KALBARONLINE.com – Warga Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, menghadapi kendala akses transportasi akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak. Persoalan tersebut semakin terasa ketika musim kemarau karena jalur sungai yang selama ini menjadi andalan warga ikut surut.

Desa Batu Tiga merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Nanga Dua pada 2010. Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat masih sangat bergantung pada jalur sungai, termasuk aliran Sungai Mentebah, untuk transportasi sekaligus membawa kebutuhan pokok.

Namun, saat musim kemarau, debit air sungai kerap surut drastis sehingga perahu sulit melintas. Di sisi lain, kondisi jalan darat dan jembatan yang rusak membuat warga kesulitan menggunakan jalur alternatif.

Kondisi tersebut mendorong warga bergotong royong membuka dan memperbaiki sejumlah ruas jalan secara swadaya agar akses tetap bisa digunakan.

Kepala Desa Batu Tiga, Susan, mengatakan kondisi jalan dan jembatan saat ini cukup memprihatinkan dan berdampak langsung terhadap aktivitas warga, termasuk untuk mendapatkan kebutuhan pokok.

“Bayangkan saja kalau berjalan kaki dari Desa Batu Tiga ke Desa Nanga Dua memakan waktu empat sampai lima jam demi membeli sembako,” ungkap Susan saat ditemui KALBARONLINE.com usai mengikuti pelantikan kepala desa, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut semakin sulit ketika musim kemarau. Bahkan, warga Desa Batu Tiga sempat mengalami kesulitan mendapatkan beras karena sungai tidak dapat dilalui perahu.

“Dan pada saat kemarau, warga Desa Batu Tiga sempat rebutan beras, karena sungai tidak bisa dilewati, apalagi ruas jalan dan jembatan rusak. Yang jadi andalan serta alternatif warga kami untuk berbelanja sembako adalah sungai,” tuturnya.

Susan mengatakan jalan yang dibangun pada 2017 tersebut hingga kini belum kembali mendapatkan perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

“Jalan yang dibangun pada tahun 2017, hingga sekarang belum pernah mendapatkan sentuhan dan diperbaiki lagi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Atas kondisi tersebut, warga kami berswadaya membangun jalan yang rusak tadi. Kalau menunggu sentuhan pembangunan dari Pemerintah, dengan jumlah kepala keluarga 200 kepala keluarga, warga kami bisa kelaparan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan kekecewaannya karena menurutnya kondisi Desa Batu Tiga sebelumnya belum mendapatkan perhatian yang memadai, meskipun sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah berkunjung dan melihat langsung kondisi jalan maupun jembatan tersebut.

“Sebelum efisiensi anggaran, desa kami merasakan dianaktirikan oleh Pemerintah, padahal para pejabat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sering mengunjungi dan datang ke desa kami, dan mereka pun sudah melihat langsung kondisi jalan maupun jembatan yang rusak tersebut,” katanya.

Susan berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar akses transportasi warga kembali berjalan. Ia mengatakan masyarakat tidak menuntut pembangunan jalan dengan konstruksi yang besar, asalkan dapat dilalui kendaraan roda dua.

“Seharusnya jalan dan jembatan yang rusak parah itu diperbaiki lah, sehingga bisa dilewati kendaraan roda dua. Kami tidak berharap jalan itu diaspal, di cor semen jadilah, yang penting kan bisa dilewati kendaraan roda dua,” kata Susan.

Setelah pelantikan kepala desa, Susan mengatakan dirinya bersama perangkat Desa Batu Tiga berencana menemui Bupati Kapuas Hulu atau dinas terkait untuk menyampaikan langsung keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan dan jembatan tersebut.

“Rencana setelah pelantikan ini, saya bersama perangkat Desa Batu Tiga mau menemui Bupati atau Dinas terkait guna menyampaikan keluhan warga kami terkait jalan dan jembatan yang rusak tadi,” pungkasnya. (Haq)

KALBARONLINE.com – Kondisi jalan poros di Desa Sungai Paduan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, kembali dikeluhkan warga. Infrastruktur jalan yang menjadi akses utama masyarakat itu kini berubah seperti kubangan lumpur dan sulit dilalui, terutama saat hujan turun.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ruas jalan tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Curah hujan tinggi dalam beberapa waktu terakhir membuat permukaan jalan yang belum beraspal sempurna berubah menjadi lumpur tebal dan licin.

Sejumlah titik bahkan dipenuhi lubang dengan kedalaman bervariasi yang tergenang air. Kondisi itu membuat pengendara roda dua maupun roda empat harus ekstra hati-hati saat melintas.

Kerusakan jalan Sungai Paduan ini juga berdampak langsung terhadap aktivitas warga dan distribusi hasil bumi. Waktu tempuh yang biasanya relatif singkat kini menjadi lebih lama karena kendaraan harus melaju perlahan demi menghindari risiko terperosok atau tergelincir.

Tak sedikit pengendara sepeda motor dilaporkan jatuh akibat licinnya jalan, terutama saat malam hari karena minim penerangan di sekitar lokasi.

Salah satu warga, Abduchinaski mengaku kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya perbaikan permanen dari pihak terkait.

“Kami sangat berharap pemerintah daerah segera turun tangan. Ini jalan utama kami untuk ke pasar dan membawa anak sekolah. Kalau hujan, jalan ini sudah seperti sawah, sangat berbahaya,” keluhnya kepada awak media, Selasa (12/5/2026).

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui dinas terkait segera melakukan pengerasan maupun pengaspalan jalan poros Sungai Paduan.

Masyarakat menilai jalur tersebut merupakan akses vital yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi warga di Kecamatan Teluk Batang. Karena itu, perbaikan infrastruktur jalan dinilai mendesak demi menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, warga masih harus melintasi jalan berlumpur tersebut dengan penuh kehati-hatian sambil menunggu adanya langkah konkret dari pemerintah daerah. (Sans)

KALBARONLINE.com – Di tengah sorotan publik yang menilai wakil rakyat “tidur nyenyak” atas kondisi jalan rusak, seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Daerah Pemilihan Ketapang–Kayong Utara akhirnya angkat bicara.

Kasdi, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengakui persoalan jalan provinsi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara (KKU) merupakan masalah lama yang kompleks dan membutuhkan penanganan serius serta berkelanjutan.

Menurutnya, ruas jalan provinsi di Kabupaten Ketapang merupakan yang terpanjang dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut berdampak langsung pada besarnya kebutuhan anggaran untuk perbaikan maupun peningkatan infrastruktur jalan.

“Ruas jalan provinsi di Kabupaten Ketapang adalah yang paling panjang di Kalbar. Ini tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar,” ujar Kasdi.

Ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Sejak tahun 2025, terjadi pengurangan signifikan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, yang berimbas pada menyempitnya ruang fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Meski demikian, Kasdi menyebut pada tahun anggaran 2025, Pemprov Kalbar bersama DPRD Provinsi telah mengalokasikan anggaran terbesar sepanjang sejarah untuk penanganan jalan provinsi di Ketapang, dengan nilai lebih dari Rp100 miliar.

“Di tahun 2026 ini, beberapa ruas jalan provinsi di Ketapang kembali dianggarkan untuk peningkatan dan pengaspalan,” katanya.

Terkait kondisi jalan rusak berat dan berlumpur di sejumlah titik, Kasdi menjelaskan bahwa Pemprov Kalbar juga menyiapkan anggaran pemeliharaan rutin. Namun, curah hujan tinggi sepanjang 2025 hingga awal 2026 mempercepat kerusakan, khususnya pada ruas jalan tanah fungsional yang belum beraspal.

Selain itu, DPRD Provinsi bersama Pemprov Kalbar turut mendorong penanganan darurat dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar ruas jalan provinsi, agar aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat tetap berjalan.

Menanggapi kritik publik yang menyebut wakil rakyat “tidur nyenyak”, Kasdi menilai hal tersebut sebagai bentuk kontrol masyarakat yang wajar dalam sistem demokrasi.

“Kritik itu sangat baik dan menjadi pengingat bagi kami semua, baik pemerintah daerah maupun DPRD, untuk terus bekerja lebih maksimal,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan jalan provinsi yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kasdi pun meminta masyarakat bersabar karena penanganan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.

“Percayalah, kondisi ini akan terus kita benahi secara bertahap di tahun-tahun ke depan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, anggota DPRD Provinsi Kalbar Dapil VIII Ketapang–Kayong Utara berjumlah delapan orang, yakni Muhammad Thohir (PKB), Heronimus (Gerindra), Kasdi (PDIP), Suma Jenny Heryanti (Golkar), Kho Susanti (NasDem), Hilaria Yusnani (Hanura), Yuliani (PAN), dan Rasmidi (Demokrat). (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Arus lalu lintas di ruas Jalan Nanga Tayap–Sungai Kelik, tepatnya di Kilometer 12 Desa Lembah Hijau, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, sempat lumpuh total akibat kerusakan jalan yang cukup parah sejak Selasa (6/1/2026).

Kemacetan panjang tak terhindarkan setelah sejumlah kendaraan bertonase besar, seperti truk pengangkut CPO, pupuk, hingga truk logging milik PT Alas Kusuma, terjebak di badan jalan yang berlumpur dan licin. Kondisi ini semakin diperparah oleh tingginya curah hujan yang membuat struktur jalan tanah menjadi becek dan sulit dilalui.

Akibat kejadian tersebut, kendaraan dari dua arah tidak dapat bergerak dan aktivitas masyarakat setempat ikut terganggu. Padahal, ruas Jalan Nanga Tayap–Sungai Kelik merupakan akses vital yang menghubungkan Kecamatan Nanga Tayap menuju pusat Kota Ketapang.

Menyikapi situasi tersebut, Kapolsek Nanga Tayap Polres Ketapang, AKP Bagus Tri Baskoro, turun langsung ke lokasi bersama sejumlah personel untuk melakukan penanganan cepat di lapangan.

Petugas melakukan pengaturan arus lalu lintas, mengalihkan kendaraan melalui jalur alternatif berupa jalan desa sementara, serta memasang knepel di sejumlah titik kerusakan guna mempercepat normalisasi arus kendaraan.

AKP Bagus Tri Baskoro menjelaskan, kemacetan terjadi murni disebabkan oleh kondisi jalan yang mengalami kerusakan berat dan diperburuk oleh intensitas hujan yang tinggi.

“Kerusakan jalan cukup parah dan diperburuk oleh hujan, sehingga kendaraan berat mengalami kesulitan saat melintas,” ujarnya.

Ia menegaskan, kehadiran personel kepolisian di lokasi merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat agar arus lalu lintas kembali lancar dan aktivitas warga tidak terganggu.

Pihak kepolisian juga memastikan akan terus melakukan pemantauan serta patroli rutin di lokasi tersebut guna menjaga kelancaran lalu lintas dan memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. (Adi LC)