KalbarOnline,
Ketapang – Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar rapat pertemuan menyikapi
rencana dioperasikan kembali transportasi kapal cepat (express) di Ketapang yang
dilangsungkan di ruang rapat Kantor Bupati Ketapang, Selasa (7/5/2019) malam.
Rapat yang beragendakan mendengar ekspose rencana masuknya KMP Bahari Express itu dihadiri sejumlah pihak terkait.
Baca Juga : Mantan
Kadis PUTR Ketapang Divonis Satu Tahun Penjara : Terbukti Pungli
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Farhan
mengatakan Pemerintah Kabupaten Ketapang menyambut baik rencana masuknya kapal
cepat atau express di Ketapang. Ia menilai hal tersebut tentu memberikan
alternatif dan kemudahan baik bagi masyarakat Ketapang yang hendak bepergian
keluar Ketapang maupun sebaliknya.
“Hanya saja saat ini kita masih melakukan kajian dengan
menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Misalkan apakah dimungkinkan untuk
diberikan subsidi atau tidak,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, alternatif lainnya agar kapal cepat
atau express dapat masuk dengan pihak manajemen memberikan harga tiket sesuai
dengan kondisi dan dapat terjangkau oleh masyarakat, misalkan harga tiket Rp350
ribu sedangkan pesawat misalkan Rp600 ribu sehingga potensi konsumen
menggunakan jasa transportasi ini tetap ada.
“Apalagi pertimbangannya kapal express ini angkutan
bagasinya lebih banyak. Yang jelas keberadaan kapal express ini tentunya
memberikan alternatif transportasi terhadap masyarakat,” tuturnya.
Farhan berujar, saat ini tentunya tinggal menunggu tindak
lanjut terkait aturan yang ada. Pemerintah Kabupaten Ketapang sendiri, diakuinya
bisa saja melakukan koordinasi ke Kementrian Perhubungan untuk meminta
solusi-solusi dalam rangka mendukung keberadaan transportasi di Ketapang.
“Melalui Dishub Ketapang kita akan berupaya meminta solusi
kepada Kementrian Perhubungan RI di Jakarta atau ke Ditjen Perhubungan Laut,” ujarnya.
Sementara General Manager PT Pelayaran Sakti Inti Makmur,
Albert Suprapto mengaku bahwa pihaknya bisa saja menjual harga tiket yang
terjangkau masyarakat, namun itu bisa saja tidak sesuai dengan biaya
operasional kapal, lantaran daya jelajah kapal ketika beroperasi bisa mencapai
7 jam lamanya.
“Untuk itu, harapan kita ada subsidi dari pemerintah, baik Pemerintah
Kabupaten Ketapang maupun Pemerintah pusat,” katanya.
Jika kedepan tidak ada subsidi yang diberikan, terang dia, maka
kapal express bukan tidak mungkin tidak akan berlayar di Ketapang-Pontianak dan
sebaliknya, dengan alasan substansial akibat biaya operasional tinggi untuk
kapal penumpang sejenis KMP Bahari. (Adi LC)
