Kemendagri: Daerah Harus Inovatif Cari Pembiayaan Tanpa Membebani Masyarakat

KALBARONLINE.com - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni mengingatkan pemerintah daerah harus memperketat belanja dan melakukan efisiensi anggaran agar penggunaan APBD lebih tepat sasaran untuk masyarakat.

Hal itu disampaikan Fatoni usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Regional Kalimantan yang berlangsung di Pontianak, Sabtu (23/05/2026).

Menurut Fatoni, pemerintah daerah perlu mengurangi belanja yang dinilai tidak penting dan tidak mendesak, sehingga anggaran daerah dapat difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri terus mendorong agar daerah bisa melakukan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dengan kemampuan fiskal seperti saat ini, daerah perlu kreatif mencari sumber pembiayaan yang ada tetapi tidak membebani masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain mencari sumber pembiayaan baru, daerah juga harus disiplin dalam pengelolaan anggaran.

“Daerah juga harus mengetatkan belanja, melakukan efisiensi, mengurangi belanja-belanja yang tidak penting dan tidak perlu sehingga belanja bisa fokus ke masyarakat, tepat sasaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Fatoni menilai, forum Raker Komwil V Regional Kalimantan menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pengalaman dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan di daerah.

“Maka forum seperti ini sangat penting, seperti yang disampaikan Pak Wali Kota, untuk bertukar pengalaman, meng-update informasi, meng-update regulasi dan kebijakan sehingga dipahami bersama, dan juga bisa bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi daerah,” ucapnya.

Ia menyebut setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda maupun persoalan yang sama. Karena itu, daerah dapat saling belajar dalam menyusun kebijakan dan solusi terbaik.

“Tentu persoalannya ada yang sama, ada yang berbeda. Bagi yang sama tentu bisa meniru daerah lain, yang berbeda tentu bisa dicarikan solusi yang terbaik,” tuturnya. (Lid)