KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, berharap pemerintah pusat melanjutkan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang dinilai telah memberikan dampak besar terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Harapan tersebut disampaikan Krisantus saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur jalan mengingat luas wilayah yang sangat besar dan banyaknya ruas jalan yang memerlukan penanganan.

"Program Inpres Jalan Daerah banyak membantu. Kita ketahui Kalbar ini memiliki panjang ruas jalan sekitar 1,11 kali Pulau Jawa, sehingga kondisi infrastruktur kita memang masih sangat memprihatinkan," kata Krisantus.

Ia menilai keberlanjutan Program Inpres Jalan Daerah, terutama untuk kawasan 3T di Kalimantan Barat, akan sangat membantu pemerintah daerah mempercepat perbaikan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah.

"Dengan ditingkatkannya Inpres Jalan Daerah, khususnya untuk daerah 3T di Kalbar, tentu sangat membantu pemerintah provinsi dalam mengentaskan kerusakan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah," ujarnya.

Krisantus berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat terus berlanjut. Menurutnya, konektivitas yang semakin baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar. (Lid)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengusulkan sejumlah ruas jalan strategis agar mendapatkan dukungan pembiayaan melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026.

Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Ketapang Alexander Wilyo yang didampingi Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Ketapang saat melakukan koordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Jumat (5/6/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperkuat dukungan terhadap usulan pembangunan jalan strategis yang telah diajukan Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Sistem SITIA (Sinergisitas Transparansi Integrasi Akuntabel) sebagai bagian dari skema pembiayaan Program Inpres Jalan Daerah 2026.

Alexander Wilyo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, hingga penguatan ekonomi daerah.

“Peningkatan kualitas infrastruktur jalan sangat penting untuk membuka akses wilayah, memperlancar transportasi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kami terus berupaya memperjuangkan agar ruas-ruas jalan strategis di Kabupaten Ketapang dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Program Inpres Jalan Daerah,” ujarnya.

Menurut Alexander, usulan pembangunan jalan strategis di Kabupaten Ketapang tersebut juga sejalan dengan misi pertama Pemerintah Kabupaten Ketapang, yakni mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata hingga ke wilayah-wilayah yang masih membutuhkan peningkatan aksesibilitas.

Ia berharap usulan yang telah disampaikan dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk anggota DPR RI Komisi V dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat yang membidangi sektor infrastruktur dan pembangunan wilayah.

“Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan wakil rakyat di DPR RI sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat segera terealisasi,” tambahnya.

Melalui langkah koordinasi ini, Pemkab Ketapang optimistis pembangunan jalan dan jembatan di berbagai wilayah dapat terus dipercepat. Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah, pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ketapang. (Adi LC)