KALBARONLINE.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan uang penerimaan retribusi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalbar.

Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan satu orang tersangka berinisial SO yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Disnakertrans Provinsi Kalbar Tahun 2025.

Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin menjelaskan, berkas penyidikan perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kepastian itu tertuang dalam Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor B-8907/O.1.10/Ft.1/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap.

Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp448.082.652.

“Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar telah menjadwalkan pelaksanaan Tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum pada hari Selasa, 17 November 2026 mendatang,” kata Burhanuddin.

Dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara atau asset recovery, penyidik juga telah menyita sejumlah aset dengan taksiran nilai mencapai Rp150 juta.

Atas perbuatannya, tersangka SO dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Yakni Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf a KUHP.

Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun.

Burhanuddin menegaskan, penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Kalbar dalam mengawal pengelolaan keuangan negara sekaligus memaksimalkan pemulihan aset.

“Ini adalah bentuk komitmen tegas Polda Kalbar dalam mengawal tata kelola keuangan negara yang bersih serta memaksimalkan pemulihan aset kerugian negara,” pungkasnya.