KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengingatkan mahasiswa yang kembali menggelar demonstrasi pada Rabu (21/10/2026) agar tetap menjaga fasilitas publik dan infrastruktur yang telah dibangun di Kota Pontianak.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul rencana mahasiswa kembali turun ke jalan dalam aksi bertajuk Seruan Aksi Kalbar Revolusi. Sehari sebelumnya, Selasa (20/10/2026), demonstrasi mahasiswa di Kalimantan Barat diwarnai kericuhan dan berujung pada massa yang dipaksa mundur.

Edi menegaskan, mahasiswa tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian pendapat tersebut tidak berujung pada perusakan fasilitas umum.

“Dalam demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, kita sama-sama harus tetap menjaga infrastruktur yang sudah dibangun. Sekarang sarana dan prasarana sedang dibangun. Sebab, kalau kita menjaganya, berarti kita juga menjaga kota kita sendiri,” ujar Edi.

Ia menambahkan, penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas, termasuk menjaga fasilitas publik yang digunakan bersama.

“Jadi, silakan menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, tetapi jangan sampai merusak fasilitas umum, misalnya dengan mencabut tanaman atau merusak infrastruktur jalan,” tambahnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (20/10/2026), diwarnai kericuhan. Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap mahasiswa peserta aksi oleh sejumlah orang berpakaian preman yang diduga merupakan oknum anggota organisasi kemasyarakatan (ormas).

Berdasarkan video yang beredar, dugaan pemukulan terhadap mahasiswa terlihat di tiga titik, yakni halaman dan depan Kantor Gubernur Kalbar serta Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak.

Dalam salah satu video, keributan terlihat terjadi setelah mahasiswa membakar ban di halaman Kantor Gubernur Kalbar. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berada di lokasi kemudian membawa alat pemadam untuk memadamkan ban tersebut.

Situasi kemudian terlihat memanas. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, sejumlah orang berpakaian preman tampak memukul mahasiswa di halaman Kantor Gubernur Kalbar. Sementara itu, video lain memperlihatkan dugaan pemukulan terhadap mahasiswa di depan kantor gubernur.

Aksi kekerasan terhadap peserta unjuk rasa juga terlihat dalam video yang beredar dari kawasan Bundaran Digulis Untan, Pontianak. Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang berpakaian preman tampak menarik mahasiswa dan diduga melakukan pemukulan. Terdengar pula teriakan meminta pertolongan serta suara histeris seorang perempuan di antara peserta aksi.

Identitas dan afiliasi orang-orang yang terlihat dalam video tersebut belum terkonfirmasi secara independen. Dugaan keterlibatan oknum anggota ormas maupun pihak lain dalam peristiwa itu masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Salah seorang mahasiswa peserta aksi, Muhammad Wafi, mengaku kecewa atas tindakan yang menurutnya dialami mahasiswa saat menyampaikan aspirasi. Ia juga menyinggung dugaan keterlibatan intel dalam tindakan kekerasan terhadap peserta unjuk rasa.

“Saya sebagai mahasiswa biasa sekaligus rakyat biasa, kami hanya mau menyampaikan aspirasi rakyat, hanya menyuarakan keadilan yang tidak kami dapatkan. Tapi hari ini kawan-kawan dipukul mundur dan dipukul habis-habisan oleh intel, akan tetapi kami tidak melawan,” ujar Wafi.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari Wafi. Identitas pihak yang dimaksud sebagai intel serta dugaan keterlibatannya dalam pemukulan masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.

Wafi mengatakan dirinya sangat kecewa dan berharap pihak-pihak yang terbukti melakukan kekerasan terhadap mahasiswa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga menyoroti kehadiran peserta aksi perempuan yang menurutnya menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan intimidasi maupun pelecehan selama demonstrasi berlangsung.

“Apalagi kami hari ini membawa massa dari kaum perempuan yang kami khawatirkan ada aspek pelecehan dan intimidasi terhadap mereka,” katanya.

Menurut Wafi, mahasiswa datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah provinsi. Namun, ia menilai respons yang diterima dalam aksi tersebut membuat peserta merasa aspirasi mereka tidak diterima dengan baik.

“Kami hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Tapi hari ini pemerintah menolak secara mentah rakyatnya menyampaikan aspirasi. Kami akan membawa massa yang lebih ramai,” ujarnya.

Ia menegaskan, mahasiswa akan kembali mengkaji berbagai persoalan di Kalimantan Barat sebelum menentukan langkah dan tuntutan berikutnya.

“Kami tidak akan mundur. Dua puluh empat jam kami kaji masalah yang ada di Kalbar karena hari ini Kalbar belum sepenuhnya merdeka,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa disebut menyampaikan 20 tuntutan yang mencakup sejumlah persoalan, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), korupsi, pendidikan, serta ekonomi.

Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan akan mengecek terlebih dahulu informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota ormas dalam pemukulan terhadap mahasiswa.

“Nanti saya cek dulu ya,” kata Endang Tri Purwanto.

Hingga berita ini ditulis, kronologi lengkap kericuhan di sejumlah titik, identitas orang-orang yang diduga melakukan pemukulan, serta dugaan keterlibatan oknum anggota ormas dan intel masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

KALBARONLINE.com – Mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalbar membuka data pihak-pihak yang memiliki atau terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan tersebut disampaikan Ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untan, Fahri Andhika. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

"Yang punya data ini kan BGN Kalbar. Selama ini BGN Kalbar tidak berani membuka siapa yang punya SPPG. Melalui suara mahasiswa, kami mendesak agar data itu dibuka ke publik," kata Fahri, Kamis (18/6/2026).

Dalam aksi mahasiswa di Tugu Digulis tersebut, massa juga meminta BGN Kalbar tidak hanya membuka data kepemilikan SPPG, tetapi turut melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi konflik kepentingan maupun pelanggaran aturan dalam pelaksanaannya.

"Kami mendesak Kepala BGN Kalbar untuk membuka data siapa saja yang memiliki SPPG, termasuk jika ada pejabat daerah, anggota dewan, atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan program tersebut. Selain dibuka ke publik, jika ditemukan pelanggaran maka harus ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Fahri menegaskan mahasiswa tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, mahasiswa akan terus mengawal pelaksanaannya agar program tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, penggunaan anggaran negara dalam program strategis seperti MBG harus dibarengi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang terbuka kepada publik.

Mahasiswa juga menyatakan akan terus mengawasi perkembangan isu tersebut. Bahkan, mereka membuka kemungkinan kembali menggelar aksi demonstrasi apabila tuntutan terkait keterbukaan data pengelola SPPG tidak mendapatkan respons.

"Selama ketidakadilan masih dirasakan dan masih ada dugaan pelanggaran hukum, maka kritik dan perlawanan akan terus kami lakukan. Jika diperlukan, mahasiswa akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar," pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani tenaga pendidik serta mengkritisi keterlibatan sejumlah institusi negara dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura (FKIP Untan), Fahri Andhika, mengatakan banyak tenaga pendidik merasa terbebani karena sebagian waktu yang seharusnya difokuskan untuk kegiatan belajar mengajar justru tersita untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kekhawatiran terkait pemangkasan anggaran pendidikan yang dinilai berpotensi berdampak terhadap kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan.

"Pendidik menyatakan mereka benar-benar terbebani. Waktu yang seharusnya dimaksimalkan untuk pendidikan dan mengajar teralihkan kepada program-program MBG," kata Fahri.

Dalam orasinya, Fahri juga menyinggung keterlibatan aparat penegak hukum, institusi militer, hingga wakil rakyat dalam pelaksanaan SPPG. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan pengawasan dan akuntabilitas.

"Kita mau laporkan SPPG ke Polri, Polri ada SPPG, begitu juga TNI dan anggota dewan ada SPPG," kata Fahri di hadapan massa aksi.

Usai demonstrasi, Fahri menjelaskan bahwa kritik yang disampaikannya sejalan dengan keberatan sejumlah kalangan pendidik terhadap pelaksanaan Program MBG. Ia menilai program tersebut tidak hanya memunculkan polemik di tengah masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap tenaga pendidik sebagai ujung tombak dunia pendidikan.

"Apa yang saya sampaikan hari ini merupakan kelanjutan dari apa yang disampaikan persatuan guru yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Program MBG hari ini bukan hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga dirasakan oleh para pendidik sebagai instrumen utama dalam proses pendidikan," ujarnya.

Fahri juga mempertanyakan posisi aparat penegak hukum dan pejabat negara yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, kondisi itu dapat memunculkan konflik kepentingan ketika masyarakat ingin menyampaikan kritik atau melaporkan persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Mahasiswa dalam aksi tersebut turut meminta agar peran institusi militer maupun aparat tidak diperluas ke ranah yang selama ini menjadi domain sipil.

"Salah satu tuntutan kami adalah jangan memperluas ranah militer dan jangan memperluas ranah yang sebelumnya diurus sipil kepada pihak yang bukan semestinya," tegasnya.

Aksi mahasiswa di Bundaran Tugu Digulis tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini terus menjadi sorotan di berbagai daerah. (*)

KALBARONLINE.com – Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan mulai dari tingginya harga bahan pokok hingga kritik terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Aksi diawali dengan menyanyikan lagu perjuangan sebelum massa bergerak menuju kawasan tengah bundaran Tugu Digulis. Kehadiran ratusan peserta aksi sempat menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat meski masih dapat dilalui kendaraan.

Para demonstran kemudian membentangkan sejumlah spanduk berisi kritik dan tuntutan. Salah satu spanduk yang mencuri perhatian bertuliskan, "Sikat para sindikat KKN. Atasan kalian rakyat, bukan partai. Ciptakan ekonomi mandiri jangan hanya ngomong hilirisasi agar rakyat tidak sengsara lagi".

Selain menyoroti dugaan praktik KKN, massa juga menyuarakan keresahan terkait tingginya harga kebutuhan pokok serta kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai organisasi, di antaranya BEM Untan, BEM Universitas OSO, Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Kalbar (Solmadapar), AGRA Kalbar, BEM REMA Universitas PGRI Pontianak, serta sejumlah organisasi mahasiswa lainnya.

Saat orasi berlangsung, sebagian peserta aksi sempat mencoba memblokade jalan di sekitar lokasi. Namun upaya tersebut langsung dicegah aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.

"Jangan mengganggu arus lalu lintas," tegas Kapolresta Pontianak Kota Kombes Endang Tri Purwanto kepada massa aksi.

Di tengah situasi tersebut, sempat terjadi adu respons antara peserta aksi dan aparat saat salah seorang perwira kepolisian memberikan peringatan kepada pengendara yang melintas.

"Kalau tidak mau pinggir, tabrak saja," ujar seorang perwira.

"Kami manusia, bukan binatang," sahut peserta aksi.

Meski sempat terjadi ketegangan, aksi demonstrasi mahasiswa di Tugu Digulis berlangsung dalam pengamanan ketat aparat kepolisian. Hingga kegiatan berakhir, situasi tetap terpantau kondusif. (*)