bumi Tanjungpura ini juga meminta panitia pengadaan tidak meloloskan perusahaan
yang pernah bermasalah.
“Jangan diloloskan, sekecil
apapun masalah yang die (perusahaan) buat,” ucapnya tegasnya.
Tak hanya itu,
Sutarmidji juga mengingatkan konsultan pengawas agar bekerja sesuai aturan.
“Kalau ada proyek di
jajaran Pemerintah Provinsi ada masalah baik itu kaitan dengan pembayaran atau
kemajuan fisik dan sebagainya itu ada masalah, saya minta aparat penegak hukum harus
periksa konsultan pengawasnya,” tegasnya.
Pasalnya, menurut
Midji, selama ini yang selalu diperiksa terlebih dulu adalah Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK). Sementara konsultan pengawasnya tak tersentuh hukum.
“Selama ini PPK, kasihan
juga kadang. Sedangkan konsultan pengawasnya, sudah dapat biaya konsultannya
besar, tapi tak pernah tersentuh hukum. Padahal semua pembayaran itu dari
laporan mereka, kemajuan fisiknya berapa dan sebagainya. Jadi saya minta
konsultan pengawas yang terlebih
dahulu diperiksa, termasuk kalau kualitasnya tak seusai dengan spek yang paling
kena duluan itu konsultan pengawas,” tegasnya lagi.
Dirinya juga
memastikan, meski telah menjabat sebagai Gubernur Kalbar, namun tetap akan mengikuti
pola kerja semasa menjabat sebagai Wali Kota Pontianak. Dimana di dalam mobil
dinasnya akan ia lengkapi dengan perkakas seperti linggis, palu, martil dan pilox.
“Pokoknya lengkap untuk
bongkar-bongkar, itu sudah pasti. Jangan sekali-sekali. Yang ndak rapi pun, saya
minta bongkar dan minta dirapikan. Kita bayar mereka kan mau kerjaan yang rapi,
bukan asal-asalan. Kepala Dinas PU bilang ke saya, ada atap gedung pakai seng
bekas, gimana bisa gitu? Ini Kepala Dinas PU yang bilang bukan saya ya yang
bilang,” pungkasnya. (Fai)
