KALBARONLINE.com - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung keterlibatan pengurus Journalist Collaboration Forum (JCF) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan atau CSR.

Keterlibatan Journalist Collaboration Forum dinilai mampu meningkatkan efektivitas serta menggugah perusahaan-perusahaan untuk membuat dan menyalurkan program TJSL-nya.

"Kami sangat senang apabila pengurus JCF bisa menjadi bagian dari pengawasan dan pelaksanaan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan," kata Kepala Bapperida Provinsi Kalbar, Linda Purnama, tatkala menerima audiensi Journalist Collaboration Forum pada Selasa, (27/01/2026).

Linda berpandangan, masuknya pengurus JCF ke tim fasilitasi pelaksanaan perda TJSL merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan program CSR. Dia berharap, ke depan semakin banyak perusahaan yang sadar membuat program dan menyalurkan CSR untuk kepentingan pembangunan di Kalimantan Barat.

Ke depan, Linda juga berharap, JCF bisa bersama-sama Bapperida Kalbar berkolaborasi dalam berbagai program dan kegiatan. Baik yang diinisiasi pemerintah maupun dicanangkan bersama, seperti sosialisasi, diskusi, expo, dan lain sebagainya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, juga mendukung keterlibatan aktif wartawan untuk pembangunan daerah seperti program yang digagas Journalist Collaboration Forum agar TJSL atau CST perusahaan dapat tersalurkan efektif sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

“Kami pemerintah daerah ini kan memiliki keterbatasan-keterbatasan (aturan dan kewenangan). Oleh karena itu kami perlu bantuan (peran) kawan-kawan wartawan sebagai mitra strategis untuk mengakselerasi program pembangunan di daerah kita,” ujarnya.

Harisson pun menyebutkan, secara aturan, beleid keikutsertaan wartawan sebagai mitra strategis ini dimungkinkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat, serta Pergub Kalbar Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan.

“Dalam aturan itu disebutkan, keikutsertaan Journalist Collaboration Forum bisa—sebagai ‘Tim Kelembagaan Fasilitasi’—yang salah satu tugasnya mengkomunikasikan, mensinkronisasikan, antara kebutuhan pembangunan daerah dengan program CSR perusahaan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Journalist Collaboration Forum, Deska Irnan Syafara menerangkan, sejak resmi dibentuk pada 10 November 2025, lembaga ini memang memiliki beberapa concern, yang salah satunya berfokus pada isu-isu sosial, lingkungan dan kemasyarakatan.

"Saat ini Journalist Collaboration Forum tengah mempersiapkan program CSR Connect Kalbar. Kegiatan ini merupakan aksi untuk menggali kebutuhan pembangunan di Kalimantan Barat yang nantinya akan disinergikan dengan program CSR perusahaan," katanya.

Dalam program tersebut, JCF berperan mempertemukan semua stakeholder, khususnya perusahaan yang berinvestasi di daerah, seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, hingga BUMN/BUMD. Harapannya, program CSR yang dijalankan perusahaan-perusahaan itu bisa selaras dengan kebutuhan pembangunan Kalbar.

“Lahirnya gagasan ini karena melihat kondisi aktual yang ada. (Satu sisi) pemerintah memiliki keterbatasan untuk pembangunan. Oleh karenanya kami mendorong bagaimana terciptanya sinkronisasi antara prioritas kebutuhan masyarakat melalui program pemerintah dengan penyaluran CSR perusahaan,” tutup Deska. (**)

KALBARONLINE.com – Direktur Utama (Dirut) Bank Kalbar menjadi salah satu pejabat yang mendapat undangan resmi untuk hadir pada momen puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar di Kota Serang, Provinsi Banten, pada 9 Februari mendatang.

Undangan dari panitia pusat HPN 2026 tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Journalist Collaboration Forum (JCF), Deska Irnan Syafara Adila Putra, saat beraudiensi ke Secretary Bank Kalbar, Jumat (23/01/2026).

“Kami sangat menghargai dan mengapresiasi undangan yang diberikan panitia HPN. Ini merupakan kehormatan bagi Bank Kalbar untuk bisa turut hadir dalam momentum nasional yang strategis bagi insan pers,” ujar Azmi Haqqi selaku Kepala Bidang Humas dan Kesekretariatan Bank Kalbar.

Azmi yang didampingi oleh dua analisnya, Ardian dan Fitriyanti, menyampaikan bahwa saat ini Dirut Bank Kalbar, Rokidi, sedang menghadiri agenda di luar daerah. Meski demikian, pihaknya memastikan undangan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan.

“Pak Dirut mohon maaf sedang ada agenda di luar. Namun pada prinsipnya, beliau biasanya akan hadir apabila diundang, sepanjang tidak bentrok dengan agenda lain. Kami juga akan mengecek jadwal Pak Dirut pada tanggal tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua JCF, Deska Irnan Syafara mengatakan, bahwa kehadiran perwakilan Bank Kalbar pada peringatan HPN 2026 sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pers dan dunia perbankan dalam mendukung pembangunan daerah.

“HPN bukan hanya perayaan insan pers, tetapi juga momentum strategis untuk mempererat kolaborasi lintas sektor. Kehadiran Dirut Bank Kalbar diharapkan dapat memperkuat peran media dalam literasi keuangan, transparansi, serta pembangunan ekonomi Kalimantan Barat,” ujar Deska.

Sebagai informasi, Journalist Collaboration Forum atau JCF merupakan wadah kolaborasi jurnalis lintas media yang berfokus pada penguatan kapasitas profesional wartawan, advokasi kebebasan pers, serta pengembangan ekosistem media yang independen dan berintegritas.

JCF juga aktif mendorong kerja sama strategis antara media, lembaga publik, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam mendukung pembangunan daerah berbasis informasi yang kredibel.

Melalui berbagai program diskusi, pelatihan, dan audiensi kelembagaan, JCF berupaya memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi dan agen perubahan sosial di tingkat lokal maupun nasional.

HPN 2026 di Provinsi Banten sendiri diagendakan akan menjadi ajang nasional yang bakal dihadiri oleh pejabat pemerintah, pimpinan lembaga, pelaku industri media, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dari seluruh Indonesia. (**)