KALBARONLINE.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang menjadi sorotan setelah muncul perbedaan keterangan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat dan BPBD Kabupaten Ketapang mengenai kronologi kebakaran serta waktu pengarahan operasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Ridwan, menyatakan bahwa pihaknya telah memfokuskan operasi penanganan karhutla ke Kabupaten Ketapang sejak awal April 2026. Namun, keterangan tersebut menjadi perhatian setelah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwanto, mengungkapkan bahwa kebakaran di wilayahnya berlangsung dalam dua periode, dengan jeda antara akhir Maret dan awal Juli 2026.

“BPBD Provinsi bergerak itu dari awal April, itu sudah mengarahkan operasi, kami memfokuskan ke wilayah tersebut. Wilayah yang paling banyak titik apinya, ya memang sekarang ini yang masih banyak dan yang dari awal itu, paling banyak itu Kabupaten Ketapang,” kata Ridwan kepada awak media, Senin (5/10/2026).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa BPBD Provinsi Kalbar telah mengarahkan fokus operasi ke Ketapang sejak April. Akan tetapi, keterangan BPBD Kabupaten Ketapang mengenai periode kebakaran menunjukkan adanya rentang waktu yang perlu diperjelas dalam kronologi penanganan di lapangan.

Yunifar menjelaskan, karhutla di Kabupaten Ketapang terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 18 Januari hingga 29 Maret 2026, sedangkan tahap kedua dimulai pada 5 Juli 2026 dan masih berlangsung hingga saat keterangannya disampaikan.

“Karhutla di Ketapang itu terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama kebakaran dari 18 Januari sampai dengan 29 Maret 2026, tahap kedua kebakaran mulai 5 Juli sampai sekarang,” kata Yunifar, Jumat (9/10/2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, kebakaran pada tahap pertama berakhir pada akhir Maret, sementara kebakaran kembali terjadi pada awal Juli. Dengan demikian, terdapat jeda waktu antara kedua periode kebakaran yang dijelaskan BPBD Kabupaten Ketapang.

Perbedaan fokus keterangan kedua lembaga tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kronologi penanganan karhutla di Ketapang, terutama terkait waktu pengarahan operasi, periode kebakaran, serta dukungan yang dikerahkan untuk menghadapi kebakaran yang kembali terjadi pada Juli.

Catatan waktu dukungan operasi udara turut menjadi bagian dari gambaran penanganan karhutla di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Bandara Rahadi Oesman Ketapang, Dwi Muji Raharjo, menyebut helikopter pendukung penanganan karhutla mulai bersiaga di bandara tersebut pada 18 Agustus 2026.

“Helikopter mulai standby di Bandar Udara Rahadi Oesman sejak 18 Agustus 2026, diawali oleh helikopter dari PT Smart Cakrawala Aviation (N61AA),” ujar Dwi.

Hingga 8 Oktober 2026, tercatat empat helikopter bersiaga untuk mendukung penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang. Armada tersebut terdiri atas tiga helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni dua helikopter water bombing dan satu helikopter patroli kebakaran, serta satu helikopter swasta untuk operasi water bombing.

“Terdapat tiga helikopter BNPB, terdiri dari dua helikopter Water Bombing (WB) dan satu helikopter Fire Patrol, serta satu helikopter swasta untuk Water Bombing (WB),” jelasnya.

Menurut Dwi, helikopter tersebut bersiaga setiap hari untuk mendukung penanganan karhutla. Meski demikian, penerbangan tetap bergantung pada kondisi jarak pandang atau visibility. Jika jarak pandang tidak memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan, operasional helikopter tidak dapat dilaksanakan.

Keterangan dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Kabupaten Ketapang, dan pihak bandara tersebut memperlihatkan pentingnya kejelasan kronologi penanganan karhutla. Fokus operasi yang disebut telah diarahkan sejak April, periode kebakaran yang dijelaskan berlangsung dalam dua tahap, serta waktu dimulainya dukungan helikopter menjadi rangkaian informasi yang perlu dipastikan keterkaitannya.

Kejelasan tersebut penting untuk memberikan gambaran utuh kepada masyarakat mengenai langkah penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, termasuk kapan operasi difokuskan, bagaimana perkembangan kebakaran di lapangan, dan kapan dukungan udara mulai tersedia. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang menyiapkan pemanfaatan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama dari sisi kesiapsiagaan hingga tingkat desa.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwanto, mengatakan Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengarahkan agar dana tersebut lebih banyak diwujudkan dalam bentuk sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.

"Secara detail, angkanya saya tidak bisa membicarakan. Tapi, Bupati berkeinginan Rp20 miliar itu kita wujudkan dalam bentuk barang. Dalam rangka penguatan BPBD sendiri dan desa, akar rumput dalam hal ini," kata Yunifar, Kamis, 8 Oktober 2026.

Menurutnya, penguatan tersebut akan menyasar 253 desa di Kabupaten Ketapang. Data tersebut mengacu pada Surat Keputusan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang diterbitkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Setiap desa direncanakan mendapatkan satu unit mesin pemadam untuk mendukung penanganan kebakaran secara cepat di wilayah masing-masing.

"253 desa, dasarnya dari data SK MPA yang dikeluarkan oleh Dinas PMD. Itu akan kita beri mesin, satu unit mesin," ujarnya.

Selain memperkuat desa, kapasitas BPBD juga akan ditingkatkan melalui pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran. Nilai pengadaan kendaraan tersebut diperkirakan mendekati Rp10 miliar.

"BPBD akan dikuatkan juga dengan pengadaan lima mobil damkar, yang lebih kurang hampir di angka Rp10 miliar," jelas Yunifar.

Yunifar mengatakan pemerintah daerah mendorong agar pengadaan sarana tersebut dapat segera direalisasikan. Untuk mesin pemadam dan alat pelindung diri (APD), proses pengadaan dinilai relatif lebih memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat.

Sementara pengadaan mobil pemadam membutuhkan proses lebih panjang. BPBD bersama tim Kelompok Kerja (Pokja) akan meninjau langsung sejumlah penyedia untuk memastikan spesifikasi dan kesiapan kendaraan.

"Langkah cepatnya, mudah-mudahan tahun ini bisa segera dilaksanakan. Karena untuk mesin, setelah kita lihat, mungkin itu bisa, APD bisa. Tapi kalau mobil ini sedikit sulit," katanya.

Yunifar menyebut tim Pokja dijadwalkan melakukan peninjauan ke sejumlah penyedia mobil pemadam kebakaran.

Selain sarana pemadaman, pemanfaatan Banpres juga diarahkan untuk memperkuat pemantauan kualitas udara melalui penambahan alat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Saat ini, Kabupaten Ketapang masih memiliki keterbatasan alat ISPU sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bergantian di sejumlah wilayah.

"Selanjutnya juga, kawan-kawan LH akan menggunakan dana untuk pembelian alat ISPU karena sementara hanya satu, jadi kawan-kawannya harus warawiri," ungkap Yunifar.

Menurutnya, penambahan alat ISPU penting untuk mendukung penanganan karhutla, terutama dalam menyediakan data kualitas udara di berbagai wilayah terdampak.

Data kualitas udara tersebut juga dapat menjadi informasi pendukung apabila diperlukan dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Selain BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan juga akan mendapatkan dukungan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat.

Yunifar menegaskan penguatan di tingkat desa menjadi salah satu perhatian utama karena penanganan karhutla tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pemerintah kabupaten.

Dengan adanya mesin dan sarana pendukung di desa, masyarakat diharapkan mampu melakukan penanganan awal sebelum kebakaran berkembang semakin luas.

BPBD nantinya juga akan menjalankan fungsi pembinaan kepada masyarakat dan kelompok-kelompok di desa agar kemampuan menghadapi karhutla semakin meningkat.

"Tapi Bupati maunya kita kuat dari desa. Nanti ke depannya tugas BPBD lah membina kawan-kawan yang ada di desa ini," tegasnya.

Sementara itu, Yunifar mengatakan seluruh pembiayaan penanganan karhutla selama Kabupaten Ketapang berstatus tanggap darurat selama kurang lebih satu bulan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD Kabupaten Ketapang.

"Adapun selama lebih kurang satu bulan kita berstatus tanggap darurat, untuk pembiayaan yang ada, itu murni menggunakan dana BTT dari APBD Kabupaten Ketapang," pungkasnya. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang mendapat tambahan dukungan peralatan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp93,3 juta.

Bantuan tersebut diserahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar kepada Kepala BPBD Kabupaten Ketapang di Pontianak, Rabu, 7 Oktober 2026.

Kepala BPBD Ketapang Yunifar Purwantoro mengatakan bantuan tersebut terdiri dari tiga unit mesin pemadam, enam roll selang dan tiga unit nozzle.

"Bantuan yang diterima berupa tiga unit mesin pemadam, enam roll selang dan tiga unit nozzle," kata Yunifar saat dikonfirmasi, Kamis, 8 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, tiga unit mesin pemadam masing-masing bernilai Rp23 juta dengan total Rp69 juta. Kemudian, enam roll selang ukuran 1,5 x 30 meter masing-masing senilai Rp1,8 juta atau total Rp10,8 juta.

Sementara tiga unit nozzle ukuran 1,5 masing-masing bernilai Rp4,5 juta, sehingga total nilainya mencapai Rp13,5 juta.

"Dengan demikian, total nilai seluruh peralatan yang diterima BPBD Ketapang mencapai Rp93,3 juta," jelasnya.

Menurut Yunifar, seluruh peralatan tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapsiagaan sekaligus mendukung penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Ketapang.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas dukungan peralatan tersebut.

"Terima kasih kepada Pak Gubernur Kalimantan Barat. Beberapa minggu lalu beliau sudah berkunjung ke Ketapang. Dari laporan Kepala BPBD Ketapang, kita juga mendapat bantuan dari provinsi senilai Rp93,3 juta," ujar Alexander.

Ia berharap hujan segera turun secara merata di Kalimantan Barat sehingga kondisi karhutla dan kabut asap dapat segera berakhir.

Dukungan peralatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, terutama dalam menghadapi potensi titik api yang masih muncul di sejumlah wilayah.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mendapat dukungan anggaran penanganan karhutla sebesar Rp60 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari Bantuan Presiden (Banpres) Rp40 miliar dan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp20 miliar.

Tambahan peralatan untuk BPBD Ketapang diharapkan dapat memperkuat kemampuan petugas dalam melakukan pemadaman serta penanganan karhutla di lapangan. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang resmi berakhir pada 1 Oktober 2026. Meski memasuki tahap pascapemulihan, Pemerintah Kabupaten Ketapang masih memantau kondisi di lapangan menyusul kualitas udara yang kembali memburuk.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwanto, menegaskan berakhirnya status tanggap darurat bukan berarti penanganan dan pemantauan karhutla dihentikan.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul sorotan terhadap keputusan Pemkab Ketapang mengakhiri status tanggap darurat, sementara di lapangan masih ditemukan titik api dan kondisi kualitas udara kembali memburuk.

"Status tanggap darurat karhutla bukan dicabut, tetapi sudah berakhir pada 1 Oktober kemarin. Sekarang kita berproses status pascapemulihan, tapi ini akan kita evaluasi terus," kata Yunifar, Kamis, 8 Oktober 2026.

Menurut Yunifar, kondisi sebelumnya sempat menunjukkan perbaikan setelah hujan turun di sejumlah wilayah. Aktivitas sekolah yang kembali berjalan juga menjadi salah satu indikator membaiknya situasi.

"Ini selesai, dibuktikan dengan adik-adik mulai bersekolah minggu lalu. Berarti situasinya sudah membaik. Sebelumnya juga sempat turun hujan. Walaupun saat ini situasinya kembali memburuk," ujarnya.

Meski status tanggap darurat telah berakhir, Pemkab Ketapang tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi karhutla dan kualitas udara kembali memburuk dalam beberapa hari ke depan.

Yunifar mengatakan tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah kembali menggelar rapat teknis untuk mengevaluasi status penanganan karhutla.

"Kalau satu sampai dua hari ke depan situasi memburuk, mungkin Senin kita akan menggelar rapat teknis lagi," katanya.

Rapat tersebut nantinya melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya BMKG, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan. Data dari berbagai instansi akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.

"Kita akan rapat lagi, bagaimana membahas status ke depan. Dalam rapat itu juga melibatkan pihak-pihak terkait seperti BMKG, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan. Kita akan mengumpulkan data untuk memutuskan status," jelas Yunifar.

Di tengah berakhirnya status tanggap darurat, aktivitas pemantauan di lapangan masih berlangsung. Tim BPBD yang ditempatkan di wilayah utara dan selatan Ketapang terus melakukan monitoring dan evaluasi.

Petugas bahkan masih menemukan sejumlah titik api kecil dan melakukan pemadaman.

"Sampai hari ini, tim kita yang berada di utara dan selatan masih melakukan monev, bahkan masih ada pemadaman spot-spot api kecil," ungkapnya.

BPBD juga memperluas pemantauan hingga kawasan yang berbatasan dengan Kalimantan Tengah. Yunifar telah menugaskan tim untuk melakukan penyisiran di wilayah tersebut.

Kondisi di kawasan perbatasan dengan Kalimantan Tengah akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan penanganan karhutla selanjutnya.

"Bahkan saya sudah menugaskan tim untuk menyisir wilayah yang paling berbatasan dengan selatan, perbatasan dengan Kalteng. Saya suruh sisir bagaimana kondisi di sana. Inilah yang akan menjadi bahan referensi kita dalam rapat teknis nanti," pungkasnya.(Adi LC)

KALBARONLINE.com – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kembali memakan korban jiwa. Seorang warga bernama Taufik dilaporkan meninggal dunia setelah diduga pingsan akibat kekurangan oksigen saat melintasi kawasan yang dipenuhi kabut asap, sebelum akhirnya tubuhnya terbakar.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ketapang, Yunifar Purwantoro, mengatakan hingga Rabu (5/8/2026), kebakaran di sejumlah titik masih belum berhasil dikendalikan. Tim gabungan terus berjibaku memadamkan api yang terus meluas di berbagai wilayah.

“Tim pengendalian karhutla baru pulang sekitar pukul 04.00 WIB. Pukul 07.30 WIB mereka sudah kembali bergeser ke lokasi. Artinya kondisi karhutla memang belum dapat dikendalikan,” kata Yunifar.

Menurut Yunifar, korban diduga nekat menerobos kawasan yang diselimuti kabut asap karena ingin segera pulang. Di tengah perjalanan, korban diduga mengalami kekurangan oksigen hingga kehilangan kesadaran.

“Korban diduga menerobos kabut asap karena ingin cepat pulang. Kemungkinan kekurangan oksigen hingga pingsan. Di sisi kiri dan kanan jalan ada api, sehingga beliau terjatuh dan akhirnya meninggal dalam keadaan terbakar,” ujarnya.

Selain korban meninggal dunia, BPBD juga mencatat sedikitnya dua warga terdampak kebakaran hingga dini hari. Salah satunya merupakan seorang lanjut usia yang telah dievakuasi ke RSUD dr Agus Djam Ketapang untuk mendapatkan penanganan medis.

Yunifar mengungkapkan, salah satu titik kebakaran terparah berada di Desa Pelang. Luas lahan yang terbakar diperkirakan telah mencapai lebih dari 40 hektare.

Ia menjelaskan, proses pemadaman masih terkendala minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran, persoalan yang hampir selalu dihadapi saat musim kemarau.

“Kendala klasik kami di lapangan adalah sulit mendapatkan sumber air untuk pemadaman. Tahun ini kondisi karhutla juga berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Untuk menjangkau titik api yang sulit diakses melalui jalur darat, BPBD mengandalkan operasi water bombing. Metode tersebut dinilai paling efektif, terutama di kawasan yang tidak memiliki sumber air.

“Peran water bombing sangat penting. Biasanya digunakan ketika akses darat sulit atau tidak ada sumber air di sekitar lokasi. Yang menjadi kendala justru saat masyarakat berada di sekitar lokasi sehingga menyulitkan proses pengeboman air,” jelasnya.

BPBD berharap helikopter water bombing dan patroli udara dapat disiagakan di Bandara Rahadi Oesman Ketapang agar respons terhadap kebakaran hutan dan lahan bisa dilakukan lebih cepat.

Sementara itu, berdasarkan data BMKG, jumlah titik panas di Kalimantan Barat terus meningkat dan kini telah melampaui 100 titik. Yunifar menyebut hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Ketapang sudah memiliki titik kebakaran, yang sebagian diduga dipicu aktivitas pembakaran lahan di tengah musim kemarau. (Lid)

KALBARONLINE.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang memastikan berbagai langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah dilakukan. Saat ini, pemerintah daerah tinggal menunggu pelaksanaan Apel Siaga Karhutla tingkat kabupaten sebagai bagian dari penguatan kesiapan menghadapi musim rawan kebakaran.

Kepala Pelaksana BPBD Ketapang, Yunifar Purwantoro, mengatakan sejumlah tahapan persiapan telah dilaksanakan, mulai dari pengecekan sarana dan prasarana, rapat tim terpadu, hingga apel kesiagaan di tingkat kecamatan dan perusahaan.

"Upaya mitigasi sudah kita lakukan. Tinggal apel siaga tingkat kabupaten yang belum dilaksanakan, kita menunggu waktu yang tepat," ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Menurut Yunifar, status siaga karhutla di Kabupaten Ketapang masih berlaku hingga akhir Juni dan akan diperpanjang sesuai kebutuhan serta perkembangan kondisi di lapangan. Meski beberapa wilayah masih diguyur hujan, BPBD tetap meningkatkan pemantauan dan koordinasi dengan pemerintah provinsi guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan.

Ia mengakui salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah belum tersedianya helikopter yang disiagakan di Ketapang. Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla lebih bertumpu pada tim darat, terutama untuk menjangkau titik kebakaran yang berada jauh dari akses jalan maupun sumber air.

"Secara kesiapsiagaan kita sudah siap, tinggal action saja," tegasnya.

Selain menyiapkan personel dan peralatan, BPBD Ketapang juga telah memberikan pelatihan penggunaan mobil pemadam kepada personel TNI. Dukungan peralatan penanggulangan karhutla juga telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi kebakaran.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan perkebunan di Ketapang disebut mulai menerapkan ketentuan pencegahan kebakaran sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2025 tentang pembukaan dan pengolahan lahan tanpa membakar.

Dengan berbagai langkah mitigasi karhutla yang telah dilakukan, BPBD Ketapang berharap potensi kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan sehingga dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat dapat dicegah sejak dini. (Adi LC)