Ditantang Menteri PKP, Pemprov Kalbar Optimis Target 22 Ribu Rumah Subsidi Tercapai

KALBARONLINE.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis target pembangunan dan penjualan 22.000 unit rumah subsidi pada tahun depan dapat tercapai.

Optimisme itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harrison, usai mendapat tantangan langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, dalam kegiatan Sosialisasi KUR Perumahan dan Akad Perumahan di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (04/03/2026).

Harrison mengatakan, awalnya Pemprov Kalbar mengusulkan target sekitar 20.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun Menteri PKP justru menaikkan target tersebut menjadi 22.000 unit.

“Jadi sebenarnya tadi saya ditantang oleh Pak Menteri Perumahan, Pak Ara. Saya menyebut target tahun depan sekitar 20 ribu rumah, tapi Pak Ara justru memberikan target 22 ribu. Dan ini saya optimis bisa tercapai,” ujarnya.

Menurut Harrison, target tersebut dapat tercapai karena dukungan para pengembang dari Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Sebab itu ia optimis akan tercapai.

“Tadi kan REI sudah bilang bahwa dalam satu tahun REI itu bisa membangun Rp 14.000. Sedangkan Apersi itu dia bisa bangun sampai sekitar Rp 4.000-an. Nah makanya target kan harus selalu meningkat, kita selalu optimis. Makanya saya minta Rp 20.000 dan Alhamdulillah dikasih oleh Pak Menteri Ara Kita ada Rp 22.000 untuk tahun depan,” jelasnya.

Ia menambahkan, program ini juga didukung kebijakan pemerintah pusat yang menurunkan bunga pembiayaan perumahan dari sekitar 12 persen menjadi hanya 5–6 persen per tahun.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.

“Bunga pinjaman sekarang turun menjadi sekitar 5 sampai 6 persen, bahkan bisa dicicil hingga 20 sampai 30 tahun dengan uang muka sekitar Rp1,5 juta. Ini tentu sangat membantu masyarakat,” jelasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Kalbar juga berkomitmen mempermudah perizinan bagi pengembang serta menekan berbagai biaya pembangunan.

Harrison mengakui, masih ada beberapa daerah yang belum sepenuhnya menggratiskan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar dapat menjalankan kebijakan tersebut secara maksimal agar pembangunan rumah subsidi bisa berjalan lebih cepat.

Selain itu, Harrison menyampaikan pesan dari Menteri PKP agar perbankan, termasuk bank-bank milik pemerintah, dapat memberikan akses kredit yang lebih cepat bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil, sehingga tidak lagi bergantung pada pinjaman dari rentenir.

“Bank-bank harus bisa bersaing dengan rentenir, terutama dari sisi kecepatan pencairan pinjaman untuk masyarakat kecil,” pungkasnya. (Lid)