KALBARONLINE.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat memperketat pemeriksaan pengajuan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Langkah ini dilakukan untuk mencegah keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural sekaligus mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal (Gakkum dan Patnal) Kanwil Ditjen Imigrasi Kalbar, Azriyal Zam, mengatakan pemeriksaan dilakukan sejak proses pengajuan paspor, mulai dari wawancara hingga pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan.

Menurutnya, persyaratan bagi calon pekerja migran berbeda dengan pemohon paspor untuk keperluan wisata. CPMI harus melengkapi dokumen tambahan berupa surat persetujuan atau dokumen dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

“Untuk calon pekerja migran Indonesia yang ingin mendapatkan paspor, persyaratannya sudah lengkap dan ketat. Berbeda dengan pemohon yang tujuannya untuk wisata,” kata Azriyal, Senin (9/11/2026).

Selain memeriksa dokumen, petugas juga melakukan wawancara untuk memastikan tujuan keberangkatan pemohon. Dalam kesempatan tersebut, Imigrasi turut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum bekerja ke luar negeri.

Azriyal menegaskan, pengawasan tidak berhenti setelah paspor diterbitkan. Calon pekerja migran yang sudah mengantongi paspor tetap akan menjalani pemeriksaan dan wawancara ketika berada di bandara.

“Kalaupun seseorang sudah mendapatkan paspor, ketika berada di bandara tetap akan dilakukan wawancara,” ujarnya.

Di sisi lain, Imigrasi Kalbar juga rutin menggelar sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan PMI nonprosedural dan TPPO. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran bekerja ke luar negeri yang tidak melalui jalur resmi.

“Untuk pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural, Imigrasi selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” pungkasnya. (Lid)