KALBARONLINE.com –Bebby Nailufa kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Pontianak periode 2025-2030.

Keputusan tersebut merupakan hasil Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Pontianak yang digelar pada Minggu (2/8/2026).

Memasuki periode kepemimpinan keduanya, Bebby menyatakan akan memperkuat pendekatan kepada pemilih muda di Kota Pontianak melalui organisasi masyarakat (ormas) yang dibentuk Partai Golkar.

Menurutnya, generasi muda menjadi kelompok pemilih yang memiliki peran besar dalam dinamika politik ke depan. Karena itu, organisasi sayap dan wadah kepemudaan harus lebih dimaksimalkan.

“Kalau kita lihat pemilih ke depan ini adalah anak-anak muda, sehingga perintahnya Pak Bahlil, ormas-ormas yang didirikan Partai Golkar, ormas anak muda maupun emak-emak harus dimaksimalkan,” ungkap Bebby di hadapan awak media.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak itu mengatakan, pihaknya akan mendorong peran organisasi sayap Golkar untuk menghadirkan berbagai program yang menyasar kalangan muda.

Menurutnya, organisasi tersebut menjadi wadah untuk memperluas keterlibatan masyarakat sekaligus menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda.

“Kami memiliki ormas-ormas, hasta karya yang memang itulah wadah kami untuk bisa masuk ke program-program yang menyasar kepada anak muda. Saat ini Golkar ada representasi di dewan itu ada Leni sebagai anak muda, kemudian ada Pak Irwan, saya selaku representasi emak-emak dalam hal ini Al-Hidayah ini juga harus dirangkul,” tambahnya.

Bebby berharap keterlibatan anak muda dengan pemikiran positif dapat membawa pembaruan sekaligus membuat Partai Golkar semakin dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, generasi muda perlu dirangkul melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan minat, hobi, serta program nyata yang memberikan manfaat.

“Bagaimanapun anak muda ini harus dirangkul dengan hobinya, dengan program-program nyatanya, diberdayakan dengan pemikiran-pemikiran positifnya. Jangan sampai hal yang positif ini jika tidak diberdayakan akhirnya bergeser ke hal yang tidak baik,” ujarnya. (*)

KALBARONLINE.com – Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, meminta Pemerintah Kota Pontianak memperluas lapangan pekerjaan dan memperkuat program pelatihan keterampilan sebagai langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pernyataan tersebut disampaikan Bebby menyusul terbongkarnya dugaan praktik perdagangan orang dengan modus pernikahan pesanan yang diungkap Polresta Pontianak di Jalan Haji Kadir, Komplek Megamension, Kelurahan Paritmayor, Kecamatan Pontianak Timur, Senin (25/5/2026).

Dalam kasus itu, polisi mengamankan seorang tersangka yang diduga hendak memberangkatkan dua perempuan muda asal Medan untuk dinikahkan dengan pria asal China dengan iming-iming uang puluhan juta rupiah.

Menurut Bebby, kasus perdagangan orang di Kalimantan Barat menjadi persoalan serius dan memprihatinkan, terlebih Kalbar merupakan wilayah yang dekat dengan perbatasan negara. Ia menilai perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban TPPO.

“Perdagangan orang ini di Kalbar sebagai provinsi yang dekat dengan perbatasan cukup memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi korbannya perempuan dan anak,” ujarnya.

Meski Kota Pontianak tidak berbatasan langsung dengan negara lain, Bebby menegaskan pemerintah daerah tetap harus melakukan langkah antisipasi agar masyarakat tidak menjadi sasaran jaringan perdagangan orang.

“Kita melihat peran pemerintah kota untuk meminimalkan kasus-kasus seperti ini. Walaupun tidak berbatasan langsung, bagaimanapun kita harus mengantisipasi karena dampaknya juga bisa berimbas kepada warga kita,” katanya.

Ia menilai, salah satu langkah penting yang harus diperkuat adalah sektor ketenagakerjaan. Keterbatasan lapangan kerja, menurutnya, sering kali membuat masyarakat tergiur tawaran pekerjaan atau kehidupan yang dianggap lebih menjanjikan di luar daerah maupun luar negeri.

“Di tengah kondisi seperti ini, kita harus mengantisipasi. Dinas ketenagakerjaan dengan program-programnya harus diperkuat agar masyarakat tidak mencari pekerjaan ke luar dengan risiko yang tinggi,” ungkapnya.

Bebby juga mendorong Pemkot Pontianak terus menggali potensi ekonomi daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, program pelatihan keterampilan dinilai perlu terus digencarkan agar masyarakat memiliki kemampuan dan daya saing di dunia kerja.

“Kalau bisa digali terus potensi-potensi yang ada untuk membuka lapangan pekerjaan di Kota Pontianak. Pelatihan-pelatihan juga harus terus digiatkan,” katanya.

Selain peran pemerintah, Bebby berharap pengurus RT dan RW dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan perdagangan orang.

Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan kepada aparat apabila menemukan adanya pihak yang melakukan perekrutan atau mengumpulkan orang dengan tujuan yang tidak jelas.

“RT dan RW kami harapkan bisa membantu pemerintah untuk mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan terkait perdagangan orang. Jika ada aktivitas yang mencurigakan atau mengumpulkan orang dengan tujuan tertentu, segera laporkan kepada aparat,” tutupnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa menilai pengelolaan keuangan daerah di Kota Pontianak sejauh ini sudah berada di jalur yang cukup baik. Namun di tengah tekanan fiskal dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, ia meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan penyerapan anggaran serta menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.

Menurut Bebby, pemerintah daerah juga harus mulai bersiap menghadapi kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen pada tahun 2027. Karena itu, pengelolaan anggaran dinilai perlu dilakukan lebih cermat agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Pengelolaan anggaran harus benar-benar diperhatikan supaya program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Bebby turut menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah Kota Pontianak sebanyak 15 kali berturut-turut. Ia menilai pencapaian tersebut merupakan hal positif, namun harus tetap selaras dengan kondisi nyata di lapangan.

“WTP kita yang 15 kali berturut-turut ini sudah cukup baik dan harus sesuai dengan fakta di lapangan juga, bukan hanya sekadar di atas kertas,” katanya.

Selain itu, ia mendorong agar belanja modal serta berbagai program pembangunan terus dioptimalkan sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai secara maksimal.

“Pencapaian target-target ini harus mencapai maksimal, walaupun kita tahu tidak mungkin 100 persen,” tambahnya.

Di sisi lain, Bebby mengakui kondisi pengurangan anggaran saat ini turut berdampak terhadap kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD Kota Pontianak. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus lebih kreatif mencari potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.

“PAD kita memang dengan kondisi pengurangan anggaran di tengah krisis sekarang ini harus terus digali. Walaupun bagaimanapun kita tidak mau membebani masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menilai dinamika dunia usaha di Kota Pontianak saat ini cukup tinggi. Banyak usaha baru bermunculan, namun tidak sedikit pula yang harus tutup di tengah tantangan ekonomi. Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah.

“Memang ini menjadi PR. Namun bagaimanapun pencapaian sekarang ini sudah cukup baik menurut saya,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, mengingatkan aparat kepolisian serta pihak terkait, khususnya pengelola hotel, untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas remaja yang melakukan check-in saat malam pergantian tahun.

Peringatan tersebut disampaikan Bebby usai menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Kapuas 2025 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Rabu (17/12/2025).

Menurut Bebby, meskipun Pemerintah Kota Pontianak telah menerapkan perda jam malam, potensi pelanggaran tetap perlu diantisipasi. Salah satu celah yang dikhawatirkan adalah remaja yang memanfaatkan momentum malam tahun baru untuk menginap di hotel tanpa pengawasan orang tua.

“Kemudian ada juga kekhawatiran terkait anak-anak usia remaja yang melakukan check-in di hotel-hotel. Ini perlu diantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Bebby.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan pelaku usaha perhotelan, agar pengawasan bisa dilakukan secara lebih ketat dan terintegrasi.

“Kami mengimbau para pelaku usaha hotel untuk benar-benar memperhatikan tamu yang check-in, terutama jika menggunakan KTP di bawah umur atau menggunakan KTP orang dewasa tetapi yang menginap justru anak di bawah umur. Ini harus diantisipasi secara serius,” tegasnya.

Bebby menambahkan, pengamanan malam pergantian tahun tidak hanya berkaitan dengan lalu lintas dan kepadatan aktivitas masyarakat, tetapi juga menyangkut ketertiban umum dan perlindungan generasi muda.

“Ada beberapa hal terkait ketertiban umum yang harus kita waspadai. Kita tidak ingin euforia malam tahun baru, seperti bermain kembang api, justru menimbulkan kecelakaan atau persoalan lain di tengah masyarakat,” pungkasnya. (Lid)