Pemprov Kalbar Luncurkan Desa Sakti, Targetkan Tak Ada Anak Putus Sekolah

​KALBARONLINE.com - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi meluncurkan inovasi Desa Sakti (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027, yang digelar di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa 21 April 2026.

​Inovasi Desa Sakti merupakan gerakan bersama untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah di Kalimantan Barat yang tertinggal dalam memperoleh akses pendidikan.

​Program ini juga diharapkan mampu mendorong pemerataan pendidikan hingga ke wilayah desa.

​“Jadi nanti kalau ada anak-anak yang tidak sekolah tiap daerah akan kita bantu, agar mereka tidak putus sekolah,” ujarnya.

​Dalam sambutannya, Ria Norsan menegaskan, bahwa Desa Sakti bukan sekadar program, melainkan komitmen lintas sektor yang membutuhkan sinergi berbagai pihak. Mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, satuan pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat luas.

​“Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari desa dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan,” ujarnya.

​Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga tiga hal penting dalam pelaksanaan pembangunan ke depan.

​Pertama, konsistensi arah pembangunan agar seluruh kebijakan tetap sejalan dengan tema, sasaran, dan prioritas tahun 2027.

​Kedua, kedisiplinan dalam kualitas perencanaan, sehingga program yang disusun matang secara teknokratis dan siap dilaksanakan.

​Ketiga, kolaborasi yang nyata antar sektor, mengingat transformasi pembangunan Kalimantan Barat tidak dapat berjalan optimal jika dilakukan secara parsial.

​Lebih lanjut, Norsan menekankan bahwa pembangunan tahun 2027 harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. ​Hal tersebut mencakup pemerataan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, kemajuan desa, perluasan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, hingga peningkatan daya saing ekonomi daerah.

​“Ini adalah esensi dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Lid)