KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta setiap perusahaan
yang ada di Kalbar dapat berkontribusi dalam membangun setiap desa yang ada di
sekitar perusahaannya guna mewujudkan desa mandiri. Dirinya berharap dana Corporate
Social Responsibility (CSR) yang ada dapat benar-benar dimaksimalkan untuk
membangun desa di sekitar perusahaan tersebut.
“Karena yang saya lihat sendiri selama ini, hampir semua
perusahaan yang ada tidak memaksimalkan dana CSR-nya. Padahal itu sudah ada
ketentuannya,” ujar Midji saat memberikan sambutannya dalam sosialisasi
memaksimalkan peran serta dunia usaha dalam upaya percepatan pembangunan desa
mandiri di Kalbar yang digelar Pemprov Kalbar di Kapuas Palace Pontianak, Kamis
(21/3/2019).
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu mencontohkan, saat
berkunjung ke daerah Sempayuk, Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu, ada
puluhan anak-anak sekolah yang tinggal di dalam gubuk yang sangat tidak layak, di
mana letak gubuk itu berada di tengah perkebunan sawit.
“Kemana perusahaan sawit itu, padahal di lokasi mereka ada
anak-anak yang perlu perhatian. Kemana dana CSR mereka, kenapa tidak dibantu, ini
seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” tegasnya.
Untuk itu, dengan adanya sosialisasi ini, ia berharap agar
ada persamaan persepsi antara pemerintah dan para pelaku usaha dalam mempercepat
terwujudnya desa mandiri.
Dia menjelaskan, ada 52 indikator desa mandiri yang harus
dipenuhi oleh sebuah desa untuk menjadi desa mandiri. Diharapkan para pelaku
usaha bisa membantu antara indikator yang ada, sesuai dengan kemampuannya.
“Jika kita bisa bersama-sama melakukan hal ini dan bergotong
royong, saya yakin dalam tahun ini kita bisa mewujudkan 60 desa mandiri, sesuai
target kita,” tukasnya.
Mantan Wali Kota Pontianak ini menambahkan, untuk mencapai
52 indikator dalam mewujudkan desa mandiri, seperti yang dilakukan oleh
Karolin, Bupati Landak yang menggunakan dana desanya untuk program prioritas di
tingkat desa, guna mewujudkan desa mandiri.
“Itu saya sangat setuju sekali dan kita harap kabupaten lain
juga bisa melakukan hal tersebut dan Pemprov akan mensupport program desa mandiri yang dilakukan oleh setiap desa,
maksimal Rp300 juta. Untuk itu, saya harapkan ada sinergi yang baik antara
pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, dalam mewujudkan banyak
desa mandiri di Kalbar,” imbuhnya.
Sosialisasi yang dihadiri sejumlah pelaku usaha serta melibatkan
berbagai unsur pemerintahan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam
mewujudkan desa mandiri, seperti yang diprogramkan oleh Pemprov Kalbar di bawa
pemerintahan Gubernur Kalbar , Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan
hingga masa jabatannya berakhir.
Dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 juga akan memfokuskan percepatan
pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah guna percepatan
mewujudkan desa mandiri.
Untuk mewujudkan itu diperlukan adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pemerintahan desa serta TNI-Polri tanpa terkecuali para pelaku usaha untuk mempercepat proses pembangunan desa mandiri.
Pasalnya, Pemprov Kalbar pada menargetkan tahun 2020 mendatang terwujudnya 159 desa mandiri dan akan ditingkatkan setiap tahunnya hingga akhir masa kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan. (*/Fai)
