KALBARONLINE.com – Perkumpulan Gemawan bersama ICSF Regional Sumatra-Kalimantan, Humanis, dan Yappika menggelar forum diskusi bertajuk “Membela Demokrasi, Menuntut Keadilan: Memadukan Masyarakat Sipil di Indonesia” di Hotel Ibis Pontianak, pada 19 - 21 September 2025.
Forum ini melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil dengan tujuan untuk memperkuat konsolidasi organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam menghadapi tantangan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.
Direktur Eksekutif Gemawan, Laili Khairnur menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil di tengah melemahnya demokrasi.
“Forum ini menjadi ruang aman bagi kita bersama, bagaimana organisasi masyarakat sipil bisa mengekspresikan pengalaman, menceritakan apa yang telah dilakukan, dan menyinergikan kerja-kerja bersama," katanya.
"Selama ini banyak organisasi bekerja sendiri-sendiri. Melalui forum ini, kita ingin memperkuat kolaborasi dengan pendekatan multiperspektif dan interseksionalitas,” tambahnya.
Sejumlah isu krusial turut dibahas dalam forum tersebut, disebut Laili, mulai dari perlindungan pembela HAM dan pejuang lingkungan, gerakan ekonomi rakyat yang adil dan lestari, hingga penolakan terhadap pembangunan eksploitatif yang merugikan masyarakat adat dan lokal.
“Kemudian hal lain yang kita bicarakan itu juga terkait dengan penguatan organisasi masyarakat sipil itu, karena eksistensi organisasi masyarakat sipil dan masyarakat sipil itu penting untuk check and balance terhadap kekuasaan negara. Untuk mengingatkan negara bahwa mereka harus menjalankan obligasinya melindungi, memenuhi dan memperjuangkan hak-hak rakyat,” sebutnya.
Laili juga menyoroti dominasi kebijakan nasional yang sering kali merugikan daerah, khususnya melalui Program Strategis Nasional (PSN).
“Banyak PSN yang justru berdampak negatif bagi masyarakat adat, perempuan dan komunitas lokal. Semua demi efisiensi di tingkat nasional, tapi daerah yang dikorbankan,” katanya.
Ia menilai, ketidakadilan semakin terasa ketika rakyat terus dibebani pajak, sementara elit politik justru mendapat tambahan fasilitas dan tunjangan.
“Negeri ini harus berefleksi. Sudah saatnya organisasi masyarakat sipil kembali kepada cita-cita perjuangan rakyat, memperkuat akuntabilitas dan kapasitas, serta menjadi jembatan suara rakyat terhadap negara,” pungkasnya. (Lid)
