Friday, 23 October 2026 | 23 October 2026
kalbaronline
Fakta Kamboja Lebih Miskin dari Indonesia, Tapi PMI Berbondong-bondong Kerja ke Sana, Kenapa?
Home > Berita > Politik > Fakta Kamboja Lebih Miskin dari Indonesi...
Nasional

Fakta Kamboja Lebih Miskin dari Indonesia, Tapi PMI Berbondong-bondong Kerja ke Sana, Kenapa?

adminkalbaronline
adminkalbaronline
Monday, 11 August 2025 - 17:16 WIB
Fakta Kamboja Lebih Miskin dari Indonesia, Tapi PMI Berbondong-bondong Kerja ke Sana, Kenapa?
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp kalbaronline.com
+ Gabung
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar mengungkapkan, bahwa saat ini terdapat sekitar 150 ribu orang Indonesia yang bekerja di Kamboja. Kendati faktanya, kata dia, negara “Seribu Pagoda” itu lebih miskin dari Indonesia.

"Di Kamboja saja sudah tidak kurang dari 150 ribu orang yang sudah di sana. Termasuk yang jualan Soto Madura di sana," kata Muhaimin, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin (11/08/2025).

"Jadi yang bekerja orang Indonesia, yang jual makanan orang Indonesia, yang legal orang Indonesia, yang ilegal orang Indonesia di Kamboja. Padahal Kamboja lebih miskin dari Indonesia. Lebih miskin negaranya," imbuh Ketua Umum PKB itu.

Lebih lanjut menurutnya, adapun salah satu faktor ramainya pekerja migran asal Indonesia (PMI) yang mengadu nasib ke Kamboja, lantaran sejak awal mereka tidak mendapatkan informasi secara utuh. Banyak masyarakat, kata dia, yang mengakses info mengenai lowongan kerja luar negeri melalui laman-laman internet atau medsos ketimbang mengunjungi situs resmi atau mendatangi lembaga kompeten milik pemerintah RI.

"Online itu sekarang sangat mudah mengakses sumber-sumber rekrutmen. Tapi jumlahnya sangat besar dan banyak yang hoax. Ini yang parah ini. Terakhir, kita menyelamatkan perdagangan orang ke Myanmar, Kamboja. Satunya lagi, ada tiga negara yang amat sangat besar jumlah rekrutmennya melalui Facebook," katanya.

Pria yang karib disapa Cak Imin itu pun mengingatkan, bahwa pemerintah daerah dan kementerian terkait punya tanggung jawab untuk terus memperbaharui informasi soal lowongan kerja. Sehingga masyarakat bisa mendapat informasi lowongan yang benar dan terverifikasi.

"Ini pemerintah nggak boleh diam lagi lah. Jangan duduk-duduk di kantor, tapi tidak mampu menyajikan verifikasi. Kemarin ada yang rekrutmen melalui Facebook ke Myanmar dan Kamboja. Ujung-ujungnya disiksa di sana jadi pekerja online, penipuan online, scam," kata Imin.

"Nah, sampai diplomasi kita kewalahan, saya sendiri berangkat ke Kamboja, ketemu perdana menteri segala macem untuk bagaimana caranya," pungkasnya. (**)

Tag