KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memperkuat upaya pencegahan konflik kepentingan atau conflict of interest dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan profesional, adil, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Conflict of Interest bertema “Pontianak Berintegritas: Strategi Mitigasi Konflik Kepentingan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih” yang dibuka Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kamis (12/11/2026).
Edi mengatakan, konflik kepentingan dapat muncul dalam aktivitas sehari-hari aparatur pemerintah. Salah satunya ketika hubungan pribadi dengan seseorang memengaruhi objektivitas dalam memberikan pelayanan.
“Misalnya dalam proses perizinan, ketika yang datang merupakan mantan rekan kerja, pensiunan, kenalan, atau bahkan keluarga, secara naluriah mungkin muncul kecenderungan memberikan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat lain yang tidak kita kenal,” ujarnya.
Menurutnya, situasi semacam itu perlu dipahami agar aparatur mampu membedakan tindakan yang sesuai ketentuan dengan perilaku yang mengarah pada konflik kepentingan.
Salah satu langkah pencegahan dalam pelayanan rutin, misalnya, melalui penerapan sistem antrean sehingga setiap masyarakat memperoleh kesempatan yang sama.
Edi juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan penyelenggara kegiatan atau event organizer (EO) yang memiliki hubungan keluarga maupun kedekatan dengan pihak pengambil keputusan.
Menurutnya, pemerintah harus menjaga integritas sekaligus memastikan kualitas pelaksanaan program. Karena itu, setiap keputusan perlu memiliki dasar yang jelas, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tujuan pelayanan kita adalah memberikan proses yang cepat, terukur, pasti, dan menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Semua itu harus tetap berpedoman pada aturan dan standar pelayanan publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, penerapan prosedur juga perlu diikuti kemampuan organisasi dalam mengelola pelayanan secara efektif. Jangan sampai prosedur yang tidak dikelola dengan baik justru menghambat pelayanan dan mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.
Edi berharap workshop tersebut dapat memperkuat pemahaman aparatur dalam mengidentifikasi risiko konflik kepentingan. Upaya itu perlu dilanjutkan melalui mitigasi, monitoring, pengawasan, dan pembinaan secara berkelanjutan.
Selain pengawasan, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap hasil program dan pelayanan pemerintah. Pemkot Pontianak juga perlu melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala dengan melibatkan lembaga survei atau perguruan tinggi independen.
“Dari survei tersebut, kita bisa mengetahui di mana letak kelemahan pelayanan, aspek apa yang harus ditingkatkan, dan hal-hal apa yang perlu dipertahankan,” ungkapnya.
Sementara itu, Inspektur Kota Pontianak, Trisnawati, menjelaskan bahwa konflik kepentingan telah lama menjadi perhatian penyelenggara pemerintahan maupun pengawas internal dan eksternal.
Sejumlah area yang memiliki potensi konflik kepentingan antara lain pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi.
Ia mengatakan, identifikasi menjadi langkah awal untuk memastikan apakah suatu kondisi benar-benar termasuk konflik kepentingan atau tidak.
Melalui workshop tersebut, Pemkot Pontianak menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB untuk memberikan pemahaman kepada ASN mengenai kriteria konflik kepentingan dan langkah mitigasinya.
“Harapannya, ASN yang bertugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pontianak dapat memahami hal-hal apa saja yang masuk dalam kriteria konflik kepentingan. Mereka juga diharapkan mampu membedakan mana kondisi yang harus dicegah dan mana yang sebenarnya tidak termasuk konflik kepentingan,” jelasnya.
Trisnawati menambahkan, potensi konflik kepentingan perlu diantisipasi sejak awal. Apabila konflik kepentingan ditemukan dalam pelaksanaan tugas, ASN perlu mendeklarasikan dan melaporkannya agar dapat ditangani sesuai ketentuan.
Menurutnya, tidak semua indikasi dapat langsung dikategorikan sebagai konflik kepentingan. Karena itu, identifikasi perlu dilakukan secara cermat agar langkah pencegahan maupun penanganan yang diambil tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Pontianak berharap aparatur semakin memahami batas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab jabatan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan integritas dan kualitas pelayanan publik semakin meningkat. (*)