Anggaran Terbatas, Pemprov Kalbar Prioritaskan Perbaikan Jalan di Kayong Utara Jelang MTQ

​KALBARONLINE.com – Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Kayong Utara menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), meski di tengah keterbatasan anggaran.

​Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar, Iskandar Zulkarnaen mengungkapkan, bahwa pada tahun anggaran 2026, Pemprov Kalbar mengalokasikan sekitar Rp 199,6 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan provinsi.

​Ia menjelaskan, dari total panjang jalan provinsi sepanjang 1.503,4 kilometer, sekitar 31 persen atau kurang lebih 300 kilometer masih dalam kondisi belum mantap. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat luas wilayah Kalbar dan karakter geografis yang didominasi sungai.

​“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kami melakukan penyesuaian strategi. Target kami bukan lagi semata jalan mantap, tetapi bagaimana jalan itu bisa fungsional dan tetap melayani masyarakat,” ujarnya, saat gelar konferesi pers, Senin (06/04/2026).

​Menurut Iskandar, prioritas penanganan difokuskan pada ruas-ruas yang memiliki urgensi tinggi, termasuk yang mendukung kelancaran kegiatan strategis daerah seperti MTQ di Kayong Utara.

​“Di dalam prioritas kan ada yang urgentsi sifatnya ada yang perlu kita prioritas di atas prioritas ada event itu menjadi salah satu nomor satu yang kita prioritas prioritaskan karena MTQ bagian dari Provinsi Kalimantan Barat itu yang kita harus selesaikan minimal fungsional dulu karena keterbatasan anggara,” ungkapnya.

​Di daerah tersebut, Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran sekitar Rp 23 miliar, salah satunya untuk peningkatan ruas jalan Sukadana–Telok Batang. Jalan ini dinilai penting untuk menunjang aksesibilitas selama pelaksanaan MTQ.

​“Kami upayakan minimal jalan dalam kondisi fungsional agar mobilitas masyarakat dan kelancaran kegiatan MTQ dapat berjalan baik,” jelasnya.

​Selain Kayong Utara, alokasi anggaran juga disalurkan ke sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Bengkayang sekitar Rp 12 miliar, Kabupaten Kapuas Hulu Rp 98 miliar, dan Kabupaten Ketapang Rp 56 miliar untuk penanganan ruas-ruas prioritas.

​Iskandar menambahkan, dalam menghadapi keterbatasan anggaran, pihaknya juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan perkebunan dan pertambangan, untuk mendukung penanganan infrastruktur jalan.

​“Yang terpenting saat ini adalah akses tetap terbuka. Infrastruktur jalan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat,” pungkasnya. (Lid)​