KalbarOnline, Kubu
Raya – Ketua PGRI Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus mengatakan, ada
sejumlah poin penting dari amanat Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim. Pertama,
harus terjadi perubahan dan itu dimulai dari bawah, yakni dari guru. Namun ia
mengungkapkan, saat ini salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah
guru. Dan itu terjadi secara nasional.
“Sekarang mungkin 80 persen ruang kelas diisi oleh guru-guru
non-PNS atau honor. Di Kubu Raya SD-SMP itu mendekati angka tiga ribuan jumlah
guru honornya,” ungkap Frans, Senin (25/11/2019).
Namun, lanjutnya, tahun ini Bupati Kubu Raya telah mengambil
kebijakan melalui APBD Perubahan untuk memberikan insentif.
“Hal itu sesuai dengan amanat Pemerintah pusat untuk
memberikan apresiasi kepada guru Indonesia,” tambahnya.
Selain itu Frans mengungkapkan, sambutan Menteri Nadiem
mengkonfirmasi fakta bahwa guru kerap dibebani dengan berbagai tugas
administratif. Padahal Presiden Joko Widodo berulangkali menyampaikan agar guru
hanya fokus pada proses belajar-mengajar.
“Jangan dibikin ribet. Nah, yang bikin ribet ini adalah para
pemangku kepentingan di level kementerian. Yang masih banyak membuat kebijakan
yang justru membuat para guru dan insan pendidik itu menjadi lebih banyak mengurusi
masalah-masalah yang remeh temeh, yang tidak ada hubungan dengan proses belajar
mengajar di kelas,” keluhnya.
Frans lantas mencontohkan, guru yang akan menjalani
sertifikasi harus melakukan serangkaian proses yang berakibat meninggalkan
tugas mengajar dalam jangka waktu lama. Padahal tenaga guru masih kurang.
Sedangkan pengganti sementara dari guru tersebut didatangkan dari luar daerah,
dengan kompensasi gaji yang kecil. Yang terjadi sang guru pengganti tak pernah
muncul.
“Anggaran akhirnya jadi mengendap, kan rugi juga uang negara
akhirnya. Karena orangnya tidak datang,” tandasnya. (ian)
