KalbarOnline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak kesal mengetahui belanja anggaran yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 masih sangat minim. Hingga saat ini baru terealisasi sebesar 20 persen atau sebanyak Rp141 triliun dari total anggaran yang disiapkan pemerintah yakni sebesar Rp695 triliun.
Menurut Jokowi, sebanyak 40% anggaran penanganan virus corona (Covid-19) masih belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
“Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini memang masih minim sekali. Sekali lagi dari Rp695 triliun, stimulus untuk penanganan Covid-19, baru 20 persen yang terealisasi. Rp141 triliun yang terealisasi. Baru 20 persen sekali lagi, masih kecil sekali. Kecil sekali,” jelas Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).
Ia menyebut, penyerapan anggaran terbesar yakni dipergunakan untuk sektor perlindungan sosial yang mencapai 39 persen dan untuk program UMKM yang sebesar 25 persen.
“Hati-hati ini. Yang belum ada DIPA-nya saja masih gede banget, mungkin 40 persenan. Belum DIPA. DIPA aja belum ada, gimana mau realisasi?” ujar dia.
Menurut Jokowi, kondisi inipun menunjukan bahwa aura krisis penanganan Covid-19 di kementerian dan lembaga tidak terlihat. Ia menilai, jajarannya tak mengetahui prioritas apa saja yang harus dikerjakan untuk penanganan Covid-19 saat ini.
“Di kementerian-kementerian, di lembaga, ini aura krisisnya betul-betul belum, ya belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian, gak tahu prioritas yang harus dikerjakan,” kata Jokowi.
Karena itu, Jokowi meminta agar masalah penanganan Covid-19 ini didetilkan satu per satu kepada menteri-menteri yang terkait. Sehingga manajemen krisis benar-benar terlihat dan penanganannya pun dapat dilakukan secara cepat, smart shortcut, dan menyasar pada inti permasalahannya.
“Dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan,” tambahnya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar rem dan gas masalah ekonomi saat ini betul-betul diperhatikan.
Sebelumnya Jokowi mendorong belanja negara pada kuartal ketiga tahun 2020. Hal itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat keluar dari resesi. [rif]
