KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan bahwa program
desa mandiri merupakan salah satu upaya untuk menyudahi fenomena kebakaran
hutan dan lahan yang setiap tahunnya terus terjadi. Pasalnya, kata Midji,
hampir semua indikator yang ada pada program desa mandiri dapat mengcover
penanganan karhutla.
Hal ini disampaikannya saat diwawancarai usai menjadi narasumber
dalam Focus Group Discussion mengenai kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang
bertajuk ‘Penanganan karhutla dan solusinya’ yang digelar Polda Kalbar dan
GAPKI di Ibis Hotel Pontianak, Selasa (8/10/2019).
“Hampir semua indikator desa mandiri kalau sudah terpenuhi,
Insya Allah tidak akan ada pembakaran lahan. Di desa-desa mandiri kecil
kemungkinan ada titik api. Makanya konsepnya, CSR (Corporate Social
Responsibility) perusahaan itu diarahkan untuk menjadikan suatu desa menjadi
desa mandiri,” ujarnya.
Sebab, kata Midji, perekonomian dan infrastruktur di desa
mandiri, cukup baik. Sehingga, kata Midji, karhutla akan cepat tertangani.
“Ekonomi dan infrastruktur di desa mandiri itu cenderung
baik, sehingga kalau terjadi karhutla akan cepat tertangani. Dari 52 indikator
yang ada di desa mandiri itu, ada indikator masalah lingkungan hidup, gotong
royong, sosial, ketertiban dan keamanan, kesehatan, pendidikan. Semuanya ada,”
kata dia.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu optimis, jika
Kalbar nihil akan desa sangat tertinggal dan tertinggal, dampaknya akan luar
biasa dan berpengaruh besar.
“Kita buktikan, konsepnya hanya itu. (Desa mandiri) bagus
konsepnya, tapi tak pernah ada yang gaungkan. Baru kita yang gaungkan.
Sekarang, Mendagri dan beberapa daerah sudah mulai,” tukasnya.
Selain melalui program tersebut, pihaknya juga akan
melakukan evalusi data sekaligus membuat database yang valid mengenai konsesi lahan
di bidang apapun di Kalbar.
“Kita akan evaluasi serta membuat database yang benar
tentang siapa yang menguasai suatu lahan, di mana dan luasnya berapa. Supaya
ada subjek hukum, ketika terjadi pelanggaran aturan, maka pelaku yang
bertanggung jawab itu siapa. Kalau masyarakat gampang, tapi korporasi yang
sulit. Sekarang ini kan tak jelas (datanya),” jelasnya.
Ia juga berkeyakinan, jika seluruh luasan lahan konsesi
tersebut dihitung secara benar, maka luasannya akan melebihi Provinsi Kalbar.
Persoalan ini, jelas Midji, akan berimbas pada program yang tak efektif dan
efisien.
“Saya juga yakin, jika luas keseluruhan konsesi lahan apapun
dihitung secara benar, maka luasnya akan melebihi Kalbar. Artinya datanya tidak
jelas. Kalau tak jelas, program jadi tak efektif dan efisien. Tak bise nyusun
penanganan yang baik terhadap karhutla,” jelasnya lagi.
Memperkuat sinergitas dengan semua pihak turut menjadi
perhatian Midji.
“Harus ada sinergitas yang baik antara pelaku, lembaga atau
yang diberi kewenangan untuk mencegah (karhutla) misalnya BNPB (Badan Nasional
Penanggulangan Bencana), BPBD (Badan Penanganan Bencana Daerag) dan BRG (Badan
Restorasi Gambut),” tegasnya.
Turut hadir Kapolda Kalbar, perwakilan Pangdam
XII/Tanjungpura serta sejumlah unsur Forkopimda Kalbar lainnya. Turut hadir
pula sejumlah Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat dan sejumlah Pengurus
GAPKI. (Fai)
