KALBARONLINE.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat mempertimbangkan memperpanjang libur sekolah atau menerapkan pembelajaran daring di sejumlah daerah yang masih terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar Faisal Alkadri mengatakan, kebijakan tersebut tidak akan diberlakukan serentak di seluruh wilayah. Keputusan akan disesuaikan dengan kondisi kualitas udara masing-masing kabupaten/kota.

“ Kemungkinan ada perpanjangan, tetapi tidak seluruh kabupaten. Kita lihat beberapa daerah sudah membaik dan laporan dari masing-masing kabupaten/kota malah meminta belajar luring,” kata Faisal di Pontianak, Senin.

Sejumlah daerah mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik. Di Kabupaten Kayong Utara, misalnya, pihak sekolah telah berdiskusi bersama orang tua siswa, komite sekolah, dan tokoh masyarakat. Hasilnya, kondisi dinilai cukup kondusif untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka.

Kondisi serupa juga terlihat di Kota Singkawang setelah hujan turun dan kualitas udara mulai membaik.

Namun, pemantauan masih dilakukan di Melawi, Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya. Beberapa wilayah tersebut masih ditemukan titik api sehingga kualitas udara menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pola pembelajaran.

“Pantauan kita yang masih itu di Melawi, Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya. Di beberapa tempat masih banyak titik api, tetapi kita pantau kualitas udaranya hari ini. Kalau tidak ada perubahan, belajar daring,” ujarnya.

Faisal berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga kegiatan belajar mengajar di seluruh Kalbar dapat kembali berlangsung normal. Pemerintah daerah bersama sekolah juga diminta terus memantau kualitas udara dengan mengutamakan keselamatan siswa. (Lid)

KALBARONLINE.com – Sebanyak 50 pelajar asal wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kalimantan Barat menerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Tahun Ajaran 2026/2027.

Melalui program pemerintah pusat tersebut, para siswa akan melanjutkan pendidikan di sejumlah SMA dan SMK negeri di Kota Pontianak. Seluruh biaya pendidikan, biaya hidup, hingga tempat tinggal selama menempuh pendidikan ditanggung pemerintah.

Prosesi serah terima sekaligus pembekalan siswa berlangsung di Hotel Gajahmada Pontianak, Jumat (17/7/2026), dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri.

Suasana haru mewarnai kegiatan tersebut. Sejumlah orang tua tampak mengantar dan melepas anak-anak mereka yang akan menempuh pendidikan jauh dari kampung halaman.

Syarif Faisal mengatakan Program ADEM merupakan salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi pelajar berprestasi yang berasal dari wilayah 3T.

"Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalian akan belajar di sekolah-sekolah terbaik sehingga harus mampu menyesuaikan diri, menjaga sikap, disiplin, dan menunjukkan prestasi. Buktikan bahwa siswa dari daerah 3T memiliki kemampuan yang sama dan mampu bersaing," kata Faisal.

Ia menilai pemerataan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Hal itu, menurutnya, terlihat dari hasil pemeringkatan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang menunjukkan sekolah-sekolah terbaik kini tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

"Kalau melihat pemeringkatan UTBK, sekitar 30 sekolah terbaik sudah tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Ini menunjukkan pemerataan kualitas pendidikan terus mengalami kemajuan," ujarnya.

Faisal menjelaskan, penerima Beasiswa ADEM tidak dipilih berdasarkan kondisi ekonomi semata, melainkan merupakan siswa berprestasi dari wilayah 3T yang lolos seleksi secara berjenjang berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah.

Selama menjalani pendidikan di Pontianak, para siswa juga akan tinggal bersama orang tua asuh yang sebagian besar merupakan guru di sekolah tempat mereka menempuh pendidikan.

"Pemerintah pusat menanggung biaya pendidikan dan biaya hidup mereka. Untuk tempat tinggal, mereka akan didampingi orang tua asuh dari guru-guru di sekolah penerima," jelasnya.

Sebanyak 50 siswa tersebut ditempatkan di SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 3 Pontianak, SMA Negeri 7 Pontianak, SMA Negeri 8 Pontianak, SMK Negeri 1 Pontianak, SMK Negeri 5 Pontianak, dan SMK Negeri 9 Pontianak.

Mereka berasal dari sejumlah wilayah 3T di Kalimantan Barat, di antaranya Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sanggau, Sambas, serta kawasan perbatasan Ketungau dan Badau.

Kepala SMK Negeri 1 Pontianak, Anis Sarifudin Adi, mengatakan sekolahnya telah menerima siswa Program ADEM selama tiga tahun terakhir. Menurutnya, para siswa mampu mengikuti proses belajar dengan baik dan bersaing dengan siswa lainnya.

"Selama tiga tahun menerima siswa ADEM, kami melihat kemampuan mereka sangat baik. Bahkan tidak pernah ada yang tidak naik kelas," katanya.

Meski demikian, ia menilai tantangan terbesar yang dihadapi peserta ADEM adalah proses adaptasi karena harus tinggal jauh dari keluarga.

"Yang paling penting di awal adalah bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri. Selain belajar mandiri, mereka juga harus menghadapi rasa rindu kepada keluarga," ujarnya.

Salah seorang orang tua siswa asal Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, mengaku bersyukur putrinya terpilih sebagai penerima Beasiswa ADEM. Kesempatan tersebut menjadi harapan besar bagi keluarganya.

"Awalnya kami hanya berharap dia bisa sekolah dekat rumah. Ternyata lulus seleksi dan mendapat beasiswa. Ini benar-benar anugerah," katanya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, menegaskan seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri dilarang menjual seragam maupun mengarahkan orang tua membeli seragam di toko tertentu.

Menurut Faisal, sekolah hanya berwenang menetapkan model dan atribut seragam yang wajib dikenakan siswa. Adapun orang tua memiliki kebebasan untuk membeli seragam di tempat mana pun sesuai pilihan masing-masing.

"Sekolah tidak diperkenankan melakukan jual beli seragam. Orang tua bisa memilih sendiri di mana membelinya. Sekolah hanya menentukan modelnya, seperti lambang OSIS SMA, dasi, emblem sekolah, nama, dan atribut lainnya," kata Faisal.

Ia juga menegaskan sekolah tidak boleh menjadikan toko tertentu sebagai rujukan atau tempat wajib pembelian seragam.

"Sekolah tidak boleh menentukan harus membeli di mana, apalagi menjajakan seragam dari toko tertentu," ujarnya.

Faisal menjelaskan, larangan tersebut telah dituangkan dalam fakta integritas yang ditandatangani setiap kepala sekolah saat dilantik atau diangkat dalam jabatannya.

Dalam dokumen tersebut, kepala sekolah menyatakan bersedia menerima sanksi apabila terbukti melakukan praktik jual beli seragam di sekolah maupun memaksa orang tua membeli seragam di tempat yang ditentukan.

"Sanksinya sudah ada dalam fakta integritas kepala sekolah saat pengangkatan. Jika ditemukan melakukan jual beli seragam atau memaksa orang tua membeli seragam di sekolah maupun toko yang diarahkan sekolah, konsekuensinya sesuai fakta integritas adalah mengundurkan diri dari jabatan kepala sekolah," tegas Faisal.

Ia mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar mematuhi ketentuan tersebut demi menghindari beban tambahan bagi orang tua siswa sekaligus menjaga transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Barat. (Lid)

KALBARONLINE.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat, Syarif Faisal, mengingatkan seluruh SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, agar pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 diisi dengan kegiatan yang edukatif, humanis, dan bebas dari praktik perploncoan.

Faisal mengatakan, Disdikbud Kalbar telah menerbitkan surat edaran yang mengatur pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan tingkat SMA dan SMK di Kalimantan Barat.

"Kami sudah mengeluarkan edaran kepada seluruh satuan pendidikan SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Intinya, MPLS harus diisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang tidak mempermalukan siswa baru," kata Faisal.

Ia menegaskan, sekolah tidak diperbolehkan menggelar kegiatan yang mengarah pada perploncoan maupun aktivitas yang membebani fisik peserta didik. Termasuk di dalamnya penggunaan atribut-atribut yang tidak memiliki nilai edukatif selama pelaksanaan MPLS.

"Tidak ada kegiatan yang aneh-aneh, tidak ada perploncoan, atau agenda yang terlalu keras secara fisik. MPLS harus diarahkan pada kegiatan yang memiliki nilai pendidikan, membentuk karakter, serta mengenalkan lingkungan sekolah dengan baik kepada peserta didik baru," ujarnya.

Menurut Faisal, tujuan utama MPLS adalah membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah, budaya belajar, tenaga pendidik, hingga berbagai aturan yang berlaku, sehingga proses adaptasi dapat berjalan dengan baik.

Ia juga menjelaskan bahwa jadwal MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena menyesuaikan tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Siswa kelas XI dan XII dijadwalkan mulai masuk sekolah pada 14 Juli 2026. Sementara itu, peserta didik baru kelas X baru memulai kegiatan pada 16 Juli 2026 setelah proses SPMB berakhir pada 15 Juli.

"Anak-anak kelas X baru mulai masuk tanggal 16 Juli karena proses SPMB baru selesai tanggal 15 Juli. MPLS dilaksanakan maksimal lima hari, setelah itu mereka mulai mengikuti kegiatan belajar sebagai siswa baru," jelasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kalbar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan bebas dari diskriminasi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pelaksanaan SPMB 2026 yang telah dilakukan pada 7 Mei 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, mengatakan pihaknya telah membangun komitmen bersama dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan seluruh tahapan SPMB 2026 berjalan sesuai aturan dan terhindar dari praktik penyimpangan.

“Kami sudah membuat komitmen bersama dan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk keseriusan dalam menyelenggarakan SPMB yang bersih, transparan, dan berkeadilan,” kata Faisal.

Menurutnya, pakta integritas tersebut melibatkan berbagai unsur penting, mulai dari Pemprov Kalbar melalui Dikbud Kalbar, Inspektorat Kalbar, DPRD Kalbar, Kejaksaan Tinggi Kalbar, Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalbar, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Dinas Sosial.

Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menjadi bagian dari pengawasan bersama agar proses penerimaan murid baru berlangsung jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Dalam hal ini kita berkomitmen untuk saling mengawasi dan memastikan pelaksanaan SPMB 2026 berjalan sukses, berkeadilan, dan berintegritas,” tegasnya.

Faisal berharap kolaborasi lintas lembaga ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB di Kalimantan Barat. Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah berbagai potensi pelanggaran, seperti pungutan liar, manipulasi data, hingga intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan pengawasan yang melibatkan banyak pihak, Pemprov Kalbar optimistis pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lebih transparan dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon murid di Kalimantan Barat. (*)

KALBARONLINE.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat menyiapkan akun demo Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 jenjang SMA sebagai bagian dari upaya memudahkan masyarakat memahami proses pendaftaran sekolah.

Melalui akun simulasi tersebut, orang tua maupun calon peserta didik dapat mencoba langsung alur pendaftaran sebelum tahapan resmi SPMB 2026 dimulai.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kalbar, Syarif Faisal, mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan SPMB 2026 saat ini telah dimatangkan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan akun demo agar masyarakat lebih familiar dengan sistem yang akan digunakan.

"Kita sudah melakukan seluruh persiapan. Mungkin pada 15 Juni nanti mulai dibuat akun demo untuk orang tua yang ingin mencoba dan merasakan aplikasi siswa untuk mendaftar SPMB," kata Faisal, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, akun demo SPMB 2026 ini diharapkan dapat membantu orang tua dan calon siswa memahami mekanisme pendaftaran sejak dini sehingga meminimalkan kendala saat proses penerimaan murid baru berlangsung.

Setelah masa simulasi berakhir, Disdikbud Kalbar akan membuka pembuatan akun resmi dan pendaftaran SPMB pada 20 Juni 2026. Tahap awal pendaftaran akan dimulai melalui jalur afirmasi dan mutasi.

Selain melalui aplikasi, Disdikbud Kalbar juga mendorong sekolah-sekolah untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Orang tua yang ingin mendapatkan informasi lebih rinci terkait SPMB 2026 dapat langsung mendatangi sekolah tujuan.

"Beberapa sekolah sudah membuat program mandiri, baik melalui media sosial maupun mengundang orang tua dan warga sekitar untuk mengikuti sosialisasi SPMB di sekolah masing-masing," ujarnya.

Faisal menegaskan, pelaksanaan SPMB tidak sepenuhnya dilakukan secara daring di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Untuk sekolah yang berada di kawasan perbatasan maupun daerah pedalaman dengan keterbatasan akses internet, pendaftaran tetap dapat dilakukan secara luring atau tatap muka.

"Kita tidak memaksakan seluruh SMA di Kalbar mengikuti jalur online. Untuk daerah yang sulit akses internet, keterbatasan sarana prasarana dan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan digital, kita izinkan melakukan pendaftaran secara luring," jelasnya.

Kebijakan tersebut diambil agar seluruh calon peserta didik di Kalimantan Barat tetap memiliki akses yang sama dalam mengikuti SPMB 2026, termasuk mereka yang berada di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital. (Lid)

KALBARONLINE.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat menyoroti masih terjadinya penumpukan pendaftar di sejumlah SMA negeri di Kota Pontianak menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Fenomena ini disebut menjadi persoalan yang terus berulang setiap tahun, terutama karena tingginya minat siswa dari daerah sekitar untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah negeri yang berada di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kalbar, Syarif Faisal, mengatakan Kota Pontianak masih menjadi tujuan utama banyak calon siswa dari kabupaten yang berbatasan langsung, seperti Kubu Raya dan Mempawah.

“Misalnya di Pontianak yang selalu menjadi tantangan adalah penuhnya kuota sekolah. Karena kita punya wilayah kabupaten yang berbatasan langsung seperti Kubu Raya dan Mempawah, sehingga banyak anak-anak yang didorong untuk masuk ke sekolah-sekolah di Kota Pontianak,” kata Faisal.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sejumlah SMA negeri di Pontianak cepat mencapai batas daya tampung, meskipun masih terdapat sekolah negeri lain di wilayah sekitar yang memiliki kapasitas dan kualitas pendidikan yang tidak kalah baik.

“Sebenarnya wilayah sekitar Kota Pontianak itu juga ada sekolah negeri yang cukup baik dan bisa menampung lulusan dari kabupaten-kabupaten tersebut,” ujarnya.

Di tengah tantangan tersebut, Disdikbud Kalbar terus mematangkan persiapan pelaksanaan SPMB 2026. Sebagai bagian dari sosialisasi, pihaknya akan menyediakan akun demo mulai 15 Juni 2026 agar orang tua dan calon peserta didik dapat mencoba sistem pendaftaran secara mandiri sebelum proses resmi dibuka.

“Kita sudah melakukan seluruh persiapan. Sekitar tanggal 15 Juni akan mulai dibuat akun demo untuk orang tua yang ingin mencoba bagaimana menggunakan aplikasi siswa untuk mendaftar SPMB,” jelas Faisal.

Sementara itu, pembuatan akun resmi serta pendaftaran melalui jalur afirmasi dan mutasi dijadwalkan mulai dibuka pada 20 Juni 2026.

Disdikbud Kalbar juga mengimbau para orang tua untuk aktif mencari informasi terkait sekolah tujuan. Saat ini sejumlah SMA di Kalimantan Barat telah melakukan sosialisasi secara mandiri melalui media sosial maupun kegiatan tatap muka bersama masyarakat.

Untuk wilayah perbatasan dan daerah pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan akses internet, Disdikbud Kalbar memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pendaftaran.

“Kita tidak memaksakan seluruh SMA di Kalbar mengikuti SPMB secara online. Untuk daerah yang sulit akses internet dan memiliki keterbatasan sarana-prasarana, kita izinkan melakukan pendaftaran secara luring atau tatap muka,” katanya.

Bahkan, beberapa sekolah melakukan strategi jemput bola guna memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh masyarakat. Salah satunya SMA Negeri 2 Sandai di Kabupaten Ketapang yang para guru dan kepala sekolahnya turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memperkenalkan sekolah sekaligus menjaring calon peserta didik.

Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan SPMB 2026 dapat menjangkau seluruh calon siswa di Kalimantan Barat, baik yang berada di kawasan perkotaan maupun daerah terpencil. (Lid)

KALBARONLINE.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat mengimbau seluruh sekolah yang berada di wilayah rawan banjir untuk segera mengamankan data administrasi serta aset-aset penting. Langkah ini dinilai krusial guna menghindari kerusakan dan kehilangan akibat bencana banjir.

Imbauan tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disdikbud Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, menyusul laporan dampak banjir yang mengganggu aktivitas pembelajaran di sejumlah sekolah menengah atas (SMA) di Kalbar sejak awal Januari 2026.

Syarif menjelaskan, salah satu sekolah yang terdampak cukup serius adalah SMA Negeri 2 Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. Akses menuju sekolah terputus setelah jembatan di wilayah tersebut ambruk, sehingga siswa dan guru tidak dapat datang ke sekolah karena jembatan itu merupakan satu-satunya jalur penghubung.

“Sejak laporan diterima, kami langsung mengarahkan siswa untuk belajar mandiri dari rumah. Namun karena akses internet di wilayah tersebut juga terputus, pembelajaran daring tidak bisa dilakukan. Sebagai gantinya, guru memberikan materi dan penugasan secara lisan kepada masing-masing siswa,” ujar Syarif, Senin (12/1/2026).

Selain berdampak pada proses belajar-mengajar, Disdikbud Kalbar juga mengingatkan peran orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak selama banjir, terutama dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan rumah.

Pada 8 Januari 2026, Disdikbud Kalbar kembali menerima laporan banjir yang merendam SMA Negeri 2 Sekayam, Kabupaten Sanggau. Sekitar 70 persen bangunan sekolah dilaporkan terendam air. Meski demikian, akses internet dan listrik di wilayah tersebut masih tersedia.

“Untuk SMA Negeri 2 Sekayam, pembelajaran masih bisa dilakukan secara daring. Kami juga memutuskan untuk meliburkan siswa dari aktivitas tatap muka dan meminta orang tua mengawasi anak-anak selama belajar dari rumah,” jelas Syarif.

Lebih lanjut, Disdikbud Kalbar mengimbau sekolah-sekolah lain yang berpotensi terdampak banjir agar segera melakukan pendataan aset sekolah. Aset-aset penting diminta dipindahkan ke lokasi yang lebih aman agar tetap dapat digunakan saat kegiatan pembelajaran kembali normal.

Selain itu, para guru juga diminta memberikan edukasi kepada siswa agar tidak bermain di area banjir, demi menjaga kesehatan dan keselamatan mereka.

“Untuk kondisi terkini, banjir di Sekayam dilaporkan sudah mulai surut, namun pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan dan akan terus kami pantau. Sementara di Nanga Taman, akses sudah mulai dapat dilalui, meski masih harus menggunakan perahu rakitan dan jasa pikul kendaraan,” pungkasnya. (Lid)