Pemprov Kalbar Alokasikan Rp 199 Miliar untuk Infrastruktur Jalan 2026

KALBARONLINE.com - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp 199,6 miliar untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan pada tahun 2026. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, pada Senin (06/04/2026).

Ia mengatakan, bahwa total panjang jalan provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah mencapai 1.503,4 kilometer. Dengan kondisi geografis Kalbar yang luas dan didominasi sungai, penanganan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi tantangan tersendiri.

“Dari total itu, sekitar 31 persen atau kurang lebih 300 kilometer jalan masih dalam kondisi belum mantap dan tersebar di berbagai kabupaten,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai keluhan masyarakat menjadi bahan evaluasi pihaknya dalam menentukan kebijakan penanganan jalan. Namun, menurutnya, pemerintah tidak sekadar merespons keluhan, melainkan bekerja berdasarkan data dan hasil evaluasi di lapangan.

Dalam kondisi keterbatasan anggaran, strategi pembangunan infrastruktur jalan pun mengalami pergeseran. Jika sebelumnya berorientasi pada peningkatan jalan mantap, kini difokuskan pada pencapaian jalan fungsional agar tetap dapat dilalui masyarakat.

“Kami targetkan jalan bisa berfungsi dulu, terutama untuk mendukung akses pendidikan, kesehatan, pertanian, dan kegiatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ia mengatakan, prioritas pembangunan difokuskan pada ruas-ruas jalan yang memiliki urgensi tinggi, termasuk yang mendukung kegiatan strategis daerah seperti pelaksanaan MTQ di Kabupaten Kayong Utara.

Pada kesempatan itu, ia memaparkan rincian alokasi anggaran beberapa daerah diantaranya Kabupaten Bengkayang sekitar Rp 12 miliar, Kabupaten Kapuas Hulu sekitar Rp 98 miliar, Kabupaten Kayong Utara sekitar Rp 23 miliar, dan Kabupaten Ketapang sekitar Rp 56 miliar.

“Di Kayong Utara, anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk peningkatan jalan Sukadana–Telok Batang guna menunjang kelancaran pelaksanaan MTQ,” sebutnya.

“Di Kabupaten Ketapang, anggaran difokuskan pada sejumlah ruas strategis seperti di wilayah Sungai Gantang, Tumbang Titi, Pesaguan, hingga Kedawangan,” tambahnya.

Iskandar menegaskan, seluruh data terkait alokasi anggaran tersebut terbuka dan dapat diakses masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut.

“Data kami terbuka. Silakan masyarakat yang ingin mempelajari dapat meminta langsung, karena memang kami siapkan untuk transparansi informasi,” pungkasnya.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga mendorong kolaborasi dengan pihak swasta, khususnya perusahaan perkebunan dan pertambangan, untuk mendukung pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan. (Lid)