Wujudkan Pemilu 2019
yang kondusif
KalbarOnline,
Pontianak – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan bahwa Provinsi
Kalbar memiliki modal penting dalam mewujudkan Pemilu 2019 yang kondusif.
Hal ini, tegas Tito, dibuktikan pada penyelenggaraan Pilkada
serentak tahun 2017 dan Pilkada Gubernur 2018 lalu yang berjalan dengan aman
dan lancar serta kondusif.
“Kalbar memiliki modal penting. Saat penyelenggaraan Pilkada
serentak tahun 2017 dan Pilkada Gubernur 2018 lalu, suasana di Kalbar tetap
kondusif,” ujar Tito saat diwawancarai awak media di Mapolda Kalbar dalam
kunjungan kerjanya di Kalimantan Barat, Selasa (26/2/2019).
Untuk itu dirinya mengapresiasi masyarakat Kalbar yang
menurutnya mulai dewasa dalam berdemokrasi sehingga dapat membuat suasana
kondusif.
“Saya sampaikan apresiasi, masyarakat Kalbar mulai dewasa
dalam berdemokrasi. Tentu kita harapkan dengan pengalaman 2017 dan 2018
menghadapi pilkada tersebut, Insya Allah pemilu 2019 Pilpres yang berlangsung serentak
dengan Pileg dapat berjalan dengan aman dan lancar serta kondusif,” tukasnya.
Pada kesempatan itu pula, pimpinan tertinggi Polri ini mengungkapkan
bahwa kunjungannya ke Kalbar ini untuk mengevaluasi Operasi Mantap Brata dalam
rangka pengamanan Pemilu 2019 yang tak lama lagi akan dihelat.
Operasi Mantap Brata yang prosesnya sedang berjalan ini,
diungkap Tito, akan berlangsung hingga pelantikan Presiden pada Oktober
mendatang.
“Operasi mantap brata ini prosesnya sedang berjalan dan akan
berlangsung hingga Oktober mendatang. Saya mengevaluasi karena sudah semakin
dekat pelaksanaan Pemilu 2019 agar jajaran Polri di seluruh wilayah terus
melakukan pendekatan-pendekatan kepada semua stakeholder, KPU, Bawaslu,
rekan-rekan TNI termasuk media massa untuk terus berkoordinasi untuk mewujudkan
Pemilu 2019 yang aman dan kondusif,” tukasnya.
Pada kesempatan itu pula, Tito meminta agar media massa
dapat memberikan memberikan pesan yang baik sehingga dapat menciptakan suasana
sejuk di tengah situasi politik yang kian memanas.
“Dalam situasi politik yang seperti sekarang ini, semuanya kita
harap teman-teman media juga turut mendinginkan dan jangan memanaskan suasana dalam
rangka mengejar rating, ekslusif news, tapi mengorbankan potensi konflik, ini tidak
boleh terjadi. Jangan berikan pesan atau berita yang provokatif sehingga
memanaskan suasana,” pintanya.
Jenderal Tito juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk
memonitor liarnya media sosial, penyebaran berita hoaks serta black campaign dapat dilakukan
pencegahan dini.
“Black Campaign (kampanye hitam) itu melanggar Undang-undang,
kampanye tentang sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai fakta, bisa diancam
UU ITE. Sekaligus juga merusak demokrasi dan bisa memicu konflik antar
masyarakat atau pendukung,” tukasnya.
“Karena pendukung bisa saja nanti akan marah
kalau calonnya baik eksekutif maupun legislatif difitnah sedemikian rupa dengan
informasi yang tak benar. Saya juga sampaikan, kalau terjadi black campaign, dari pihak manapun,
berikan tindakan tegas, tegakan hukum untuk memberikan efek deteren,”
pungkasnya. (Fat)
