KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak generasi muda memahami demokrasi secara lebih luas, bukan sekadar pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun. Demokrasi juga berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat, penegakan hukum, keseimbangan kekuasaan, hingga kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sekolah Demokrasi Cipayung di Hotel Maestro Pontianak, Sabtu (14/11/2026).
Edi mengapresiasi inisiatif organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang menghadirkan ruang diskusi bagi pelajar untuk mengenal persoalan demokrasi dan pembangunan sejak dini.
"Demokrasi juga menyangkut persoalan yang kita hadapi sehari-hari, termasuk bagaimana hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya.
Menurut Edi, demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya harus menjalankan fungsi masing-masing agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Selain itu, supremasi hukum menjadi prinsip penting dalam demokrasi. Penegakan hukum harus berlaku adil tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
Edi juga menyoroti tantangan demokrasi di era digital. Derasnya arus informasi melalui media sosial memberikan ruang kebebasan berpendapat yang semakin luas, tetapi juga membuka peluang penyebaran informasi keliru, provokasi, dan pembentukan persepsi yang tidak sesuai kenyataan.
Karena itu, ia berharap generasi muda memiliki kemampuan berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, serta menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab.
"Kita perlu melihat apakah kebebasan di ruang digital ini benar-benar mencerdaskan masyarakat atau justru menjadi sarana pembodohan, penghasutan, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Ini yang harus kita cermati bersama," katanya.
Edi menilai ruang diskusi seperti Sekolah Demokrasi penting untuk mempersiapkan generasi penerus kepemimpinan. Mahasiswa dan pelajar perlu memahami persoalan daerah secara menyeluruh agar mampu menawarkan gagasan yang tidak hanya kritis, tetapi juga dapat diterapkan.
Ia mencontohkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, serta dampak perubahan iklim yang membutuhkan perencanaan dan kolaborasi berbagai pihak.
"Pemerintahan yang baik harus mampu menyusun program dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan. Kita harus melakukan antisipasi dan mitigasi, didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan berkolaborasi," terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Edi turut memaparkan sejumlah indikator pembangunan Kota Pontianak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pontianak pada 2025 mencapai 82,80, meningkat dari 82,22 pada tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menempatkan Pontianak dalam kategori pembangunan manusia sangat tinggi. Angka itu juga melampaui rata-rata IPM Kalimantan Barat sebesar 72,09 dan nasional sebesar 75,90.
"Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemajuan daerah. Jadi, kesejahteraan bukan hanya dilihat dari pendapatan, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kualitas hidup yang baik," ungkapnya.
Di bidang kesehatan, usia harapan hidup saat lahir masyarakat Pontianak pada 2025 tercatat 75,96 tahun. Indikator tersebut turut mencerminkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup penduduk.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada 2025 mencapai 5,34 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen, meskipun sedikit di bawah Kalimantan Barat yang mencapai 5,39 persen.
Aktivitas ekonomi Pontianak banyak ditopang sektor perdagangan dan jasa. Keberadaan UMKM, warung kopi, kafe, rumah makan, serta berbagai usaha jasa turut membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat.
Meski demikian, Edi mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah perlu memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
"Pertumbuhan ekonomi itu penting, tetapi belum tentu langsung meningkatkan kesejahteraan. Kita harus melihat sektor apa yang tumbuh dan sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat, termasuk penyerapan tenaga kerja," jelasnya. (*)