KalbarOnline.com – Ketua Umum Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Abdul Manan mengecam pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengesahan Undang-Undang sapu jagat tersebut dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat dan dilakukan secara diam-diam.
Abdul Manan tak memungkiri, Undang-Undang Cipta Kerja serangkain dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau revisi UU KPK. Menurutnya, Pemerintah dan DPR konsisten mengabaikan kepentingan rakyat.
“Kita sebenarnya seperti dejavu ketika DPR mengesahkan RUU KPK. Apa yang kita baca dari dua peristiwa berbeda tapi memiliki bottom lane ini. Pemerintah dan DPR konsisten mengabaikan kepentingan rakyat dan membela kepentingan kroni-kroninya sendiri,” kata Abdul Manan dalam aksi virtual menolak pengesahan UU Cipta Kerja, Kamis (8/10).
Abdul Manan khawatir, akan terjadi peristiwa besar yang masih merugikan rakyat di kemudian hari, jika Pemerintah dan DPR dibiarkan mengesahkan UU secara diam-diam. Peristiwa pembahasan RUU KPK dan RUU Cipta Kerja dinilai tidak jauh berbeda.
“RUU KPK dibahas secara diam-diam, bahkan dibahas di hotel. Sedangkan RUU Cipta Kerja dibahas dalam masa pandemi yang seharusnya pemerintah bisa lebih fokus menangani pandemi ini dari pada menggolkan UU yang kita tidak tahu apakah bisa seperti yang pemerintah sebut bisa mendatangkan investasi. Menurut saya bulshit dalam situasi (pandemi) seperti ini berharap ada investasi,” cetus Abdul Manan.
Abdul Manan memandang, dua peristiwa besar pengesahan RUU KPK dan Cipta Kerja merupakan sumber ketidakpercayaan publik terhadap rezim Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, jangan sampai rezim Jokowi ketika lengser meninggalkan warisan yang merugikan rakyat.
“Pemerintah Jokowi akan mewariskan legacy yang sangat buruk. Rezim ini bukan hanya akan dikenang sebagai pemerintahan yang meninggalkan jalan tol baru, proyek baru, pelabuhan baru, tetapi merusak warisan yang sudah diberikan reformasi,” tandasnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
