KALBARONLINE.com – Persoalan air PDAM yang menjadi payau dan terasa asin saat musim kekeringan kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mendorong kajian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yang dapat melayani kebutuhan air bersih lintas kabupaten/kota sebagai solusi jangka panjang.
Hal itu disampaikan Krisantus saat meninjau Instalasi Pengolahan Air Bersih PMI Kalbar AP81 di kawasan Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya, Jalan Adisucipto, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (22/9/2026).
Krisantus mengatakan persoalan air payau yang terjadi hampir setiap tahun tidak bisa terus ditangani dengan pola yang sama. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur air bersih.
“Langkah ke depan, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa bencana ini terjadi hampir setiap tahun. Walaupun tidak selalu separah ini, tetapi terjadi setiap tahun, yaitu air PDAM menjadi payau dan rasanya asin,” kata Krisantus.
Ia menyebut kondisi air yang lebih asin dari biasanya dapat mengganggu kebutuhan masyarakat dan berpotensi berdampak terhadap kesehatan maupun peralatan rumah tangga.
“Kalau sekarang asinnya cukup terasa. Kalau biasanya memang asin, tetapi tidak terlalu seperti sekarang. Namun, jelas berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada peralatan-peralatan rumah tangga dan sebagainya. Mesin pompa juga menjadi cepat rusak,” ujarnya.
Karena itu, Krisantus meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar segera mengkaji kemungkinan pembangunan SPAM Regional yang dapat melayani kebutuhan air bersih di beberapa kabupaten/kota.
“Oleh sebab itu, ke depan saya meminta kepada Kepala Bapperida yang tadi juga hadir, tolong dibuat pengkajian bagaimana kita bisa memprogramkan satu PDAM regional yang bisa melayani beberapa kabupaten untuk menyediakan air bersih,” tegasnya.
Menurut Krisantus, kajian tersebut juga harus mencakup pola pembiayaan serta kemungkinan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat.
“Langkah konkretnya, tadi saya bilang kepada pemerintah, segera kaji bagaimana SPAM regional pemerintah provinsi. Apakah nanti kita sharing dengan kabupaten/kota atau kita perlu bantuan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan pembangunan infrastruktur air bersih di Kalimantan Barat.
“Saya siap menemui kementerian di pemerintah pusat untuk memperjuangkan bagaimana pusat juga peduli dengan bencana yang terjadi setiap tahun,” katanya.
Krisantus menilai anggaran yang selama ini dikeluarkan untuk penanganan kondisi darurat perlu diimbangi dengan investasi infrastruktur jangka panjang.
“Daripada seperti sekarang, keluar anggaran hanya sekadar untuk menangani kondisi darurat, kenapa kita tidak mencari solusi jangka panjang penyediaan air bersih, air yang tidak payau untuk masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Krisantus juga mengapresiasi inovasi PMI Kalbar yang memanfaatkan air waduk untuk diolah menjadi air bersih melalui instalasi AP81.
“Pertama, saya mengapresiasi PMI yang sudah melakukan ekspansi. Biasanya kalau kita tahu, PMI itu pasti urusan darah, orang kekurangan darah, rumah sakit butuh darah, pasien butuh darah. Tetapi kali ini bukan hanya urusan darah, PMI juga menyediakan air bersih,” ujarnya.
Menurutnya, inovasi tersebut menjadi langkah nyata PMI dalam membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih di tengah kondisi kekeringan.
Peninjauan kemudian dirangkaikan dengan pelepasan armada truk tangki PMI yang membawa air hasil pengolahan AP81 untuk didistribusikan kepada masyarakat.
Krisantus mengatakan air tersebut telah melalui proses pengolahan dan dapat dikonsumsi dengan catatan harus dimasak terlebih dahulu.
“Air yang sudah diolah dan sudah jernih serta layak untuk dikonsumsi, dengan catatan dimasak terlebih dahulu. Jadi, air tersebut sudah dilepas untuk masyarakat yang memerlukan air,” katanya. (Lid)
