KalbarOnline, Sambas - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan bakal melaporkan Kementerian dan Lembaga negara lainnya yang tak serius mengelola kawasan perbatasan kepada Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Midji saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan wilayah perbatasan Aruk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di aula Wisma Indonesia PLBN Aruk, Senin (10/2/2020).
"Percayalah bapak/ibu semua, saya pasti laporkan ke beliau (Presiden Jokowi). Saya mau adakan rapat ini, saya lapor dulu ke beliau. Ini program Presiden, membangun dari pinggiran. Kalau pihak Kementerian dan lembaga yang tak serius, saya akan laporkan," tegasnya.
Di kesempatan itu, Midji juga menyoroti kawasan Wisata Temajok yang menurutnya memiliki potensi yang sangat luar biasa.
"Itu wisatanya (Temajuk) ramai. Tapi berdasarkan temuan yang saya terima, warga Malaysia masuk ke situ lebih banyak yang tak tercatat, 90 persen saya yakin tak tercatat. Saya beberapa waktu lalu bersama Pak Kapolda dan Pak Pangdam ke sana. Itu bahaya, bisa jadi masuk ke situ bawa narkoba, siapa yang jamin? Saya minta pihak terkait, yang seperti ini semua digenahkan," tegasnya lagi.
Saat ini rapat koordinasi itu masih berlangsung. Tampak hadir Kepala Kanwil DJKN Kalbar, pihak BNPP, sejumlah perwakilan Kementerian terkait, Pemkab Sambas dan pihak terkait lainnya.
Seperti diketahui, usai meresmikan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat pada Minggu (9/2/2020), Gubernur Sutarmidji melanjutkan perjalanannya ke PLBN Aruk.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu diagendakan memimpin rapat koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan wilayah perbatasan Aruk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru pada Senin (10/2/2020). (Fai)
