KalbarOnline.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberhentikan Arief Budiman dari posisinya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menanggapi hal tersebut, Arief Budiman menjelaskan dirinya tidak pernah melakukan kejahatan yang mencederai Pemilu di Indonesia.
Ia hanya melakukan pendampingan ke Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN). “Saya tidak pernah melakukan pelanggaran dan kejahatan yang mencederai integritas Pemilu,” ujar Arief kepada wartawan, Rabu (13/1).
Baca Juga: Alasan DKPP Berhentikan Arief Budiman dari Posisi Ketua KPU
Arief mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapatkan salinan resmi dari putusan DKPP tersebut. Sehingga sambil menunggu ia akan mempelajarinya lebih dulu.
“Nah kita tunggu, kita pelajari barulah nanti kita bersikap mau ngapain,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua DKPP Muhammad memutuskan pihaknya menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Arief Budiman. DKPP juga memberikan sanksi pemberhentian sebagai Ketua KPU terkait kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.
“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU sejak putusan ini dibacakan,” ujar Ketua DKPP Muhammad dalam putusannya secara virtual di Jakarta, Rabu (13/1).
Muhammad menambahkan dalam putusannya tersebut agar KPU bisa menjalankan putusan yang telah dikeluarkan DKPP tersebut. Muhammad juga memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi putusan DKPP ini terkait sanksi yang didapatkan kepada Arief Budiman ini.
Adapun, Ketua KPU Arief Budiman diduga melanggar etik karena menemani Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) yang kala itu diberhentikan oleh DKPP.
Selain itu, Arief juga telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan Surat KPU RI Nomor 665/SDM.13/05/KPU/VIII tanggal 18 Agustus 2020.
Saksikan video menarik berikut ini:
