KALBARONLINE.com – Anggota DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) Suib menyayangkan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kehidupan masyarakat di Kalbar dan Kalimantan Tengah (Kalteng) berjalan normal di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Suib menilai laporan tersebut memang penting sebagai informasi kepada Presiden, tetapi menurutnya kondisi di lapangan perlu disampaikan secara lebih komprehensif, termasuk dampak karhutla terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat.

“Saya di lain sisi senang juga disampaikan kepada presiden sebagai laporan, tetapi di lain sisi lagi penyampaiannya Kepala BNPB itu tidak komprehensif. Maksud saya ada hal-hal yang belum tersampaikan kepada Pak Presiden. Banyak beberapa masyarakat itu merasa kurang pas pernyataan beliau, terkhusus terkait bahwa ke Pak Presiden dianggapnya di Kalbar ini aman lancar saja kehidupan perekonomian,” ujar Suib.

Menurutnya, aktivitas masyarakat yang tetap berjalan tidak serta-merta menunjukkan bahwa tidak ada persoalan akibat karhutla. Ia menilai masyarakat tetap bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari karena harus memenuhi kebutuhan hidup.

“Maksud saya begini, seharusnya ada catatan-catatan selama ini dari Kalbar. Masyarakat ini banyak yang teriak terkait karhutla dan imbas karhutla. Ketika teriak-teriak otomatis kan ada masalah. Orang ketika indikatornya adalah orang kerja lalu lancar lalu lintas, ya memang harus kerja, kalau tidak mau makan apa,” katanya.

Suib juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Ia menyebut masyarakat Kalbar telah terpapar asap dalam waktu yang cukup panjang dan meminta pemerintah memperkuat layanan pemeriksaan kesehatan.

“Di sektor kesehatan saja sampel sederhana, 5 juta lebih masyarakat Kalbar saya pastikan itu menghirup udara yang penuh asap selama dua hingga tiga bulan. Rasionalisasinya berdasarkan medis pasti ada imbas karena tiga bulan, bukan dua tiga hari,” ujarnya.

Karena itu, Suib sebelumnya meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, rumah sakit daerah, puskesmas, posyandu, hingga pos pelayanan terpadu untuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis, terutama pemeriksaan yang berkaitan dengan paru-paru.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, bayi, ibu hamil, ibu menyusui, generasi muda, hingga orang lanjut usia.

“Makanya beberapa waktu yang lalu saya minta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, lalu Dinas Kesehatan melalui RSUD daerah masing-masing, lalu puskesmas, posyandu, postu untuk bisa memberikan layanan gratis untuk pemeriksaan kesehatan, terutama paru-paru,” katanya.

Suib juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya melihat dampak karhutla dari sisi penanganan saat bencana berlangsung, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Ia mencontohkan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari perkebunan sawit mandiri. Menurutnya, sebagian masyarakat kehilangan tanaman sawit akibat kebakaran sehingga berpotensi kehilangan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.

“Jadi harus hadir pemerintah dengan program apa pun, skemanya silakan diatur. Presiden harus tanggap terkait hal ini karena kalau tidak, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang agak riskan,” katanya.

Suib menggambarkan kondisi petani yang memiliki dua hektare lahan sawit sebagai sumber cadangan penghidupan. Jika lahan tersebut terbakar, masyarakat kehilangan sumber pendapatan yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Bayangkan kalau punya dua hektare lalu terkena kebakaran kemarin, sementara dua hektare itu untuk cadangan hidup sehari-hari, untuk biaya anak sekolah, untuk kesehatan dan lainnya. Kalau itu habis mau bagaimana? Apa nunggu PKH atau bansos? Kan tidak mungkin karena terbatas semua bantuan seperti itu,” ujarnya.

Karena itu, Suib meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak karhutla di Kalbar. Ia berharap pemerintah pusat melalui BNPB maupun kementerian terkait dapat memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, khususnya dari sisi ekonomi.

“Oleh karena itu perlu evaluasi secara total apa yang disampaikan Kepala BNPB terhadap Presiden. Dan Presiden saya harap bisa mengevaluasi kembali, terlepas melalui teman-teman di BNPB maupun kementerian terkait, untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi, terutama di Kalbar,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Tim kuasa hukum ahli waris Mu’anudin Mahyus dan Syofiah memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Barat, Senin (14/9/2026).

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan laporan yang diajukan kuasa hukum terkait konflik jual beli tanah yang diduga melibatkan anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung. Persoalan tersebut kemudian dilaporkan ke BK DPRD Kalbar karena dinilai berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dan konflik kepentingan.

Kuasa hukum dari Kantor Teras Justitia, Deden Kurnia, mengatakan pihaknya telah memberikan keterangan kepada BK DPRD Kalbar terkait laporan yang sebelumnya disampaikan.

“Harapan kami laporan yang telah kami sampaikan bisa ditindaklanjuti, diperiksa, dan dianalisis oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Deden.

Deden menjelaskan, persoalan yang dilaporkan berkaitan dengan peristiwa jual beli tanah yang melibatkan Suyanto Tanjung dengan pihak lain.

Sementara itu, tanah yang menjadi objek persoalan secara yuridis masih tercatat atas nama orang tua kliennya.

“Inti dari permasalahan yang kami laporkan adalah adanya dugaan pelanggaran etik, yaitu terkait masalah konflik kepentingan,” katanya.

Menurut Deden, persoalan jual beli tanah tersebut menjadi dasar pihaknya melaporkan dugaan konflik kepentingan ke BK DPRD Kalbar.

Dia menilai laporan tersebut juga menjadi momentum bagi DPRD Kalbar untuk menyikapi dugaan pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD dinilai harus memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat.

Terkait kemungkinan dipertemukan dengan pihak terlapor dalam pemeriksaan, Deden mengatakan pihaknya siap mengikuti mekanisme yang ditetapkan BK DPRD Kalbar.

“Kami dari pihak pelapor mengikuti apa yang sudah menjadi mekanisme di Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya.

Ia juga terbuka jika BK nantinya menempuh mediasi atau mekanisme penyelesaian lainnya.

Namun, apabila diperlukan langkah hukum lanjutan, pihaknya memastikan akan tetap memperjuangkan hak-hak para ahli waris.

“Yang terpenting ini bisa ada penyelesaian. Kalau perlu tindak lanjut terhadap upaya hukum yang lain, kami akan melaksanakan dan memperjuangkan hak-hak dari klien kami,” tukasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Menurut Zulfydar, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang baik karena menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Namun demikian, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

“Program ini bagus dan sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi pelaksanaannya harus terus dievaluasi agar tujuan besarnya tercapai dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Ia menilai pro dan kontra yang berkembang di tengah masyarakat terkait program MBG merupakan hal yang wajar. Karena itu, pemerintah diminta merespons berbagai aspirasi tersebut melalui evaluasi yang objektif, transparan, dan berbasis data.

Zulfydar juga mendukung langkah pemerintah pusat yang saat ini tengah melakukan kajian terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang masih terjadi di lapangan, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Ia menegaskan, apabila terdapat pengelola maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti mark up harga bahan makanan, maka harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau ada pengelola yang nakal, tentu harus diberikan sanksi, mulai dari peringatan hingga penutupan jika memang ditemukan pelanggaran serius,” tegasnya.

Meski demikian, Zulfydar menilai masyarakat Kalimantan Barat masih sangat membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis, terutama di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dan kerawanan gizi relatif tinggi.

Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan anak, tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas pendidikan, pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi pada 2045 mendatang.

“Kalau asupan gizinya baik, maka kesehatan dan pendidikan anak juga akan lebih baik. Ini akan berpengaruh pada kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia,” katanya.

Selain itu, Zulfydar turut menyoroti perlunya kajian yang lebih mendalam terkait laporan peningkatan angka stunting di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sanggau. Ia menilai tidak tepat apabila program MBG langsung dianggap gagal hanya karena angka stunting masih tinggi.

Menurutnya, stunting merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, sanitasi lingkungan, akses terhadap air bersih, pola asuh, hingga layanan kesehatan.

“Harus ada kajian yang komprehensif. Jangan langsung menyimpulkan program MBG gagal, karena bisa jadi ada faktor lain yang memengaruhi,” ujarnya.

Ia juga mendorong Koordinator MBG Kalimantan Barat untuk lebih aktif turun ke lapangan guna memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus memantau pelaksanaan program secara langsung.

Di sisi lain, Zulfydar menekankan pentingnya pengawasan bersama agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal. Selain kualitas makanan harus sesuai standar gizi, tata kelola program juga harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Program pemerintah ini bagus. Tinggal bagaimana pengawasan, kualitas makanan, dan manajemennya dijalankan dengan baik agar tujuan mulia program ini tidak terganggu,” pungkasnya. (Lid)