KALBARONLINE.com - Rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan menuai beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk warga Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Sejumlah warga menilai, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan, baik dari segi obat-obatan maupun pelayanan kesehatan.
Asmiji, warga Pontianak Timur mengatakan, kenaikan boleh saja dilakukan, namun pemerintah diminta benar-benar memperhatikan kualitas layanan.
“Bagi saya sebagai masyarakat awam, kalau bisa gratis saja. Tapi kalau memang ada kenaikan biaya iuran, tidak masalah asalkan pelayanannya juga ikut ditingkatkan,” ujarnya saat ditemui Senin (25/08/2025)
Hal senada juga diungkapkan Marni, warga Pontianak Timur lainnya, yang menilai rencana kenaikan iuran BPJS justru akan semakin menyulitkan masyarakat kelas ekonomi rendah.
Ia menuturkan, saat ini saja masih banyak warga yang kesulitan membayar secara mandiri.
“Kalau bisa jangan dinaikkan lagi, karena masih banyak warga yang belum mampu membayar mandiri. Saya yakin kalau dinaikkan, banyak masyarakat yang tadinya rutin membayar malah jadi enggan untuk membayar,” ungkapnya.
Marni berharap, pemerintah tidak menaikkan iuran, melainkan lebih fokus pada perbaikan pelayanan dan mutu obat-obatan.
“Harapannya, kalau bisa dipertahankan jangan ada kenaikan untuk semua kelas. Yang terpenting adalah kualitas pelayanan ditingkatkan, begitu juga mutu obat-obatan,” tegasnya.
Saat ini masyarakat berharap pemerintah benar-benar mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum memutuskan kebijakan terkait iuran BPJS Kesehatan. (Lid)
