KalbarOnline,
Pontianak – Dalam pertemuannya bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang
(ATR), Surya Tjandra, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengaku turut mendiskusikan
mengenai rencana pembangunan infrastruktur Kalbar ke depannya. Di mana menurutnya,
proses pembebasan lahan guna pembangunan infrastruktur harus dipikirkan secara jangka
panjang.
“Misalnya untuk pembangunan outering road, untuk proses pembebasan lahannya harus dipikirkan secara
jangka panjang, kalau bisa sampai 50 hingga 100 tahun ke depan, jangan pikir dua
tahun lagi kiamat. Karena jika tidak disiapkan dari sekarang, maka harga tanah
untuk pembebasan lahan akan semakin tinggi setiap tahun dan ini jelas akan
menghambat proses pembangunan,” ujarnya, Selasa (28/1/2020).
Lantaran tidak ada perencanaan jangka panjang, diungkap
Midji, pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang tak sedikit untuk pembebasan
lahan. Misalnya, kata dia, pembangunan jembatan Landak II dan rencana pembangunan
jembatan Kapuas II gandeng.
Padahal, menurut Midji, jika sebelumnya direncanakan pembangunan
jangka panjang, lahan di sekitar kawasan itu harusnya sudah dibebaskan sejak
lama.
“Bayangkan, untuk pembebasan lahan jembatan Landak II saja,
harus menghabiskan angaran Rp120 miliar, untuk pembebasan lahan jembatan Kapuas
II gandeng juga harus menghabiskan anggaran puluhan miliar. Ini yang menjadi PR
kita ke depan, agar permasalahan lahan ini tidak menjadi penghambat untuk
pembangunan,” tandasnya. (Fai)
