KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang untuk lebih selektif dalam memilih konsultan pengawasan pengerjaan
proyek pemerintah. Sebab saat ini, dirinya banya menemukan konsultan pengawas
yang bekerja dengan tidak baik.
“Kalau ada proyek di jajaran Pemerintah Provinsi ada masalah
baik itu kaitan dengan pembayaran atau kemajuan fisik dan sebagainya itu ada
masalah, saya minta aparat penegak hukum harus periksa konsultan pengawasnya,”
tegasnya usai membuka Forum Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun
anggaran 2019 yang berlangsung di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (6/3/2019).
Pasalnya, menurut Midji, selama ini yang selalu diperiksa
terlebih dulu adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara konsultan pengawasnya
tak tersentuh hukum.
“Selama ini PPK, kasihan juga kadang. Sedangkan konsultan
pengawasnya, sudah dapat biaya konsultannya besar, tapi tak pernah tersentuh
hukum. Padahal semua pembayaran itu dari laporan mereka, kemajuan fisiknya
berapa dan sebagainya. Jadi saya minta konsultan pengawas yang terlebih dahulu
diperiksa, termasuk kalau kualitasnya tak seusai dengan spek yang paling kena
duluan itu konsultan pengawas, sepanjang PPK tidak bermain dengan proyek itu,”
tukasnya.
“Kasian PPK menjadi sasaran padahal tidak ada bermain,
karena mereka berdasarkan laporan dari konsultan pengawas dalam setiap proyek
yang dilakukan,” timpalnya.
Sesalkan organisasi
profesi tak hadiri forum perencanaan program pembangunan
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini turut menyesalkan
organisasi profesi pekerjaan umum dan tata ruang yang tak hadir dalam forum
tersebut. Sebab, tegas dia, forum tersebut cukup penting bagi organisasi
profesi untuk mengetahui program kerja pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi
Kalbar.
“Sepanjang saya jadi Gubernur jangan lagi diundang mereka
(organisasi profesi pekerjaan umum dan tata ruang), kalau diundang saya tak mau
lagi buka acaranya. Artinya mereka jangan hanya sekedar bicara tentang hak-hak
mereka tapi kewajiban mereka untuk mengetahui arah program pembangunan saja tak
hadir, kita profesional saja sekarang,” tegasnya.
Organisasi profesi tersebut, kata dia, jangan hanya bisa
mengkritik pemerintah daerah dalam program saja, namun tidak mau hadir dalam
perencanaan program pembangunan pemerintah daerah.
“Jangan hanya bisa mengkritik pemerintah, tapi
tidak mau hadir dalam perencanaan program pembangunan,” tandasnya. (Fai)
