KalbarOnline,
Ketapang – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa
Ketapang (AMK) menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Ketapang, Kamis (26/9/2019).
Lebih dari 500 mahasiswa ini mengawali aksinya dengan
melakukan long march dari halaman
Masjid Agung Al-Ikhlas menuju Gedung DPRD Ketapang. Sekitar pukul 09.50 WIB
ratusan mahasiswa tiba dengan membawa spanduk yang berisikan berbagai tulisan
satire dan kritikan. Dalam aksi tersebut sedikitnya ada lima poin tuntutan yang
disampaikan mahasiswa ke DPRD Ketapang.
Setibanya di gedung DPRD, mahasiswa disambut oleh Sekretaris
DPRD Ketapang, Maryadi Asmu'ie. Suasana pun sempat tegang ketika ratusan
mahasiswa mengetahui bahwa tidak ada satupun anggota DPRD yang berada di gedung
DPRD. Maryadi mengaku bahwa seluruh anggota DPRD sedang melakukan kunjungan
kerja di beberapa daerah di Indonesia.
“Janji manis di awal namun pahit diakhir, dewan banyak
merampot,” teriak kerumunan mahasiswa yang kesal.
Sekwan DPRD Ketapang, Maryadi Asmu'ie sempat mengatakan
bahwa untuk melakukan audiensi harusnya mahasiswa menyampaikan surat
pemberitahuan beberapa hari sebelumnya sesuai dengan protap yang ada di DPRD.
“Saya tidak dalam kontek menjawab tuntutan yang disampaikan,
saya hanya menyampaikan anggota DPRD Ketapang sedang tidak ada ditempat mereka
sedang melaksanakan rapat kerja dibeberapa tempat termasuk tata tertib dan kode
etik yang dinilai penting dalam pelaksanaan tugas mereka,” ujarnya di hadapan
ratusan mahasiswa.
Maryadi juga menyebut, sejak tanggal 25 September seluruh
anggota DPRD keluar daerah untuk melakukan raker. Namun dibantah oleh sebagian
mahasiswa yang mengatakan kalau mereka mengetahui jika ada beberapa anggota
DPRD yang masih berada di Ketapang.
Selang beberapa saat, Anggota DPRD Ketapang, Jamhuri Amir
datang ke gedung DPRD Ketapang yang disambut dengan teriakan mahasiswa.
“Kata bapak itu tadi semua anggota DPRD tidak ada, ini ada
yang datang. Kalian ‘Pembulak’ (Pembohong - Red). Kami sudah bosan dibohongi,”
teriak mahasiswa.
Jamhuri kemudian berdialog dan menjelaskan kepada mahasiswa bahwa
memang benar ada raker. Namun dirinya tidak pergi karena sebelumnya berada di
Tumbang Titi. Ia juga mengaku setuju dengan poin-poin tuntutan mahasiswa
termasuk soal Kontroversial UU KPK dan RKUHP.
“Aspirasi yang disampaikan mahasiswa saya sangat setuju,
aspirasi akan kami bawa dan coba kami teruskan,” ucapnya.
Sementara Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Hengki
Setiawan mengatakan kalau pihaknya kecewa dengan Anggota DPRD Ketapang yang
tidak berada di tempat di saat masyarakat sedang membutuhkan suara-suara mereka
untuk mengatasi dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Ketapang.
“Kita tetap lakukan aksi untuk menyadarkan mereka berpikir
hal prioritas, makanya aksi salat jenazah sebagai bentuk kekecewaan kita selaku
mahasiswa,” ujarnya.
Ia berharap, anggota DPRD supaya bisa mendengarkan keluhan
masyarakat, yang jelas mereka dipilih untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,
untuk itu jika ada DPRD tidak berkomitmen menjalankan tugas-tugasnya untuk
mundur.
“Silahkan mundur dari jabatannya kalau tidak berani komitmen
menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya. (Adi
LC)
