KalbarOnline,
Ketapang – Kondisi banjir yang kerap terjadi di Kota Ketapang jika memasuki
musim penghujan dikeluhkan masyarakat. Padahal Pemerintah Kabupaten Ketapang telah
menggelontorkan anggaran pada APBD Ketapang tahun 2019 senilai Rp1,7 miliar
untuk proyek normalisasi drainase saluran perkotaan.
Namun, proyek milik Dinas PUTR Ketapang tersebut sama sekali
tidak memberi manfaat dan diduga hanya menjadi ladang meraup keuntungan pihak-pihak
terkait lantaran dikerjakan hanya menggunakan cangkul sehingga saluran drainase
di dalam Kota Ketapang masih tidak berfungsi maksimal.
Anggota DPRD Ketapang, Antoni Salim menilai Pemerintah
Kabupaten Ketapang masih gagal mengatasi persoalan banjir khususnya di wilayah
perkotaan Ketapang walau telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk
melakukan pembangunan drainase dan normalisasi saluran di wilayah perkotaan
Ketapang.
“Pembangunan drainase tahun lalu sudah bagus karena sedikit
banyak membantu mengurangi banjir saat musim hujan dan harusnya dilanjutkan,
bukan malah membuat proyek baru yakni normalisasi saluran drainase yang dananya
sangat besar tetapi dampaknya sama sekali tidak ada,” katanya, Minggu
(24/11/2019).
Politisi PDIP ini mengaku, kalau dirinya berani menilai
proyek normalisasi saluran drainase dengan dana miliaran dari APBD Ketapang itu
gagal. Karena menurutnya banjir masih terjadi di sejumlah ruas jalan dan
pemukiman warga di wilayah perkotaan seperti di Jalan Beringin, Jalan H. Murni,
padahal seharusnya dengan dana sebesar itu persoalan banjir di titik-titik yang
kerap terjadi banjir bisa teratasi.
“Saya berani bilang ini proyek gagal, karena dari awal juga
sudah tidak benar, ditambah lagi pelaksanaan pekerjaan cuma menggunakan
cangkul, harusnya jika serius ingin menanggulangi persoalan banjir, drainase
yang belum tersambung ya disambung atau kalaupun mau normalisasi saluran
harusnya mengunakan alat bukan malah cuma menggunakan cangkul,” ungkapnya.
Antoni meminta kepada Bupati Ketapang, Martin Rantan untuk
melakukan evaluasi pihak terkait yang melakukan perencanaan hingga proyek
tersebut terlaksana hanya dengan menggunakan cangkul. Selain itu, ia juga
berharap agar proyek tersebut dapat di periksa atau diaudit oleh pihak-pihak
terkait lantaran terkesan asal-asalan.
“Dengan anggaran sebesar itu harusnya bisa dimanfaatkan
dengan maksimal. Kita berharap proyek tersebut bisa diperiksa baik oleh aparat
penegak hukum maupun inspektorat,” tandasnya. (Adi LC)
