KALBARONLINE.com – Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat (UNU Kalbar) kembali dipercaya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Tahun 2026.

Kepercayaan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara BPDP dan UNU Kalbar melalui Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian.

Pada 2026, UNU Kalbar menjadi salah satu dari 42 lembaga penyelenggara pendidikan yang menjalin kerja sama dengan BPDP untuk mendukung pelaksanaan Program Pengembangan SDM Perkebunan.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit.

Bagi UNU Kalbar, kerja sama tahun 2026 menjadi capaian penting karena merupakan tahun kedua kampus tersebut dipercaya BPDP sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dalam program beasiswa SDM Perkebunan.

Keberlanjutan kerja sama tersebut menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kapasitas UNU Kalbar dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan kompetensi mahasiswa di bidang perkebunan.

Dalam kerja sama tahun 2026, total nilai kerja sama mencapai Rp6,3 miliar dengan jumlah penerima beasiswa sebanyak 30 mahasiswa.

Para penerima beasiswa akan mendapat kesempatan menempuh pendidikan sekaligus meningkatkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Rektor UNU Kalbar, Prof. Dr. Sukino, M.Ag., menyampaikan bahwa keberlanjutan kerja sama dengan BPDP merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab bagi UNU Kalbar untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

“Kerja sama ini merupakan bentuk kepercayaan yang sangat berarti bagi UNU Kalbar. Kami berkomitmen memastikan mahasiswa penerima beasiswa tidak hanya memperoleh pendidikan akademik, tetapi juga memiliki kompetensi, karakter, dan kesiapan untuk berkontribusi dalam pembangunan sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Kami berharap program ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas sekaligus melahirkan SDM perkebunan yang kompeten dan berintegritas.”

Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian UNU Kalbar, Dr. Rinto Wiarta, M.Hut., menegaskan bahwa Fakultas Pertanian memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan yang mampu menjawab tantangan sektor perkebunan yang semakin kompleks.

“Fakultas Pertanian berkomitmen menjadikan program beasiswa ini sebagai bagian dari upaya penguatan kompetensi mahasiswa melalui pendidikan yang berbasis pada kebutuhan sektor perkebunan. Selain penguasaan aspek budidaya, mahasiswa perlu dibekali kemampuan analisis, teknologi, manajemen perkebunan, serta pemahaman terhadap prinsip keberlanjutan sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan industri kelapa sawit.”

Kepala Program Studi Agroteknologi UNU Kalbar, Riko Prasetyo, M.P., menyampaikan bahwa Program Studi Agroteknologi siap memastikan proses pendidikan bagi penerima beasiswa berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM perkebunan.

“Program Studi Agroteknologi siap memberikan pendampingan akademik dan pembelajaran yang relevan bagi mahasiswa penerima beasiswa. Kami akan terus memperkuat pembelajaran yang mengintegrasikan teori dan praktik, teknologi pertanian, pengelolaan perkebunan yang efektif, serta prinsip keberlanjutan. Harapannya, lulusan program ini memiliki kompetensi yang dapat langsung diterapkan dan memberikan kontribusi nyata bagi sektor perkebunan.”

Program Pengembangan SDM Perkebunan melalui skema beasiswa menjadi salah satu upaya strategis dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor perkebunan.

Keberadaan program tersebut diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan perkebunan nasional dan mampu mendukung transformasi sektor perkebunan yang produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Bagi UNU Kalbar, keberlanjutan kerja sama dengan BPDP juga memperkuat posisi Fakultas Pertanian, khususnya Program Studi Agroteknologi, dalam berkontribusi terhadap pengembangan SDM perkebunan di Kalimantan Barat.

Dengan dukungan program beasiswa tersebut, UNU Kalbar diharapkan mampu terus menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional serta siap berkontribusi dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit.

Kerja sama ini sekaligus menjadi momentum bagi UNU Kalbar untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan pemangku kepentingan sektor perkebunan dalam menciptakan SDM unggul.

Melalui pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri, program beasiswa SDM Perkebunan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

KALBARONLINE.com – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pekebun kelapa sawit di Kalimantan Barat memanfaatkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), khususnya bagi mereka yang memiliki tanaman sawit sudah tua dan tidak lagi produktif.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan PSR adalah masih belum meratanya informasi mengenai program tersebut kepada pekebun.

Hal itu disampaikannya saat sosialisasi program BPDP di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Kamis (20/8/2026).

“Kami harapkan terinformasi secara baik, secara lengkap ke seluruh pekebun-pekebun. Maka kami butuh support dari berbagai lembaga di daerah, dari DPRD, pemerintah provinsi dan kabupaten,” kata Zaid.

Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia BPDP yang hanya sekitar 160 orang menjadi salah satu alasan pihaknya membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperluas sosialisasi.

Ia berharap Kanwil DJPb, pemerintah daerah, DPRD hingga KPPN di daerah dapat membantu menyampaikan informasi mengenai program PSR kepada pekebun.

Dengan informasi yang lebih merata, pekebun yang memiliki tanaman sawit tua dan tidak produktif diharapkan dapat segera mengusulkan peremajaan.

Zaid mengatakan peremajaan dengan bibit yang baik dapat meningkatkan produktivitas kebun. Jika sebelumnya hasil panen berada di bawah 20 ton, produktivitas setelah peremajaan diharapkan bisa meningkat hingga lebih dari 30 ton.

“Goal-nya adalah kalau mereka melakukan peremajaan sawit, dampaknya yang tadinya mereka panen hanya di bawah 20 ton, dengan peremajaan insyaallah panennya bisa di atas 30 ton dengan bibit yang bagus,” ujarnya.

Zaid juga menyoroti kekhawatiran pekebun kehilangan penghasilan ketika seluruh kebunnya diremajakan. Menurutnya, pekebun tidak harus mengusulkan peremajaan untuk seluruh lahan sekaligus.

Ia mencontohkan pekebun yang memiliki lahan seluas 4 hektare dapat mengusulkan peremajaan sebagian lahan terlebih dahulu.

“Kalau dia punya 4 hektare, usulkan saja dulu yang tidak semuanya. Usulkan dulu sebagian,” jelasnya.

Menurut Zaid, sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) memungkinkan pengajuan dilakukan secara bertahap. Pekebun dapat mengusulkan sebagian lahannya terlebih dahulu, kemudian mengajukan bagian lainnya pada tahun berikutnya sesuai ketentuan program.

Selain persoalan informasi, BPDP juga menghadapi tantangan berupa pola pengelolaan kebun yang masih konvensional. Karena itu, pelatihan kepada pekebun dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola lahan secara lebih modern.

“Jadi cara pengelolaan lahan yang tadinya konservatif bisa lebih baik lagi,” katanya.

Zaid menilai peningkatan produktivitas sawit melalui PSR tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekebun, tetapi juga terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Terlebih, Indonesia merupakan salah satu negara eksportir sawit terbesar di dunia. Pemerintah juga memiliki program hilirisasi dan pemanfaatan sawit sebagai bahan bakar melalui kebijakan biodiesel.

Ia menyebut pemerintah saat ini mendorong implementasi B50, yakni peningkatan pemanfaatan sawit dalam campuran bahan bakar biodiesel menjadi 50 persen.

“Kalau produktivitas meningkat, tidak perlu khawatir, harga insyaallah tetap stabil. Karena eksportir, barang yang diekspor tetap ada, sebagiannya disalurkan untuk menjaga stabilitas harga melalui program B50,” tuturnya.

Zaid menyebut ke depan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit masih dapat berkembang, termasuk kemungkinan menuju B60 hingga B100. Namun, penerapannya tetap membutuhkan kajian lebih lanjut.

Selain PSR, BPDP juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa bagi anak-anak pekebun.

Menurut Zaid, pendidikan tersebut diharapkan melahirkan sumber daya manusia yang nantinya dapat kembali ke daerah dan membantu mengelola perkebunan secara lebih modern.

Ia mengatakan BPDP juga memantau para penerima beasiswa dan berkoordinasi dengan lembaga pendidikan maupun industri agar lulusan memiliki peluang kerja di sektor perkebunan.

Bahkan, menurutnya, sejumlah industri sudah mulai menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan sebelum mahasiswa penerima beasiswa menyelesaikan pendidikannya.

“Baru semester 3, semester 4, industri sudah masuk. Nanti kalau lulus, ada yang jadi mandor, ada yang jadi manajer dan lain sebagainya,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan mendorong para pekebun sawit di Kalimantan Barat memanfaatkan berbagai program yang tersedia, mulai dari peremajaan sawit rakyat (PSR), beasiswa, pelatihan, hingga bantuan sarana dan prasarana.

Hal tersebut disampaikan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP Kemenkeu, Zaid Burhan Ibrahim, dalam sosialisasi program BPDP di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Kamis (20/8/2026).

Zaid mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk memastikan informasi mengenai program BPDP bisa sampai secara lengkap kepada para pekebun. Sebab, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah belum meratanya informasi mengenai program tersebut.

“Informasi yang memadai itu belum sampai secara menyeluruh ke pekebun-pekebun. Dengan program sosialisasi ini mudah-mudahan bisa lebih terinformasi, khususnya di Kalimantan Barat,” kata Zaid.

Menurutnya, BPDP membutuhkan dukungan pemerintah daerah, DPRD, hingga jajaran DJPb dan KPPN di daerah untuk memperluas sosialisasi. Dengan jumlah SDM BPDP yang sekitar 160 orang, menurut Zaid, tidak mudah menjangkau seluruh pekebun di Indonesia secara langsung.

Salah satu program yang menjadi fokus adalah PSR bagi kebun sawit yang sudah tua dan tidak lagi produktif.

Zaid menyebut, peremajaan dengan bibit yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kebun. Pekebun yang sebelumnya hanya menghasilkan di bawah 20 ton, ditargetkan bisa meningkatkan hasil panen menjadi lebih dari 30 ton.

“Goal-nya adalah kalau mereka melakukan peremajaan sawit, dampaknya yang tadinya mereka panen hanya di bawah 20 ton, dengan peremajaan insyaallah panennya bisa di atas 30 ton dengan bibit yang bagus,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kekhawatiran pekebun kehilangan pendapatan ketika melakukan peremajaan. Menurutnya, pekebun tidak harus meremajakan seluruh lahannya sekaligus.

Misalnya, pekebun memiliki lahan 4 hektare, pengajuan PSR bisa dilakukan secara bertahap. Data pengajuan akan tercatat berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga sebagian lahan tetap bisa produktif sambil proses peremajaan dilakukan.

“Kalau dia punya 4 hektare, usulkan saja dulu tidak semuanya. Usulkan dulu sebagian. Tahun depan bisa 2 hektare, jadi tetap mereka bisa jalan,” jelasnya.

Selain PSR, BPDP juga mendorong peningkatan kapasitas pekebun melalui pelatihan. Menurut Zaid, cara pengelolaan kebun yang masih dilakukan secara konvensional perlu ditingkatkan agar produktivitas dan kualitas pengelolaan perkebunan menjadi lebih baik.

BPDP juga memiliki program beasiswa bagi anak-anak pekebun. Zaid berharap lulusan penerima beasiswa nantinya dapat kembali ke daerah dan membantu mengelola perkebunan keluarga dengan pendekatan yang lebih modern.

Ia mengatakan BPDP turut memantau perkembangan mahasiswa penerima beasiswa dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan serta industri.

“Baru semester 3, semester 4, industri sudah masuk. Nanti kalau lulus, ada yang jadi mandor, ada yang jadi mungkin kalau administratif dia jadi manajer dan lain sebagainya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Rahmat Mulyono, mengatakan sosialisasi tersebut digelar karena masih banyak program BPDP yang belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.

Rahmat menilai program BPDP penting dimanfaatkan di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah pusat dan daerah serta penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

“Ini BPDP, salah satu BLU Kementerian Keuangan, punya program untuk Kalbar. Ada untuk replanting, beasiswa, penelitian, kemudian bantuan sarana dan prasarana yang tentunya bisa dimanfaatkan para pekebun sawit,” ujar Rahmat.

Ia mengatakan koordinasi selanjutnya akan dilakukan bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar serta pemerintah kabupaten dan kota agar program tersebut dapat dirasakan langsung oleh pekebun dan keluarga pekebun.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kalbar, Harrison, menyoroti terus menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diterima Kalbar.

Ia menyebut DBH sawit Kalbar pada 2023 sekitar Rp310 miliar. Angka tersebut turun menjadi Rp276 miliar pada 2024, Rp111 miliar pada 2025, dan sekitar Rp71 miliar pada 2026.

Harrison mengatakan penurunan tersebut bisa berkaitan dengan nilai ekspor maupun kebijakan pemerintah pusat terkait kebutuhan anggaran.

Pemprov Kalbar, kata dia, juga mendorong agar skema pembagian DBH sawit ke depan lebih mempertimbangkan daerah penghasil sawit, bukan hanya daerah yang menjadi lokasi pelabuhan ekspor.

“Maunya kita memang hitungannya itu dari siapa yang memproduksi sawit itu. Kalau memang daerah itu memproduksi sawitnya besar, ya dia yang mendapat nilai DBH-nya besar, bukan tempat ekspor,” katanya.

Menurut Harrison, skema tersebut akan membuat pembagian DBH sawit lebih adil bagi daerah-daerah yang menjadi sentra produksi sawit, termasuk Kalimantan Barat. (Lid)

KALBARONLINE.com – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian RI terus memperkuat kompetensi pekebun kelapa sawit melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Tahun 2026.

Program yang dilaksanakan PT Titian Karsa Mandiri (TKM) itu berlangsung pada 5–11 Juli 2026 di Hotel Orchardz Gajahmada, Pontianak, dengan melibatkan 180 peserta dari Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Bengkayang.

Pembukaan kegiatan dihadiri Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Ignasius I.K., Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang, Yulianus, serta Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau, Ifan Murpatria, yang mewakili Kepala DKP3 Kabupaten Sekadau.

Dalam sambutannya, Ignasius menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pekebun merupakan investasi penting bagi masa depan sektor perkebunan.

Menurutnya, pelatihan menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus mendorong kemajuan industri perkebunan yang berkelanjutan.

"Pelatihan ini menjadi wujud nyata dukungan dalam mendorong kemajuan sektor perkebunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Ignasius.

Sebanyak 180 peserta yang terdiri dari petani kelapa sawit swadaya dan para pemangku kepentingan sektor perkebunan mengikuti pelatihan tersebut.

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM perkebunan agar mampu menerapkan tata kelola kebun yang baik, meningkatkan produktivitas, serta memenuhi standar keberlanjutan industri kelapa sawit.

Materi pelatihan dibagi ke dalam tiga fokus utama, yakni pelatihan budidaya kelapa sawit, teknik pemetaan lokasi perkebunan kelapa sawit, serta implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Melalui ketiga materi tersebut, peserta dibekali pemahaman mulai dari teknik budidaya yang baik, penerapan standar keberlanjutan, hingga pemanfaatan teknologi pemetaan untuk mendukung pengelolaan kebun yang lebih efisien dan presisi.

Untuk memastikan materi terserap secara optimal, PT Titian Karsa Mandiri menghadirkan akademisi dan praktisi berpengalaman sebagai narasumber. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan solusi yang relevan terhadap berbagai tantangan yang dihadapi petani sawit di lapangan.

Selain penyampaian materi di dalam kelas, peserta juga mengikuti praktik lapangan melalui simulasi dan observasi langsung di area perkebunan. Metode ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh di kebun masing-masing.

Suasana pelatihan dikemas secara interaktif sehingga menjadi ruang diskusi sekaligus berbagi pengalaman antarpetani sawit. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

Melalui Program SDM Perkebunan 2026, PT Titian Karsa Mandiri menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kapasitas SDM sektor perkebunan di Indonesia.

Penguatan kompetensi petani dinilai menjadi fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas nasional, memperluas penerapan praktik perkebunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing komoditas kelapa sawit Indonesia di pasar global.

Sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia, peningkatan kapasitas petani sawit diharapkan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekebun, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

Program ini menjadi bukti komitmen berkelanjutan BPDP dan Ditjenbun dalam meningkatkan kualitas SDM perkebunan melalui pelatihan yang aplikatif dan sesuai kebutuhan di lapangan. PT Titian Karsa Mandiri juga menegaskan akan terus menghadirkan program pengembangan kompetensi yang memberikan manfaat nyata bagi kemajuan agribisnis nasional. (Lid)