Menko Polhukam Pimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional 2026 di Kalbar

KALBARONLINE.com - Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional Tahun 2026 digelar di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/04/2026).

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Djamari Chaniago, serta dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, serta pimpinan lembaga seperti BNPB dan BMKG.

Turut hadir Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Kajati Kalbar, serta jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Kalbar dan instansi terkait lainnya.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kalbar, Menko Polhukam memulai agenda dengan memimpin apel kesiapsiagaan Karhutla nasional. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Sekolah Rakyat dan salah satu SPPG di Pontianak, serta diakhiri dengan kunjungan ke Koperasi Desa Merah Putih di Jeruju Besar.

Dalam amanatnya, Djamari Chaniago menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata komitmen seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, hingga masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Ia juga menyampaikan, bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan bencana, khususnya Karhutla. Oleh karena itu, capaian yang telah diraih selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Pemerintah tidak boleh lengah. Kesiapsiagaan harus terus diperkuat melalui koordinasi yang solid antar seluruh pihak,” tegasnya.

Menko Polhukam juga menyoroti Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah dengan tingkat potensi Karhutla yang cukup tinggi. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih optimal guna menekan risiko terjadinya bencana tersebut.

Apel ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi musim rawan kebakaran hutan dan lahan di tahun 2026. (Lid)