KalbarOnline, Sekadau
– Komisi III DPRD Kabupaten Sekadau melakukan rapat kerja dengan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau. Rapat yang digelar itu berkaitan
dengan pasca bencana alam yang dilangsungkan di ruang rapat Komisi DPRD
Sekadau.
Rapat kerja ini sendiri dipimpin oleh Ketua Komisi III,
Hasan dan dihadiri anggota Komisi III, Paulus Subarno, Muslimin, Herman,
Yuhilda Harahap dan Y. Sabas.
Sebelum melakukan rapat kerja dengan BPBD, Komisi III juga melakukan
rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau terkait dengan program
kerja Kepala Dinas Pendidikan dan masalah tenaga honorer.
Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Sekadau, Matius Jon
menerangkan bahwa bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten
Sekadau adalah banjir dan tanah longsor.
Matius Jon menyebut, kejadian bencana alam terbesar di
Kabupaten Sekadau di antaranya, terjadi pada 6 Desember 2019 yakni banjir
bandang di Pantok dan Meragun dengan kerugian miliaran rupiah.
“Ada 11 jembatan yang rusak, jalan terputus jaringan PDAM
juga rusak,” kata Jon.
Selain itu sambungnya, juga banyak terjadi banjir di tempat lain.
Dalam menanggapi itu, Matius Jon mengatakan, pihak BPBD sudah turun ke lapangan,
bantuan juga sudah dikirimkan.
“Terkait perbaikan kerusakan infrastruktur akibat bencana
alam, kami tidak bisa lakukan. Karena kami tidak punya anggaran,” katanya.
Mendengar keluhan pihak BPBD, anggota Komisi III
mempertanyakan hal tersebut. Kenapa bisa tidak punya anggaran. Padahal,
anggaran untuk tanggap darurat itu ada.
“Ini berkaitan dengan bencana, kita tidak tau kapan bencana
itu terjadi. Dana harus stanby. Dana kita ada,” kata anggota Komisi III DPRD
Sekadau, Yuhilda Harahap.
Namun demikian, ia meminta dalam penggunaan dana tanggap
darurat ini harus berkoordinasi dengan Bupati dan pihak terkait.
Paulus Subarno juga menanggapi hal ini. Terkait penggunaan
anggaran supaya berkoordinasi dengan BPKAD. Subarno juga menanyakan apa program
BPBD ke depan di tahun 2020 ini.
“Sehingga, jika ada yang perlu kami bantu kami sampaikan ke
BPBD Provinsi dan nasional,” ujarnya.
Sementara Y. Sabas memberi saran kepada pihak BPBD terkait
bagaimana antisipasi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
“Bagaimana kesiapannya, itu yang sangat penting,” sarannya.
Sementara, Herman juga mengutarakan hal yang sama dengan
anggota komisi III lainnya.
Herman apresiasi terhadap kinerja BPBD Selama ini. Walaupun
penuh dengan kekurangan anggaran. Demikian juga yang disampaikan oleh Muslimin
yang juga Anggota Komisi III DPRD Sekadau. (Mus)
