KALBARONLINE.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menemukan sekitar tujuh penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP) yang diduga belum mengantongi izin.

Temuan tersebut berdasarkan pengecekan data perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, mengatakan dari hasil pengecekan itu, baru 13 ISP yang tercatat telah memiliki izin.

“Namun, setelah kami mengecek melalui OSS di DPMPTSP, ternyata yang sudah memiliki izin baru 13 ISP. Jadi, sisanya, sekitar tujuh ISP, terindikasi belum memiliki izin,” kata Syamsul saat penertiban kabel fiber optik di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Rabu (21/10/2026).

Syamsul mengatakan pihaknya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan penyedia layanan internet yang terindikasi belum berizin agar segera mengurus perizinan.

Pemkot Pontianak juga akan memberikan batas waktu kepada para provider untuk memenuhi ketentuan tersebut. Jika tidak dipenuhi, penertiban akan dilakukan sesuai aturan, termasuk pemutusan kabel yang terpasang.

“Jika di lapangan masih ditemukan provider yang belum memiliki izin, kami akan melakukan penertiban, termasuk pemutusan kabel,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penertiban kabel fiber optik di Jalan Ahmad Yani merupakan tindak lanjut dari rapat bersama seluruh ISP di Kota Pontianak pada pekan sebelumnya.

Dalam rapat tersebut, para provider diminta merapikan kabel yang terpasang, terutama kabel yang melendut dan berpotensi mengganggu lalu lintas maupun aktivitas tempat usaha.

Menurut Syamsul, penertiban akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan jalan protokol atau jalan utama. Pemkot Pontianak juga memberikan waktu sekitar satu minggu kepada para ISP untuk menata kabel sebelum petugas kembali melakukan pengecekan.

Syamsul menegaskan, penertiban tersebut bukan untuk mengganggu layanan internet dari provider yang telah memiliki izin. Kabel milik ISP legal tetap dapat digunakan, tetapi harus ditata agar lebih rapi dan tidak membahayakan pengguna jalan.

Pengawasan pemasangan jaringan baru melibatkan sejumlah instansi. DPMPTSP menangani aspek perizinan, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) berkaitan dengan penggelaran kabel dan pemanfaatan fasilitas pendukung.

Ia juga mengajak masyarakat melaporkan pemasangan jaringan internet baru yang diduga belum mengantongi izin kepada Diskominfo agar dapat ditindaklanjuti.

“Dalam OSS dan aturan yang berlaku, sudah jelas bahwa pihak penyedia tidak boleh menggelar kabel atau memasang sarana pendukung, seperti tiang, sebelum mengurus perizinan atau sebelum izinnya keluar,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menggelar sosialisasi Google Workspace di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Selasa (13/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan perangkat kerja digital untuk meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, mengatakan kegiatan tersebut memberikan bimbingan teknis kepada perangkat daerah agar dapat memanfaatkan berbagai fitur Google Workspace untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Harapannya, fitur Google Workspace ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang produktivitas kerja. Pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah dapat diselesaikan dengan cepat, efektif, dan efisien,” ujarnya.

Akbar menjelaskan, peserta kegiatan merupakan perwakilan dari masing-masing perangkat daerah, terutama pegawai bagian sekretariat yang telah memperoleh akun Google Workspace.

Ia berharap pemanfaatan layanan tersebut tidak hanya terbatas di lingkungan sekretariat, tetapi juga dapat disosialisasikan kepada bidang-bidang lain di setiap perangkat daerah.

“Dengan begitu, penggunaan perangkat kerja digital dapat diterapkan secara lebih luas dalam mendukung aktivitas pemerintahan,” jelas Akbar.

Menurutnya, Google Workspace menyediakan berbagai fitur yang dapat membantu koordinasi, pengelolaan pekerjaan, dan komunikasi kedinasan. Salah satunya Google Meet yang dapat digunakan untuk rapat daring, baik ant perangkat daerah maupun dengan pemerintah pusat.

Selain itu, Google Sheets dapat dimanfaatkan untuk mengelola pekerjaan dan berbagi tugas di antara beberapa tim kerja.

“Google Workspace juga menyediakan fasilitas email kedinasan yang dapat digunakan untuk mendukung pertukaran surat-menyurat resmi di lingkungan pemerintahan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Kota Pontianak berharap pemanfaatan teknologi digital semakin optimal dalam menunjang pekerjaan perangkat daerah, memperkuat kolaborasi antartim, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. (*)

KALBARONLINE.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menyalurkan 2.000 liter air bersih kepada warga di Jalan Gajah Mada Gang Gajah Mada 5, Kecamatan Pontianak Selatan, Jumat (18/9/2026).

Penyaluran tersebut menjadi bagian dari bantuan air bersih yang dilakukan Diskominfo untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah musim kemarau. Hingga Jumat, total air bersih yang telah disalurkan mencapai sekitar 7.000 liter.

Kepala Diskominfo Kota Pontianak Syamsul Akbar mengatakan bantuan air bersih tersebut merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan pasokan air.

“Per hari ini total sekitar 7.000 liter air bersih yang sudah kita salurkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Akbar berharap air bersih yang disalurkan dapat dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami berharap air bersih ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari masyarakat Kota Pontianak,” tuturnya.

Ketua RT 001 RW 007, Edi, menyambut baik bantuan tersebut. Menurutnya, distribusi air bersih sangat bermanfaat bagi warga, terutama saat musim kemarau ketika kebutuhan air meningkat.

“Ini sangat bermanfaat untuk warga, apalagi saat musim kemarau seperti ini. Warga sangat membutuhkan air bersih untuk mencuci, membilas, dan juga untuk diminum,” ungkap Edi.

Ia berharap kegiatan distribusi air bersih dapat lebih sering dilakukan dan menjangkau wilayah lain di Kota Pontianak agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata.

“Mungkin bisa sering dilakukan kegiatan seperti ini. Bukan hanya di wilayah kami, tetapi juga di Pontianak Barat, Utara, dan Timur. Jadi, bisa merata,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Komisi II DPRD Kota Pontianak melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak untuk meninjau pengelolaan CCTV, aplikasi serta sejumlah fasilitas pendukung Pontianak Smart City, Rabu (19/8/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Ruang Pontive Center tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi yang dikelola Diskominfo.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pontianak, Juwita Dewi, mengatakan pihaknya meninjau secara langsung pengelolaan CCTV yang tersebar di Kota Pontianak serta berbagai perangkat dan fasilitas yang dimiliki Diskominfo.

"Sejauh ini kami dari Komisi II sangat puas. Kami juga berterima kasih kepada Diskominfo karena ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk layanan CCTV dan aplikasinya," ujarnya.

Menurut Juwita, keberadaan aplikasi dan layanan yang dikelola Diskominfo memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Ia menilai pengelolaan teknologi tersebut perlu terus didukung agar dapat berjalan lebih maksimal.

Juwita menyampaikan, dukungan Komisi II ke depan salah satunya dapat dilakukan melalui dukungan dari sisi penganggaran. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan serta optimalisasi layanan yang telah berjalan.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Kota Pontianak.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi legislatif untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo, khususnya dalam pengelolaan CCTV dan fasilitas Pontianak Smart City.

"Tujuan utama mereka ingin mengevaluasi pengelolaan CCTV yang ada di Dinas Kominfo dan melihat beberapa fasilitas yang kita miliki dalam rangka mengelola Pontianak Smart City," katanya.

Syamsul menilai evaluasi dan perhatian dari DPRD menjadi motivasi bagi Diskominfo untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Ia juga berharap dukungan Komisi II dapat memperkuat pengembangan Pontianak Smart City, terutama dalam hal investasi dan pendanaan.

"Kalau dianggap layanan kita sudah cukup baik, tentunya itu juga menjadi cambuk bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depan," tuturnya.

Ia menambahkan, dukungan anggaran diperlukan untuk menunjang pengembangan berbagai layanan dan fasilitas teknologi yang dikelola Diskominfo.

Dengan dukungan tersebut, pengelolaan Pontianak Smart City diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. (*)

KALBARONLINE.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menggelar rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026). Kegiatan yang diikuti seluruh pegawai Diskominfo Kota Pontianak tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat kebersamaan, tetapi juga dimanfaatkan untuk meninjau kondisi jaringan dan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah dibangun.

Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, mengatakan rangkaian kegiatan diawali dengan jalan sehat yang sekaligus dirangkai dengan survei kondisi jaringan dan perangkat TIK milik Diskominfo di sepanjang jalur Waterfront hingga kawasan Gang Kamboja.

Dari peninjauan tersebut, pihaknya menemukan sejumlah fasilitas dan sarana yang kondisinya membutuhkan perhatian. Hal itu, menurut Akbar, menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan pemeliharaan ke depan.

“Memang kita temukan ternyata banyak fasilitas dan sarana yang sudah kita bangun itu kondisinya tidak baik-baik saja. Ini menjadi perhatian kita ke depan agar ada alokasi anggaran untuk pemeliharaan peralatan tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemeliharaan diperlukan untuk memastikan berbagai layanan berbasis TIK tetap dapat berfungsi secara optimal. Salah satunya fasilitas pengawasan seperti kamera CCTV yang diharapkan dapat mendukung rasa aman dan nyaman masyarakat di kawasan tersebut.

Selain jalan sehat, Diskominfo Kota Pontianak juga menggelar sejumlah perlombaan dan permainan sederhana bagi pegawai. Kegiatan tersebut dirancang untuk membangun kedekatan serta memperkuat kerja sama antarpersonel.

Akbar menuturkan, kegiatan bersama seperti ini menjadi salah satu cara untuk mencairkan sekat antarbidang di lingkungan Diskominfo. Dengan semakin mengenal satu sama lain, komunikasi dan koordinasi dalam pekerjaan diharapkan dapat berjalan lebih baik.

“Kita ingin pegawai antarbidang itu cair, saling tahu, saling kenal, dan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi,” katanya.

Akbar berharap, semangat kebersamaan yang dibangun melalui rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat berdampak positif terhadap suasana kerja sekaligus meningkatkan kekompakan dan koordinasi antarpegawai Diskominfo Kota Pontianak. (*)

KALBARONLINE.com – Sebuah poster pengobatan alternatif yang mengatasnamakan Brahmana Sanjaya beredar di media sosial Facebook dan mengklaim akan menggelar roadshow penyembuhan penyakit di Kota Pontianak. Dalam poster tersebut dicantumkan daftar penyakit yang disebut bisa disembuhkan serta informasi waktu dan lokasi pelaksanaan di Kantor Wali Kota Pontianak, Jalan Rahadi Usman Nomor 3.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Yusnaldi, mengimbau masyarakat Pontianak dan sekitarnya agar tidak mempercayai informasi tersebut. Ia menegaskan bahwa poster tersebut merupakan modus penipuan, dan meminta masyarakat tidak melakukan pendaftaran maupun pembayaran apa pun.

“Masyarakat saya imbau untuk tidak percaya dan jangan sampai tertipu dengan mendaftar atau membayar sejumlah uang. Tim sudah melakukan konfirmasi kepada pihak Brahmana Sanjaya dan mereka menyatakan itu adalah modus penipuan,” tegas Yusnaldi, Senin (8/12/2025).

Yusnaldi mengingatkan masyarakat untuk semakin waspada di era perkembangan teknologi informasi saat ini. Menurutnya, banyak informasi yang beredar di media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan atau berpotensi hoaks, sehingga perlu dilakukan verifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya.

“Kalau di lingkungan pemerintahan ada kegiatan atau informasi, tentu akan ada informasi resmi yang dipublikasikan oleh pemerintah dari portal website atau akun media sosial resmi pemerintah,” ujarnya.

Plt Kadiskominfo itu juga mengajak masyarakat untuk tidak turut menyebarkan hoaks agar dapat menekan jumlah korban yang terdampak.

“Jangan sebarkan hoax. Jika ingin menyebarkan informasi kepada orang lain, pastikan informasi tersebut valid dan benar adanya,” tutupnya. (Red)